Terkait Polemik Kenaikan Harga BBM

Kebijakan Pergub No 01 Tahun 2021 Murni Meningkatkan Sektor Perekonomian


166 view
Internet
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar
Medan (SIB)
Kebijakan Gubernur Sumut menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 01 tahun 2021 murni sebagai upaya untuk meningkatkan sektor perekonomian.

Karena setelah Provinsi Sumut diterpa pandemi Covid-19 setahun terakhir, kondisi perekonomian Sumut menurun drastis.

Pernyataan itu disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Irman Oemar menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (9/4), terkait polemik atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.

Karena pihak PT Pertamina menyebut dasar mereka menaikkan harga BBM adalah Pergub No 01 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Di dalam Pergub tersebut, Pemprov Sumut meminta kepada PT Pertamina untuk menaikkan PBBKB dari 5 persen menjadi 7,5 persen.

Menurut Pemprov Sumut, kenaikan PBBKB itu tidak menyalahi, karena sesuai aturan, pemerintah provinsi dimungkinkan untuk memperoleh PBBKB sebesar 10 persen dan sejumlah provinsi lain sudah ada yang menaikkan PBBKB menjadi 10 persen.

Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar mengatakan, permintaan Pemprov Sumut menaikkan PBBKB itu murni sebagai upaya untuk meningkatkan sektor perekonomian.

Karena setelah dihantam pandemi Covid-19 dalam setahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumut mengalami penurunan, sampai menjadi minus 1,07 persen.

Sebelum pandemi Covid-19, kata Irman, pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai 5,22 persen. "Untuk memulihkan kondisi ekonomi, maka Pemprov Sumut menaikkan PBBKB dari 5 persen menjadi 7,5 persen,’’ kata Irman.

Bukti bahwa kenaikan PBBKB dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan sektor perekonomian di Sumut, menurut Irman, adalah permintaan kenaikan PBBKB baru dilakukan sekarang ini, bukan dari beberapa waktu sebelumnya.

“Karena sebelum pandemi, ekonomi kita sangat baik, yakni 5,22 persen. Sekarang ini, kita butuh dana untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat,” katanya.

Melalui pertimbangan itulah, kata Irman, Pemprov Sumut melakukan kebijakan menerbitkan Pergub tersebut.

Bila tidak, dikhawatirkan Sumut akan mengalami deflasi, dimana daya beli masyarakat terus menurun, karena tidak ada uang beredar di masyarakat.

"Kalau deflasi, akan lebih banyak barang dari pada uang. Nanti akan membahayakan Sumut. Untuk itu PBBKB kita naikkan dari 5 persen menjadi 7,5 persen. Provinsi lain malah sudah sampai 10 persen,” tambahnya. (A13/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com