RPH Sumut Direkomendasikan Mengurus Sertifikat Halal MUI


606 view
Medan (SIB) -Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Utara merekomedasikan agar semua rumah potong hewan di daerah itu mengurus sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk kepentingan kepercayaan konsumen.

"Laporan menyatakan masih hanya RPH (rumah potong hewan) Medan yang mengantongi sertifikat MUI Sumut. Selainnya ada yang masih hanya MUI kabupaten/kota setempat sehingga sering menjadi masalah," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Dahler di Medan, Kamis.

Dia mengatakan itu usai Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang dihadiri 28 pejabat instansi terkait dengan membahas soal pangan khususnya isu beredarnya daging ilegal di Sumut.

Dahler yang antara lain didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Alwin, menegaskan, meski hanya RPH Medan yang mengantongi Sertifikat Halal MUI Sumut, bukan berarti daging hasil RPH lainnya dinyatakan tidak halal atau ilegal.

Alasan dia, RPH lainnya seperti di RPH di Deliserdang sudah mengantongi Sertifikat Halal MUI Kabupaten Deliserdang.

"Begitupun untuk semakin menenangkan konsumen, dalam Rakor Ketahanan Pangan itu direkomendasikan agar semua RPH di Sumut mengurus Sertifikat Halal MUI Sumut," ujar Dahler.

MUI Sumut sendiri sudah menyatakan kesiapan untuk membantu agar manajemen RPH melengkapi dan bisa memenuhi ketentuan dan persyaratan halal tersebut.
Adapun isu soal peredaran daging ilegal, menurut Dahler sesuai laporan Bea Cukai, Karantina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut dan Satgas Pangan, hingga pekan ini belum ada temuan kasus di Sumut.

"Adapun daging beku yang berupa daging kerbau impor asal India yang dipasok Bulog dinyatakan masuk sesuai ketentuan dan sudah memenuhi standar kesehatan dan halal," katanya.

Dirut RPH Zidin Karo Deliserdang, Ruben Karokaro mengaku pihaknya sedang mengurus sertifikat Halal MUI Sumut.

"Tetapi jangan bilang hasil potongan kami tidak halal karena RPH sudah mengantongi Sertifikat Halal MUI Deliserdang dimana para pemotong hewan juga mendapat sertifikat," katanya.

Kasi Advokasi Kesejahteraan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian Yadi Sutanto yang menghadiri rakor itu, menegaskan, daging kerbau beku impor yang masuk ke Sumut memenuhi aturan dan standar kesehatan dan kehalalan.

"Sejauh ini juga belum ada laporan temuan daging ilegal, meski tidak tertutup ada upaya pemasokan dari pelabuhan kecil," katanya.

Pemain daging ilegal mau pun oplosan itu juga diyakini semakin sulit menjalankan bisnisnya karena dengan adanya daging beku Bulog yang harga jual tertingginya Rp80.000 per kg itu dinilai tidak memberikan keuntungan besar dibandingkan tingginya risiko.

Menurut  Yadi, bila ada ditemukan daging impor ilegal beredar di pasar Sumut, pihaknya sulit untuk mempercayainya. Karena, importirnya jelas yakni Bulog. Dan, dari Buloglah daging impor tersebut dikirim ke daerah atau provinsi di Indonesia.

"Itu juga kalau mereka butuh daging kerbau. Dari Bulog jugalah distributor membeli daging kerbau beku tersebut untuk mereka pasarkan ke pelanggannya," jelas Yadi.

Begitu juga dengan oplosan daging sapi dengan daging kerbau beku, menurut dia, kalau memang hal itu benar ada dilakukan oleh oknum, Satgas Pangan harus segera turun dan menindak pelakunya.

"Berarti ada penyimpangankan. Daging kerbau beku yang dibeli dengan harga relatif lebih murah dioplos dengan daging sapi kemudian dijual dengan harga daging sapi, itu jelas penyimpangan," kata dia.

Karena itu, Yadi meminta agar pengawasan peredaran daging beku ditingkatkan lagi karena ada potensi penyimpangan. Tetapi, daging kerbau yang diimpor sudah memenuhi standar kehalalan dan hukum Islam.

"Standar ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) sudah tidak diragukan lagi. Jadi, masyarakat jangan ragu tentang kehalalan dan kesehatan daging kerbau yang diimpor dari India," kata Yadi.

Sementara itu sebelumnya secara terpisah, anggota DPD RI Parlindungan Purba mengatakan, dia bertemu Dirjen Peternakan dan Kesehatan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarnita di Jakarta membahas isu masalah peredaran daging. Terkait dengan itu, pekan ini pihaknya bersama Dirjen PKH akan berkunjung ke Medan dan bertemu dengan Satgas Pangan Sumut. (Ant/R5/f)

Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com