OJK Sosialisasi Pengawasan PT PNM Diikuti 100 Peserta


138 view
Ist
OJK awasi kinerja PT PNM.
Medan (SIB)
Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Kantor Regional (5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menggelar kegiatan “Sosialisasi Peraturan OJK tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani ( PNM)Persero”.

Meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan kepada perkembangan industri jasa keuangan, namun kinerja usaha PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di provinsi Sumatera Utara masih cukup baik.

Berdasarkan posisi Februari 2021, jumlah jaringan kantor PT PNM (Persero) di wilayah Sumatera Utara terdiri atas 63 unit ULaMM dan 165 unit MEKAAR.

Untuk outstanding pembiayaan yang disalurkan di wilayah Sumatera Utara pada posisi Februari 2021 melalui unit ULaMM kepada 8.451 nasabah sebesar Rp 490,31 miliar atau mengalami kenaikan 12,24 % dibandingkan posisi Februari 2020 (year on year).

Sedangkan total penyaluran pembiayaan melalui unit MEKAAR kepada 550.640 nasabah untuk posisi Februari 2021 sebesar Rp1,18 triliun atau mengalami kenaikan 74,29 % dibandingkan posisi Februari 2020 (year on year).

Hal tersebut terungkap pada acara sosialisasi Rabu (24/3/2021) yang menghadirkan dua nara sumber yaitu Koerniawan selaku Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus 4, Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus yang memberikan pemaparan mengenai bentuk serta hasil pengawasan OJK kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Sementara itu iwan Partogi Pasaribu selaku Kepala Subbagian pada Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memberikan pemaparan mengenai ketentuan pada POJK Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT PNM (Persero).

Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti 100 peserta yang terdiri Pimpinan Cabang dan pegawai PT P (Persero) di Sumatera Utara, serta pegawai OJK KR 5 Sumbagut yang membidangi pengawasan IKNB.

Risca Bernadetta selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor OJK Regional 5 Sumbagut dalam sambutannya menyampaikan, pengawasan OJK terhadap Industri Jasa Keuangan baik kepada Industri Jasa Keuangan Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank dituangkan dalam bentuk POJK dan SE-OJK.

Penyusunan POJK dan SE OJK tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha dari seluruh Industri Jasa Keuangan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi OJK, yakni dalam mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan tanggal 27 Mei 2019 telah menetapkan Peraturan OJK No 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (PNM)(Persero).

Penetapan OJK dimaksudkan agar memberikan landasan hukum terhadap pengawasan PNM (Persero) di Indonesia dan menciptakan kegiatan usaha yang sehat guna memberikan dukungan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan amanat kepada OJK sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan.

Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara tahun 2013 dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha jasa pembiayaan PT PNM (Persero) dilakukan OJK. (A1/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com