3 Kategori Daerah yang Diberlakukan BBM Satu Harga

* Pemerintah Diminta Ikut Andil Menerapkan

175 view
Tangerang (SIB)- PT Pertamina (Persero) akan memprioritaskan daerah terluar, daerah terpencil dan daerah pemekaran untuk penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga pada 1 Januari 2017. Dalam hal ini, Pertamina akan menambah lembaga penyalur ke daerah-daerah tersebut.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto membenarkan Pertamina akan menambahkan lembaga penyalur ke daerah-daerah terluar, terpencil dan pemekaran secara bertahap sesuai dengan arahan pemerintah dalam Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016.

Adapun Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016 itu tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional yang menyebutkan pemberlakukan BBM satu harga di seluruh Indonesia dimulai 1 Januari 2017.

"Jadi yang menjadi perhatian adalah daerah-daerah terluar. Daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil," kata Dwi, seperti diberitakan, Senin (21/11).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari kepulauan. Karena itu, Pertamina akan memulainya dengan menambahkan secara bertahap agen-agen penyalur resmi Pertamina.

Mantan Direktur Utama Semen Indonesia memberi contoh seperti di Papua. Satu kabupaten di Papua memiliki luasan yang sangat besar. Untuk mempersempit lingkup pengecer dalam memperoleh marjin maka perusahaan pelat merah tersebut akan menambahkan agen-agen penyalur. Sehingga harga BBM di sana tidak tinggi seperti saat ini.

"Seperti di Papua, kan per kabupaten baru ada satu penyalur atau dua penyalur, harusnya kabupaten luas penyalurnya banyak. Jadi harus diperbanyak. Sehingga pengecer itu tidak terlalu besar," jelas Dwi.

Sementara saat ditanyai tentang target perseroan dalam menurunkan harga BBM, Dwi menjelaskan, Pertamina belum bisa menargetkan dapat menurunkan harga BBM berapa besar. Pada 2017 Pertamina akan lebih memfokuskan dalam hal infrastruktur dan pola distribusi agar harga tidak tinggi.

"Kalau sekarang kita fokus bagaimana ini terimplementasi. Pola distribusi ke situ, infrastrukturnya seperti siapa, lembaga penyalurnya ada. Itu yang akan kita fokuskan sampai 2017," pungkas dia.

Pemerintah diminta Ikut Andil
Penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga tidak hanya dipikul oleh PT Pertamina (Persero) saja. Pertamina meminta pemerintah untuk ikut andil dalam upaya pembentukan harga BBM berkeadilan di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, dalam menciptakan BBM satu harga seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat ikut andil di dalamnya. Sebab, untuk masalah suplai BBM Pertamina merasa siap untuk menyalurkannya. Hanya saja, infrastruktur jalan kurang mendukung.

Ia mencontohkan dalam masalah distribusi BBM ke daerah pelosok. Pertamina menilai akses jalan belum seluruhnya tersedia. Hal tersebut menjadikan permasalahan dalam pengiriman BBM. Tentu situasi dan kondisi semacam ini perlu ada jalan keluarnya.

"Kalau infrastruktur Pertamina itu Pertamina yang garap. Tapi kalau infrastruktur seperti jalan itu kan pemerintah. Jadi jalan bukan kita," kata Dwi, seperti diberitakan Senin (21/11).

Dwi menjelaskan, salah satu permasalahan dalam penyaluran BBM ke daerah-daerah pelosok adalah minimnya infrastruktur jalan. Pertamina diminta untuk menyalurkan ke daerah-daerah pelosok tersebut, tapi untuk menjangkau daerah itu harus menggunakan moda transportasi yang mahal. Tidak dipungkiri hal dimaksud yang menjadikan harga BBM mahal.

"Jadi ke depan infrastruktur untuk mensuplai ini diharapkan diperbaiki. Kalau sekarang ini pakai pesawat di masa yang akan datang tidak pakai pesawat. Sehingga ongkos angkutnya lebih rendah," jelas dia.

Atas dasar itu, Dwi berharap pemerintah ikut serta mencapai kesuksesan BBM satu harga utamanya menyelesaikan persoalan dimaksud. Dwi menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. "Ya jadi harus ada kerja sama dengan pemda," pungkas dia. (Metrotvnews.com/Dik-2/q)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com