RUU Larangan Minuman Beralkohol Ancaman Bagi Pengusaha Lapo Tuak

Lapo Tuak Tempat "Pertukkoan" Bagi Masyarakat Batak Jangan Diberangus

620 view
RUU Larangan Minuman Beralkohol  Ancaman Bagi Pengusaha Lapo Tuak
Foto dok/Parlaungan Simangunsong
Parlaungan Simangunsong
Medan (SIB)
Sekretaris FP Demokrat DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong menegaskan, RUU (Rancangan Undang-Undang) Larangan Minuman Beralkohol yang sedang dibahas Baleg (Badan Legislasi) DPR RI ancaman bagi keberlangsungan Lapo Tuak, sehingga perlu dikaji secara intensif dari berbagai pihak, jangan sampai usaha rakyat tradisional tersebut diberangus.

"Lapo Tuak merupakan tempat pertukkoan bagi masyarakat Batak, jangan diberangus melalui RUU Larangan Minuman Beralkohol. Apalagi tuak sejenis minuman tradisional yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Senin (16/11/2020), melalui telepon menanggapi sedang dibahasnya RUU Larangan Minuman Beralkohol oleh Baleg DPR RI.

Dalam RUU tersebut disebutkan, tambah Wakil Ketua Komisi D ini, yang dimaksud dengan jenis minuman beralkohol yaitu golongan A (kadar etanol kurang dari 5 persen), golongan B (kadar etanol antara 5 sampai 20 persen) dan golongan C (kadar etanol antara 20 sampai 55 persen).

"Minuman beralkohol tradisional dan campuran atau racikan juga termasuk dalalam kategori jenis minuman beralkohol, sehingga RUU tersebut perlu dikaji dan diteliti secara intensif oleh para wakil kita di DPR RI, agar pasal yang menyangkut minuman tradisional dihapus, agar tidak terimbas kepada penjual minuman tuak," tandas Parlaungan.

Ditambahkan anggota dewan Dapil Medan ini, pada Bab IV tentang ketentuan pidana dalam draf RUU Larangan Minuman Beralkohol ini, bagi mereka yang melanggar aturan memproduksi, memasukkan, menyimpan, dan/atau mengedarkan minuman beralkohol akan dipidana penjara minimal dua tahun dan paling lama sepuluh tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000 dan paling banyak Rp1 miliar.

"Sedangkan masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol akan dipidana penjara minimal tiga bulan dan paling lama dua tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000," ujarnya sembari menambahkan, jika pelanggaran mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah satu pertiga.

Diakui Parlaungan, dalam Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol memang terdapat pengecualian dengan diperbolehkan untuk kepentingan terbatas, seperti kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan catatan ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Tapi lapok tuak yang dikategorikan menjual minuman beralkohol tradisional dan campuran atau racikan juga termasuk minuman yang dilarang, sehingga RUU tersebut dikuatirkan akan melahirkan reaksi protes dari para pengelola kede tuak beserta masyarakat yang memproduksi minuman tuak ataupun nira tersebut," tandas Parlaungan.(*).

Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Wilfred@hariansib.com/donna@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com