Survei YLKI, Konsumen Minta Aturan Plastik Berbayar Dicabut


169 view
Jakarta (SIB)- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan plastik berbayar sama sekali tidak efektif. Karenanya, mayoritas konsumen meminta agar kebijakan kantong plastik segera dihapus.

Hasil survei YLKI sepanjang 1 Maret-6 April 2016 menunjukkan 65 persen dari 222 konsumen di DKI Jakarta menyarankan agar aturan plastik berbayar ditiadakan.

"Responden menilai aturan itu tidak efektif. Ini menunjukkan mereka ingin aturan yang lebih tegas lagi," ungkap Ketua Pengurus Harian Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Rabu (13/ 4).

Tulus menjelaskan, dari hasil penelitian YLKI tersebut konsumen bahkan menyarankan agar sekalian saja tidak disediakan kantong plastik. Itu berarti konsumen telah menerima pesan pengurangan kantong plastik serta siap bila sewaktu-waktu pemerintah menggantinya dengan aturan yang lebih tegas lagi.

Aturan ini dinilai tidak cukup efektif menekan jumlah sampah plastik sebagai faktor utama pencemaran nama baik. Meskipun kepedulian konsumen terhadap lingkungan meningkat yang ditunjukkan dengan 40 persen dari 222 konsumen tidak lagi menggunakan kantong plastik, hanya saja pemahaman terhadap tujuan kebijakan dan transparansi alokasi dana plastik berbayar dianggap belum jelas.

Dia menilai, murahnya harga plastik yang ditetapkan pemerintah sebesar 200 rupiah itu dilatarbelakangi kekhawatiran Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) apabila jumlah transaksi pada setiap retail akan menurun karena ditinggalkan konsumen.

Namun, dari 25 retail yang dijadikan subjek penelitian, hanya satu retail yang menyatakan ada penurunan jumlah transaksi.

EVALUASI KEBIJAKAN Sementara itu, pengamatan di beberapa lokasi menunjukkan jumlah transaksi terbanyak 10 menit yakni 25 transaksi dengan 10 konsumen yang di antaranya masih menggunakan kantung plastik. Karenanya, Tulus meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali agar tidak dimanfaatkan oleh para produsen kantong plastik sebagai cara baru untuk meningkatkan keuntungannya. Menurut Tulus, perang melawan plastik itu sudah tepat. Ini menjadi peluang bagi produsen untuk membuat kantong belanja yang lain yang lebih bagus lagi misalnya kantong bioplastik yang bisa diurai kembali setelah digunakan.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan aturan plastik berbayar pada 22 kota di Indonesia. Aturan itu diberlakukan sejak saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari lalu. Dalam regulasi tersebut konsumen dihimbau untuk membawa kantong belanja sendiri ketika membeli sesuatu. Jika tidak, konsumen dibebani biaya 200 rupiah untuk satu lembar kantong plastik. (KJ/d)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com