Pemko Medan Akui Kesulitan Bebaskan Lahan 3.500 Ha untuk RTH


333 view
Pemko Medan Akui Kesulitan Bebaskan Lahan 3.500 Ha untuk RTH
(Foto SIB/Desra Gurusinga)
Pansus RTRW : Ketua Pansus Dedy Aksyari Nasution memimpin rapat Pansus RTRW bersama sejumlah OPD, Jumat (12/3/2021), di ruang Banggar gedung dewan. 

Medan (SIB)

Pemko Medan mengakui kesulitan membebaskan lahan untuk memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana ketentuan 30 persen dari luas wilayah Kota Medan. Dari luas wilayah Medan yakni 29.204 Ha, saat ini hanya terpenuhi 18 persen dan butuh 12 persen lagi yakni 3.500 Ha.

Hal itu terungkap ketika rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) RTRW DPRD Medan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang Banmus gedung dewan, Jumat (12/3/2021), dipimpin Ketua Pansus Dedy Aksyari Nasution dan dihadiri Kepala Bappeda Irwan Ritonga bersama stafnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan yang diwakili Enon Tobing dan Dinas PKPPR.

Kabid Penataan Ruang mewakili Dinas PKPPR Medan Indri Melyanti menyampaikan pihaknya sangat kesulitan menentukan luas wilayah 30 persen dari seluruh luas wilayah menjadi RTH.

"Kesulitan itu berupa pembebasan lahan sekitar 3.500 Ha lagi. Jika saja estimasi harga luas tanah 1 juta/meter maka dibutuhkan Rp.3,5 triliun," ujarnya.

Penjelasan itu menjawab pertanyaan Ketua Pansus yang sebelumnya mengharapkan Pemko dapat menyampaikan kondisi saat ini terkait RTRW atau RTH, begitu juga soal besaran dana yang dibutuhkan.

"Rapat Pansus ini harus menghasilkan kesimpulan yang akan disampaikan ke Wali Kota. Termasuk besaran dana yang dibutuhkan guna mewujudkan pemenuhan RTH," ujar politisi Gerindra itu.

Dedy berharap rapat RTRW segera rampung, maka itu seluruh OPD yang tergabung dalam Pansus supaya proaktif dan fokus. Diharapkannya juga setelah penetapan Pansus, dirinya tidak ingin ada dampak terhadap konflik sosial karena terjadinya silang sengketa status tanah.

BPN Medan juga diharapkan melakukan kolaborasi dengan Pemko supaya punya pemahaman yang sama terkait produk Perda yang mau dilahirkan. Sehingga nantinya sertifikat yang telah diterbitkan sama-sama dimengerti dan tidak saling pro kontra," pungkasnya. (*)

Penulis
: Desra Gurusinga
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar