Pembangunan Jembatan Layang Medan-Berastagi Ditunda, Pemuda Barisan Karo Marah Kepada Kementerian PUPR


615 view
Pembangunan Jembatan Layang Medan-Berastagi Ditunda, Pemuda Barisan Karo Marah Kepada Kementerian PUPR
Foto Dok/Jesayas Tarigan
Jesayas Tarigan

Medan (SIB)

Pemuda Barisan Karo marah mengetahui Kementerian PUPR menunda proyek pembangunan jembatan layang Medan-Berastagi atau yang dikenal dengan kelok sebelas. Anggaran jalan layang yang disebut-sebut terpakai untuk mengatasi pandemi Covid-19 dianggap sebagai alasan klasik yang dibuat-buat. Pemerintah pusat dianggap menyepelekan Kabupaten Karo dan menilai pembangunan jembatan layang tersebut tidak penting.

“Rencana pembangunan ini sudah disosialisasikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Seharusnya tahun ini sudah dibangun, kenapa tiba-tiba ditunda karena alasan Covid. Di Indonesia Timur saja ada pembangunan infrastruktur dengan mendatangkan pekerja dari Cina dan Taiwan, kenapa itu bisa dibangun tanpa ada alasan Covid,” kata Ketua Umum Pemuda Barisan Karo Jesayas Tarigan kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).

Jesayas meminta PUPR segera memulai proses pembangunan jalan layang tersebut. Karena jika tidak, Pemuda Barisan Karo dan masyarakat tujuh kabupaten lainnya akan akan memacetkan jalan Berastagi.

“Kami akan demo di Tugu Berastagi, biar akses menuju Medan macet total. Kami juga akan melakukan aksi di DPRD Sumut seperti yang bernah kami lakukan bersama elemen kabupaten lain dan terakhir kami berdelegai ke Kementerian PUPR di Jakarta, inilah wujud kemarahan kami,” ungkap Jesayas.

Jembatan layang tersebut, kata Jesayas, sudah sangat mendesak dibangun, selain menyangkut peningkatan ekonomi 7 kabupaten juga terkait keselamatan jiwa pengguna jalan. Karena dengan kondisi normal, Medan-Berastagi ditempuh dengan waktu 2 jam. Kalau akhir pekan orang berwisata Jumat, Sabtu dan Minggu, bisa 8 sampai 10 jam perjalanan.

“Jalur yang dipakai sekarang juga rawan kecelakaan, jalanan berkelok dan sempit serta rawan longsor apalagi ketika hujan turun, sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Jika ada pohon yang tumbang bisa-bisa orang sampai bermalam di jalan,” terangnya.

Lanjut Jesayas, jalan kelok sebelas tersebut bukan untuk kebutuhan warga Karo saja. Tapi ada 6 kabupaten lagi yang membutuhkan jalur tersebut, seperti warga Deliserdang, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat ditambah Propinsi Aceh.

Karena hasil pertanian daerah tersebut jika dibawa ke Pasar Induk Medan harus melintasi Berastagi. Persoalannya, perjalanan akan terganggu ketika sampai di Berastagi, Sibolangit dan Pancurbatu. Jika sampai bermalam di jalan, hasil bumi daerah tersebut bisa busuk sebelum sampai di Medan.

“Warga ke tujuh kabupaten tersebut sudah sempat bersuka cita mendengar kabar akan dibangun jembatan layang Medan-Berastagi. Aksi masyarakat lintas daerah juga sudah berdelegasi ke DPRD Sumut agar dilakukan percepatan pembangunannya. Pemerintah pusat sudah memberi sinyal akan segera dibangun, membuat Pemuda Barisan Karo dan warga kabupaten lainnya yakin dengan komitmen pemerintah pusat, tapi ternyata kekecewaan yang kami terima,” ungkapnya.

Adanya poin krusial yang ditonjolkan Kementerian PUPR mengenai belum adanya izin kerjasama atau izin pinjam pakai kawasan hutan dianggap Pemuda Barisan Karo sebagai alasan yang dibuat-buat. Padahal antara pemerintah pusat, provinsi sampai ke kabupaten/kota adalah satu kesatuan yang utuh. Sesama pemerintah harus saling mendukung, sehingga kalau ada izin-izin yang belum selesai harus sudah diselesaikan sebelumnya sehingga tidak jadi sebagai penghambat.

“Kalau mengandalkan jalan alternatif itu bukan solusi, seperti lintas Kabupaten Langkat, itu makin memperpanjang jarak tempuh. Solusinya hanya pembangunan jalan layang, jalan alaternatif lainnya hanya sebagai pelengkap. (*)

Penulis
: Horas Pasaribu
Editor
: donna@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com