Amanah UU Ciptaker

BPJamsostek Persiapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan


439 view
BPJamsostek Persiapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Dok : BPJamsostek
BPJamsostek.

Medan (SIB)

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana mengatakan, tahun 2020-2021, BPJamsostek akan menambah 1 program lagi yakni, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Ini merupakan amanah dari UU Cipta Kerja (Ciptaker), pihaknya sedang menunggu juknisnya berupa peraturan pemerintah (PP) yang akan turun tahun 2021. “Siapa pesertanya, bagaimana pengirimannya dan siapa yang membayar iurannya akan ditentukan dalam PP nanti,” kata Panji pada Media Gathering: Membangun Sinergi dengan Mitra Media Guna Mendukung Performa Unggul”, Selasa (1/12) di kantor BPJamsostek Sumbagut Jalan Pattimura, Medan.

Menurut dia, penyelenggara JKP ini adalah BPJS Tenaga Kerja yang didukung pemerintah. Pesertanya adalah yang terdaftar di BPJamsostek dan pernah mendapat subsidi upah. Mereka akan mendapat bantuan selama 6 bulan ke depan. “Apakah akan mendapat bantuan uang atau peningkatan kemampuan bekerja. Kemungkinan iurannya diperoleh dari pemerintah dan BPJS Tenaga Kerja, kita tunggulah bagaimana juknisnya di PP,” ungkapnya.

Lanjut dia, JKP tertuang dalam pasal 46A RUU Cipta Kerja, bahwa pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapat JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dalam UU Cipta Kerja dinyatakan, penyelenggara program ini adalah pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan, akan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Panji juga mengatakan, dari 6 juta pekerja di Sumut, baik itu swasta, ASN maupun TNI dan Polri, baru 1.200.000 pekerja yang masuk BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, amanah UU, semua pekerja harus masuk BPJS Ketenagakerjaan yang di dalamnya ada jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

Menanggapi masih banyaknya pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Panji mengungkapkan bahwa masih banyak tenaga kerja harian dan musiman sehingga tidak terdaftar. Selain itu, pihaknya akan melakukan edukasi kepada perusahaan dan serikat buruh tentang pentingnya masuk BPJS tenaga kerja. Selain itu, untuk menagih piutang bekerjasama kejaksaan bahkan sampai KPK.

Untuk menjadi peserta BPJS, pemberi kerja (majikan) yang mendaftarkan, tidak bisa secara mandiri. “Jika kita punya majikan, maka sudah kewajiban memberi perlindungan kepada pekerja masuk BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak didaftarkan, pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja kenapa tidak dimasukkan oleh majikan, karena itu adalah hak pekerja mendapat perlindungan,” tuturnya. (M10/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com