PGN Rugi Rp 3,8 Triliun Akibat Dikenakan PPN 2012-2013


122 view
Internet
PGN
Jakarta (SIB)
Direktur Keuangan PGN, Arie Nobelta Kaban mengungkapkan tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi PGN, karena ketidakpastian kondisi global dan nasional akibat pandemi Covid- 19 yang sangat berdampak pada kinerja PGN selama tahun 2020.

Arie dalam siaran pers yang diterima SIB, Minggu (11/4) menyampaikan, kinerja keuangan tahun 2020 yang mengalami kerugian, disebabkan faktor ekternal seperti sengketa pajak mengenai PPN ( Pajak Pertambahan Nilai) pada periode tahun 2012 – 2013 yang diajukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK) dan telah ada putusan Mahkamah Agung bulan Desember tahun 2020 sebesar 278,4 juta dolar AS.

Selain itu, juga terdapat penurunan (impairment) aset di sektor minyak dan gas sebesar 78,9 juta dolar AS

Apabila tanpa kedua faktor yang di luar kendali manajemen di atas, kinerja keuangan PGN masih mencatat laba bersih sebesar 92,5 juta dolar AS, tulisnya. Perolehan laba tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih yang distribusikan kepada entitas induk sebesar 67,5 juta dolar AS pada tahun 2019.

"Manajemen telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja perusahaan, antara lain untuk sengketa pajak di Mahkamah Agung," ungkap Arie.

Atas sengketa pajak di MA tersebut, perusahaan perlu menjelaskan beberapa hal dengan tetap melakukan upaya-upaya hukum lebih lanjut yakni kasus putusan pajak PPN PGN adalah spesifik tahun 2012-2013.

Untuk tahun 2014 hingga saat ini katanya, kasus sengketa PPN dimenangkan PGN atau ditetapkan bahwa Gas Bumi bukan objek PPN sesuai surat DJP bulan Januari tahun 2020.

Disebutnya, upaya hukum yang dilakukan meliputi Fatwa MA untuk 18 perkara yg telah diputus Sedangkan ntuk 6 sisa perkara yang masih berjalan PGN akan melaksanakan kontra memori PK, dengan tambahan kontra memori tersebut diharapkan atas sengketa yang belum diputus akan dapat dimenangkan oleh PGN.

Adapun permintaan pendapat Ahli dan Pengacara Negara (Jamdatun) sebagai pihak yg berwenang mengajukan surat permohonan keadilan ke ketua MA.

Kemudian meminta fatwa non executeable karena gas Bumi bukan objek pajak PPN sesuai ketentuan Undang - undang pajak, serta masa pajak sudah kedaluwarsa ( 2012-2013 ).

Upaya terakhir dari perseroan setelah mendapatkan tagihan dari DJP, sebagai Wajib Pungut (Wapu) PGN akan meneruskan tagihan ke pelanggan
Jadi dengan adanya upaya - upaya hukum tersebut diharapkan akan mendapatkan reverse tax serta kepastian insentif dari pelaksanaan penugasan pemerintah.

"Terkait permasalahan perpajakan, PGN akan mengikuti ketentuan hukum yang ada, namun masih tetap mengupayakan langkah-langkah hukum serta mitigasi risiko terbaik, tegasnya. (A1/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:PGNRugi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com