Perjalanan LN Tetap Dibuka, Kominfo: WHO Tak Instruksikan Tutup Perbatasan

* Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Tegas

152 view
 Perjalanan LN Tetap Dibuka, Kominfo: WHO Tak Instruksikan Tutup Perbatasan
(Annisa/detikcom)
Bandara Soetta saat PPKM darurat 
Jakarta (SIB)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjawab isu soal desakan untuk menutup pintu perbatasan dari penerbangan internasional. Kominfo mengatakan WHO tak pernah menginstruksikan negara-negara menutup perbatasan.

"Menjawab isu tentang perjalanan internasional, perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa WHO tidak pernah menginstruksikan penutupan perbatasan," kata juru bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dalam siaran pers di channel YouTube Sekretariat Negara, Rabu (7/7).

Dedy menjelaskan WHO menginstruksikan bahwa perjalanan internasional harus diprioritaskan, terutama sektor-sektor khusus.

"Seruan WHO adalah bahwa selama pandemi Covid-19 perjalanan internasional harus selalu diprioritaskan untuk sektor-sektor sebagai berikut. Pertama keadaan darurat dan kemanusiaan. Kemudian perjalanan personel esensial atau tidak tergantikan atau sangat penting. Pemulangan warga negara. Dan transportasi kargo untuk persediaan penting, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan WHO juga mengingatkan soal pentingnya mitigasi risiko yang ketat.

"WHO menyarankan bahwa dalam kebijakan perjalanan internasional, langkah-langkah penting mitigasi risiko dengan sangat ketat," ungkapnya.

Selain itu, WHO mewanti-wanti negara-negara agar tidak menyalahkan pelaku perjalanan internasional sebagai tersangka utama penyebar virus Corona.

"WHO mewanti-wanti bahwa pelaku perjalanan internasional tidak boleh dianggap sebagai tersangka utama penyebar Covid-19," kata Dedy.

Desakan Tutup
Sebelumnya, desakan menutup pintu penerbangan dari luar negeri datang dari sejumlah kalangan. Pakar epidemiologi hingga pakar penerbangan meminta pemerintah menutup pintu penerbangan dari luar negeri.

Namun pemerintah melalui Wamenlu Mahendra Siregar mengatakan penerbangan dari luar negeri masih sesuai dengan aturan.

"Sampai saat ini peraturan yang terkait dengan perjalanan internasional seperti juga saya sampaikan di muka tadi diselaraskan dengan peraturan yang berlaku untuk PPKM darurat," kata Mahendra dalam konferensi pers virtual, Minggu (4/7).

Mahendra menjelaskan, selama PPKM darurat, penerbangan dari luar negeri masih bisa dilakukan. Namun hal itu dibatasi sangat ketat.

"Selama konteks PPKM darurat juga belum ada pembatasan ataupun larangan untuk mobilitas melalui udara, maka sampai saat ini juga perjalanan internasional (bisa) dilakukan tapi dengan pembatasan yang sangat ketat," tutur Mahendra.

Minta
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan sikap pemerintah mengenai masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Syarief menilai sikap yang menganggap masuknya WNA sebagai kejadian yang biasa saja menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, masuknya WNA itu tidak relevan di kondisi darurat.

"Pemerintah membuat perbandingan dengan negara lain dan menyebutnya sebagai hal yang lumrah. Perlu ditegaskan, kita sedang berada di kondisi darurat di mana kasus harian hampir 30 ribu kasus per hari sehingga perbandingan yang dibuat Pemerintah kurang relevan," ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (7/7).

Syarief mengimbau pemerintah berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi. Menurutnya, negara lain yang keluar dari pandemi karena berhasil melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat.

"Bukan malah menganggap masuknya WNA ke Indonesia sebagai hal yang lumrah di masa kritis dan darurat ini," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan negara lain seperti China, Jepang sejak awal melakukan lockdown hingga pembatasan ketat sehingga berhasil menurunkan kasus.

"Berbeda dengan kita yang terlambat melakukan PPKM Darurat justru masih membiarkan pekerja asing masuk ke Indonesia selama masa kritis dan tengah darurat Covid-19,", tegas Syarief.

Oleh karena itu, Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas. Menurutnya, pemerintah harusnya menunjukkan keterbukaan untuk menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian dari demokrasi bukan sebaliknya menganggap rakyat tidak tahu apa-apa.

"Masyarakat masih percaya kepada pemerintah dan justru itu seharusnya setiap kebijakan demi untuk kepentingan masyarakat selama masa Pandemi Covid-19, khususnya selama PPKM Darurat, mari kita dukung Pemerintah agar PPKM Darurat berhasil dan rakyat dapat menggerakkan ekonominya kembali," pungkas Syarief. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:WHO
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com