20 Tahun Sengketa, KPK Fasilitasi Serah Terima Aset Tiga Pemda di Sumut


147 view
20 Tahun Sengketa, KPK Fasilitasi Serah Terima Aset Tiga Pemda di Sumut
(Foto: Dok/Humas KPK)
TEKEN BERITA ACARA: Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Serah Terima (BAKST) aset P3D dilakukan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Afifi Lubis, Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, dan Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution baru-baru ini. 
Jakarta (SIB)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkoordinasikan dan memfasilitasi penandatanganan kesepakatan penyelesaian aset P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) antara tiga pemerintah daerah (Pemda) di Sumut, yaitu Pemprov Sumut, Pemkab Tapanuli Selatan dan Pemerintah Kota Padang Sidimpuan.

Penandatangan Berita Acara Kesepakatan Serah Terima (BAKST) dilakukan oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Afifi Lubis, Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, dan Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution, serta disaksikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri diwakili Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Valentinus SP dan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko beserta tim di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (18 /11).

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam siaran pers diterima SIB, Sabtu (20/11) menyebutkan, BAKST tersebut memuat beberapa poin penting, antara lain Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel akan menyerahkan sebanyak 41 unit aset tidak bergerak yang berlokasi di Kota Padang Sidimpuan kepada Pemkot Padang Sidempuan.

Penyerahan aset tersebut dalam rangka memenuhi prinsip tertib administrasi.

Sebagian besar aset berbentuk kantor atau bangunan. Selain itu, ada beberapa rumah dinas, satu sekolah, satu balai benih, dan satu balai latihan kerja.

Sebagian aset yang diserahkan tersebut, saat ini statusnya masih digunakan Pemkab Tapsel.

Dari 41 unit aset dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara BAKST, akan dilakukan penyerahan kembali oleh Pemkot Padang Sidimpuan kepada Pemkab Tapsel sebanyak 11 unit aset dan kepada Pemprov Sumut 2 unit.

Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang nyata atas aset tersebut oleh Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel yang disepakati bersama-sama dengan Pemkot Padang Sidimpuan.

Sebagaimana tercantum dalam berita acara BAKST, penyelesaian serah terima aset akan dilaksanakan pemda terkait paling lambat 21 Desember 2021.

Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPK selanjutnya akan menerima laporan pelaksanaan penyerahan aset sesuai BAKST tersebut paling lambat 27 Desember 2021.

Dengan selesainya serah terima sesuai dengan seluruh poin berita acara BAKST tersebut, maka penyelesaian serah terima aset P3D yang menjadi sengketa selama 20 tahun antara Pemprov Sumut, Pemkab Tapsel dan Pemkot Padang Sidempian dinyatakan selesai, bersifat final dan tidak ada peninjauan ulang.

Selanjutnya, aset yang diserahkan tersebut menjadi hak dan tanggung jawab Pemkot Padang Sidimpuan sejak ditandatanganinya berita acara BAKST.

Pemkot Padang Sidimpuan dapat meminjampakaikan aset yang dibutuhkan Pemkab Tapsel sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemprov Sumut selanjutnya akan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil kesepakatan dalam rangka terlaksananya serah terima aset secara fisik oleh para pihak. Diharapkan sebelum tanggal 21 Desember 2021 telah tersedia semua dokumen dan administrasi yang diperlukan sehingga pelaksanaan serah terima aset selesai secara paripurna.

KPK melalui Satuan Tugas Korsup Pencegahan wilayah I selanjutnya akan memonitor pelaksanaan kesepakatan oleh para pihak sesuai peraturan perundang-undangan. Terutama untuk memastikan aset-aset milik daerah tidak dikuasai atau berpindah kepemilikan secara tidak sah oleh/kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan masalah hukum. (A1/rel/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com