Bareskrim Kejar Tersangka Penimbun Sapi

* KPPU: Ada Kartel Mengatur Harga, * Kapolri Keluarkan Maklumat Bagi Penimbun Bahan Pokok

287 view
Jakarta (SIB) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akhirnya melangsungkan gelar perkara kasus penimbunan sapi yang membuat harga daging sapi melonjak tinggi. Bareskrim membidik ada tidaknya tersangka dalam kasus tersebut.

“Hari ini ada gelar perkara tentang sapi itu, tetapi masih berlangsung gelar perkaranya. Jadi saya belum bisa berikan penjelasan,” ujar Dir Tipid Eksus Bareskrim Polri Brigjen Victor E Simanjuntak di Mabes Polri, Jaksel, Senin (24/8).

Victor mengatakan, gelar perkara hanya diikuti oleh penyidik Bareskrim saja dengan sejumlah alat bukti ditambah keterangan saksi, sementara pemeriksaan ahli masih berlangsung di Kementerian Pertanian.

“(Tersangka) itu yang mau kita kejar,” ujarnya.

“Kalau berbicara tentang apakah ada penimbunan dan sebagainya itu sudah oke, tapi apakah penimbunan itu sudah masuk kategori pidana dalam Keppres, kan ada rumusnya penimbunan yang bagaimana yang sudah pidana. Ini yang masih dikaji,” papar Victor.

Victor mengatakan gelar perkara itu diperkirakan selesai kemarin dan diketahui hasilnya apakah ada tersangka atas kasus penimbunan sapi siap potong itu. Termasuk mengkaji surat edaran yang diketahui turut menjadi penyebab berhentinya operasional pemotongan sapi.

“Ya unsur pidananya di penimbunan,” ucapnya.

ADA PERJANJIAN ANTAR IMPORTIR

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sudah mencium adanya kartel pelaku usaha daging sapi sejak lama. KPPU bahkan menemukan pelanggaran, adanya perjanjian antar importir untuk mengatur harga daging sapi ke pasaran di Bulan Agustus ini.

“Kasus ini sudah kita monitor sejak 2013 lalu. Kami sudah menyampaikan di rapat komisioner tanggal 19 Agustus lalu, ini sudah memenuhi alat bukti untuk pemeriksaan. Dugaannya ini ada kartel,” kata Direktur Penindakan KPPU Goprera Panggabean kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (24/8).

Gopprera mengatakan, pihaknya tengah menyidik 35 importir tersebut. Minggu depan, pihaknya akan menyidangkan kasus ini.

“Terkait pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang KPPU No 5 tahun 1999 di mana pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan bermaksud untuk mempengaruhi harga guna mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,” jelasnya.

Jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut, importir dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak Rp 1-25 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemda DKI Darjamuni mengatakan, dengan adanya join investigasi ini, pihaknya berharap agar harga daging sapi kembali normal.

“(Harga daging sapi) sampai hari ini masih berkisar Rp 120-130 ribu per kilo, kalau bisa di bawah Rp 100 ribu,” kata Darjamuni.

KELUARKAN MAKLUMAT

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan maklumat kepada pihak yang sengaja menimbun bahan pangan dan barang pokok. Sudah ada ‘korban’ pengusaha dari maklumat ini.

Badrodin menjelaskan latar belakang maklumat ini karena adanya kasus mahalnya harga daging beberapa waktu lalu. Agar tidak ada kejadian serupa, dirinya merasa perlu mengeluarkan maklumat tersebut.

“Kita sosialisasikan itu mengumumkan kepada pelaku usaha itu bahwa kalau melakukan perbuatan penimbunan atau penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pangan maupun UU Perdagangan itu adalah perbuatan pidana, bisa diproses secara hukum,” papar Badrodin di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8).

Kapolri tidak ingin para pengusaha bertindak sesukanya terkait harga barang. Contohnya menahan barang supaya langka sehingga harganya melambung.
“Atau menyimpan dan menimbun di luar batas ketentuan. Tentu itu sudah masuk ke dalam kategori perbuatan pidana,” lanjut Badrodin.

Bahan pokok yang dimaksud termasuk kedelai, jagung hingga daging. Maklumat ini pun sudah mempunyai korbannya pengusaha yang terbukti menimbun bahan pokok.

Dalam edaran itu, para pelaku usaha dilarang:

a.Dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

b.Menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan.

Dijelaskan dalam edaran itu penimbunan itu menyebabkan keresahan masyarakat diakibatkan kelangkaan atau gejolak kenaikan harga pangan.

Apabila ada pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pangan dan barang kebutuhan pokok akan dilakukan tindakan tegas pelanggaran pidana pasal 133 UU 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun atau denda Rp 100 miliar dan pasal 107 UU No 7 tahun 2012 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 50 miliar. (detikcom/d)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com