Sekda Dan Kadis Perhubungan Samosir Ditetapkan Tersangka Kasus Penyalahgunaan Bantuan Covid-19 Rp 1,8 Miliar


9.832 view
Foto SIB/Eben Ezer Pakpahan
Diperiksa: Tersangka SR saat menjalani pemeriksan di ruang pidana khusus (pidsus), Kejari Samosir, Selasa (16/02/2021) malam. 
Samosir (SIB)
Kejaksaan Negeri Samosir (Kajari) melalui tim penyidik kejaksaan menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) JS bersama Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir SR sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan dana bantuan Covid-19 tahun anggaran 2020 dengan total mata anggaran senilai Rp 1,8 Miliar.

Kepada HarianSIB.com, Selasa (16/2/2021) malam, Kajari Budi Herman melalui Kasi Pidsus Paul Meliala didampingi tim penyidik mengungkapkan penetapan tersangka JS dan SR merupakan hasil pengembangan lebih lanjut pihaknya atas kasus penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan Covid-19 status siaga darurat pada semester I periode 17 Maret - 31 Maret tahun 2020 dengan kontrak belanja Rp 410 juta untuk kategori belanja kebutuhan suplai makanan jenis telur, susu dan Vitamin C dengan pengadaan sebanyak 6.000 paket makanan dari total mata anggaran Rp 1,8 Miliar.

"JS dan SR disangkakan melanggar pasal 2 subsider 3 junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 18 UU tindak pidana korupsi dengan
ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun," kata Paul Meliala.

Dalam perkara ini, JS bertindak sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Samosir dan SR sebagai salah satu dari 5 orang ditunjuk sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pembelanjaan suplai bahan makanan penanganan Covid-19 periode 17 Maret - 31 Maret 2020.

Meski pihak Kejaksaan belum melakukan penahanan kepada 2 tersangka JS dan SR, Paul Meliala mengatakan pihaknya segera melakukan pemanggilan kepada JS dan SR untuk dimintai keterangan lebih lanjut sebagai tersangka.

"Ya, nanti kita akan panggil mereka lagi sebagai tersangka untuk keterangan dan laporan penetapan mereka (tersangka-red) ini sudah kita laporkan kepada pimpinan di Kejatisu, Kejagung dan KPK," ucap Paul Meliala mengakhiri. (*)


Penulis
: E R Eben Ezer Pakpahan
Editor
: Robert/Eva Rina P
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com