Masyarakat Desa Helvetia dan Manunggal Gugat Kantor Pertanahan Deliserdang


595 view
Masyarakat Desa Helvetia dan Manunggal Gugat Kantor Pertanahan Deliserdang
Foto dok
Kuasa Hukum Penggugat
Medan (SIB)
Masyarakat/penduduk Pasar 4 hingga Pasar 11, Desa Helvetia dan Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang yang tergabung dalam Aliansi Tani Bersama Labuhan Deli (ATBLD) dan Forum Lintas Agama Masyarakat Kecamatan Labuhan Deli (FLAMLD), serta Kelompok Tani Purnakarya Kebun Helvetia, menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Sesuai keterangan pers tertulis ditandatangani kuasa hukum para penggugat, Ramses Kartago SH, Nafzul Revli SH dan Adles Feriwari Sibata SH yang diterima wartawan Jumat (13/11/2020) gugatan itu terkait dengan terbitnya HGU No 111/Helvetia seluas 1.128, 35 hektar atas nama PT Perkebunan Nusantara II. Gugatan terdaftar di Kepanitraan PTUN Medan dengan nomor 169/G/TUN/PTUN MDN tanggal 17 September 2020.

Lebih lanjut kuasa hukum penggugat menyebutkan, pada 5 Nopember 2020 lalu, gugatan telah selesai melewati pemeriksaan persiapan dan dinyatakan cukup oleh majelis hakim.

Dalam tuntutan (petitum) gugatannya, para penggugat meminta kepada PTUN Medan agar membatalkan Sertifikat HGU No 111/Helvetia yang diterbitkan tangal 20 Juni 2003, surat ukur nomor 452/Helvetia/2003 tangal 20 Juni 2003, seluas 1.128, 35 hektar dan mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat dan surat ukur tersebut.

Menurut kuasa hukum para penggugat, terdapat sejumlah kejanggalan dalam penerbitan sertifikat HGU No 111/Helvetia, yakni dianggap cacat hukum administrasi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), para penggugat dan masyarakat lain telah puluhan tahun secara terus menerus dan tidak terputus-putus tinggal di areal obyek perkara tanpa pernah mendapat gangguan, areal tersebut juga sudah lama tidak produktif serta sudah puluhan tahun menjadi perkampungan padat penduduk.

Disebutkan, ada 4.367 kepala keluarga tinggal di obyek perkara dan terdapat lebih kurang 29 mesjid/musholla, 30 gereja, 5 kuil dan vihara, dan 8 sekolah.

Kuasa hukum para penggugat juga berharap, selama proses hukum berlangsung, pihak perusahaan perkebunan yang hadir pada sidang tanggal 5 Nopember 2020, mematuhi saran majelis hakim untuk mengajukan permohonan bila ingin masuk sebagai pihak tergugat intervensi dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, seperti melakukan pengosongan dengan dalih pembersihan atau tindakan hukum apapun.

Pada sidang tanggal 12 Nopember 2020, dengan agenda pembacaan gugatan, ditutup majelis hakim diketuai Pengki Nurpanji SH, karena pihak PT PN II belum masuk sebagai tergugat intervensi, sidang selanjutnya diagendakan pada 19 Nopember 2020, dengan agenda jawaban tergugat yakni pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang.

Pihak kuasa hukum para penggugat juga menyebutkan, HGU No 111/Helvetia tidak mempunyai "titel ekskutorial" sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekusi, pelaksanaan pengosongan lahan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah/penetapan ketua pengadilan setempat.

Dalam waktu dekat kuasa hukum para penggugat juga akan mengirim surat kepada pihak Kantor Pertahanan Kabupaten Deliserdang, supaya memblokir sertifikat HGU No 111/Helvetia dan mencatatkan perkara tersebut dalam Buku Tanah.(*)

Penulis
: Pally S.
Editor
: Wilfred@hariansib.com/donna@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com