OJK Diminta Cabut Izin Leasing yang Tak Patuhi Instruksi Presiden Jokowi


262 view
 OJK Diminta Cabut Izin Leasing yang Tak Patuhi Instruksi Presiden Jokowi
Jaya Sinaga

Medan (SIB)

Otoritas Jasa Keungan (OJK) diminta mencabut izin perusahaan leasing yang membandal dan tidak mengindahkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemberian keringanan pembayaran kredit kendaraan selama 1 tahun dampak virus corona (Covid-19).

Hal itu dikatakan Ketua Organda Kota Medan melalui Sekretaris Jaya Sinaga kepada SIB, Jumat (17/4) menanggapi peryataan Presiden Jokowi tentang keringanan angsuran kredit yang hingga saat ini belum diindahkan pihak leasing selaku pemodal.

Dijelaskan, terkait instruksi presiden, Organda telah menyurati OJK agar mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) atas instruksi presiden. Aturan OJK itu tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Dalam surat itu, Organda berharap OJK mengeluarkan juknis sehingga ada payung hukum yang jelas dengan adanya keringanan pembayaran cicilan selama 1 tahun.

Mengenai surat Organda ke OJK, pihak Organda dan OJK telah melakukan pertemuan di Hotel Aston Medan, Kamis (16/4) malam, yang menghasilkan keputusan agar pihak leasing mematuhi perintah presiden soal pemberian keringanan 1 tahun membayar cicilan kredit dampak Covid-19.

Atas hasil keputusan itu, Jaya berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar dapat mendorong OJK agar pihak leasing mematuhi peraturan presiden tentang pemberian keringanan pembayaran kredit selama 1 tahun dampak Covid-19.

Bagi perusahaan leasing yang membandal tidak mematuhi perintah presiden agar OJK mencabut izin perusahaan tersebut. “Sebab dengan situasi saat ini bagaimanapun pihak perusahaan angkutan tak dapat membayar angsuran kredit kendaraan, karena memang tidak ada penumpang dengan merebaknya Covid-19. Jadi kami sangat mengharapkan pemberian keringanan dari presiden segera dijalankan,” harapnya.

Perlu diketahu tambahnya, pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran termasuk dalam hal ini debitur pengusaha angkutan. Dimana stimulus kebijakan tersebut segera diberlakukan bagi perbankan dengan secepatnya. (M12/c)

Penulis
: redaksisib
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com