22 Dubes Asing ke DPR karena Pasal 'Kumpul Kebo' RKUHP


148 view
22 Dubes Asing ke DPR karena Pasal 'Kumpul Kebo' RKUHP
CNN Indonesia/Dhio Faiz
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Arsul Sani.
Jakarta (SIB)
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Arsul Sani mengungkap lagi cerita kala pihaknya didatangi perwakilan 22 negara asing plus satu duta besar Uni Eropa terkait pasal yang mengatur kesusilaan atau 'kumpul kebo' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dalam kedatangannya, kata Arsul, para diplomat asing banyak menyampaikan pandangan terkait pasal kesusilaan yang banyak diatur dalam RKUHP. Termasuk di dalamnya pasal mengenai asusila LGBT.

"22 plus Dubes Uni Eropa datang ke DPR, datang resmi ke DPR saat itu kami terima di panja, yang menyampaikan pandangan-pandangan terkait dengan delik kesusilaan," kata Arsul dalam diskusi daring, Jumat (1/10).

RKUHP diketahui memang sempat menuai protes dari banyak elemen masyarakat pada pertengahan September 2019 lalu. Gelombang protes bukan hanya terjadi di Jakarta, namun juga diikuti masyarakat di banyak daerah di Indonesia.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian menginstruksikan agar pembahasan RKUHP yang telah memasuki babak akhir itu ditunda pada 2019 silam atau jelang akhir masa bakti DPR periode 2014-2019.

Komisi III, kata Arsul, bukan tidak menyadari potensi protes dari masyarakat terkait rencana pengesahaan RKUHP. Protes kata dia banyak muncul dari masyarakat, terutama terkait pasal yang banyak mengatur ruang privasi masyarakat.

"Yang kami sadari dari awal berbeda itu, kalau sudah menyangkut delik kesusilaaan. Terkait dengan kerbau kumpul, kemudian delik-delik perzinaan, itu adalah pasal yang dari awal kami sadari akan berbeda," kata dia.

Arsul misalnya, kala itu mencatat daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP hasil pembahasan DPR dengan sejumlah organisasi sipil mencapai 2.300. Masyarakat banyak memberi masukan, baik itu terkait penghapusan pasal, penambahan, maupun reformulasi isi pasal.

RKUHP diketahui merupakan RUU yang diusulkan pemerintah pada September 2015. Sempat hendak disetujuin pada September 2019, Jokowi meminta RUU tersebut ditunda. Kini, RUU KUHP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 setelah disetujui dalam rapat Paripurna pada Kamis (30/9). (CNNI/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com