Para Pengusaha Hotel Keluhkan Tagihan Ganda Royalti Lagu


130 view
ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Penonton menyaksikan penampilan band Jikustik dari dalam mobil saat konser musik drive-in di Sleman City Hall, D.I Yogyakarta, Minggu, 29 September 2020. Konser musik drive-in pertama di Yogyakarta itu digelar dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Jakarta (SIB)
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merespons keluhan dari pengusaha hotel yang menyebut adanya tagihan ganda saat pembayaran royalti lagu dan musik. LMKN menyatakan sejauh ini belum ada yang melaporkan masalah ini secara resmi berikut barang bukti kepada mereka.

"Bila ada, silakan laporkan dengan disertai bukti-buktinya," kata Komisioner Bidang Hukum dan Ligitasi LMKN Marulam J. Hutauruk saat dihubungi di Jakarta, Minggu, (11/4/21).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021. Setelah PP ini terbit, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran menyampaikan sejumlah masalah terkait pungutan royalti selama ini.

Sejak 2016, pengusaha hotel sebenarnya sudah membayar royalti karena ada kesepakatan dengan LMKN. Tapi di lapangan, para pengusaha juga mendapatkan tagihan dari LMK. LMK ini adalah organisasi yang mendapat delegasi dari LMKN untuk membuat perjanjian royalti dengan pengusaha.

Dikutip dari PP 56, LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.

Tapi dalam praktiknya, kata Maulana, banyak LMK yang merasa tidak diwakilkan oleh LMKN. Sehingga, beberapa LMK ini tetap melakukan penagihan royalti ke pengusaha hotel. "Bahkan sampai somasi," kata dia saat dihubungi pada Kamis, (8/4/21).

Marulam kemudian menjelaskan bahwa LMK bisa membuat perjanjian dengan pengusaha karena mendapatkan delegasi dari LMKN. Tapi, hanya rekening bank milik LMKN saja yang berwenang menerima royati tersebut.

Demi mematuhi aturan yang berlaku, Marulam pun meminta LMK tak mendatangi para pembayar royalti ini sendiri-sendiri. "Bila memang beritikad baik dan berjuang untuk pemilih hak," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan yang diteken pada 30 Maret 2021 ini merupakan aturan turunan dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan perkara royalti tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UU Hak Cipta. Namun, beleid anyar ini mengatur secara lebih spesifik.

Senada dengan Marulam, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran pungutan ini memang bukan hal yang baru. Pada 2016, kata dia, telah ada kesepakatan antara pihaknya dengan LMKN untuk pembayaran royalti ini.

Meski demikian, pengusaha hanya keberatan dengan klausul dalam PP tersebut yang menganggap hotel dan restoran punya nilai komersial yang sama dengan usaha karaoke sampai konser musik. Padahal, kata Maulana, penggunaan musik di hotel dan restoran hanya opsional saja. (Tempo.co/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com