RI Sudah Dapat Kepastian :

9,1 Juta Orang Divaksin Corona November-Desember 2020

* Tenaga Medis Urutan Pertama

345 view
9,1 Juta Orang Divaksin Corona November-Desember 2020
Foto Ant/Indrianto Eko Suwarso
KETERANGAN PERS: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto memberikan keterangan pers mengenai perkembangan vaksin Covid-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/10). 
Jakarta (SIB)
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan pemerintah sudah mendapatkan kepastian dari perusahaan vaksin China, Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Nantinya pada November hingga Desember akan ada 9,1 juta orang yang dapat divaksinasi.

Yuri mengatakan Sinovac memberikan komitmen kepada Indonesia untuk dapat membeli vaksin dalam bentuk jadi sebanyak 2 kali pengiriman. Pertama pada bulan November akan dikirimkan 1,5 juta dan di bulan Desember 1,5 juta vaksin. Vaksin Sinovac dibutuhkan 2 kali dosis sehingga total yang bisa divaksinasi adalah 1,5 juta orang.

"Kalau kita lihat karakteristik Sinovac, maka pembeliannya dual use. Jadi 1 orang disuntik vaksin dasar dan 14 hari kemudian booster, maka angka 2 kali 1,5 juta ini bisa digunakan untuk menyuntik 1,5 juta orang 2 kali pengiriman," kata Yuri, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenkes RI, Senin (19/10).

Yuri mengatakan saat ini tim inspeksi dari BPOM, Kemenag dan MUI berkunjung ke China untuk meminta sharing data terkait proses pembuatan dan kehalalannya vaksin tersebut. Selain itu, pemerintah juga meminta sharing data terkait hasil uji klinis fase 3 yang telah selesai dilakukan di Brazil, China, dan negara lainnya.

"BPOM bersama MUI dan Kemenag juga melakukan inspeksi terhadap proses pembuatannya terkait sertifikat kehalalannya, ini yang dilakukan di Sinovac dan sedang berproses," kata Yuri.

Selain itu, di China, pemerintah juga bertemu dengan perusahaan vaksin Sinopharm. Yuri mengatakan Sinopharm berkomitmen untuk menjual vaksin ke RI sebanyak 15 juta dosis pada bulan Desember.

Jika pemakaian 1 orang 2 dosis, maka vaksin Shinopharm dapat digunakan untuk 7,5 juta orang. Lebih lanjut, pemerintah juga bertemu dengan perusahaan pemproduksi vaksin Cansino, yang berkomitmen menyediakan 100 ribu dosis bagi pemerintah Indonesia.

Yuri menyebut vaksin Cansino dipakai 1 dosis. Dengan demikian total pada November-Desember akan ada 9,1 juta penduduk RI yang bisa divaksinasi.

"Sementara Cansino single dose, hanya 1 kali suntik, karena platformnya beda. Antara Sinovac dan Sinopharm ini menggunakan virus yang tidak diaktifkan, inactivated virus. Sementara Cansino adalah format yang lain sehingga dengan single dose, kesanggupannya adalah menyediakan 100 ribu dosis," ucap Yuri.

"Sehingga kalau ditotal pada bulan November dan Desember kita sudah mendapatkan kepastian ketersediaan untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta orang," ungkap Yuri.

Akan tetapi, kepastian ketersediaan vaksin akan tergantung izin emergency use authority yang akan dikeluarkan BPOM dan rekomendasi kehalalan dari MUI dan Kemenag. Yuri menargetkan pada akhir Oktober pemerintah sudah mendapat kepastian terkait kajian aspek keamanan vaksin tersebut.

"Semuanya ini akan selesai kira-kira di akhir bulan Oktober ini, setidak-tidaknya minggu pertama bulan November kita harapkan. Kita sudah mendapatkan kepastian tentang keamanan dalam terminologi kita. Aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan oleh BPOM dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kemenag dan MUI," kata Yuri.

Lebih lanjut, Yuri mengatakan kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia diperkirakan 160 juta orang untuk mencapai herd immunity. Hal itu mengacu angka ideal 70 persen penduduk yang diperkirakan akan mencapai kekebalan imunitas atau herd immunity.

"Dasar ini lah yang kmudian kita pakai bahwa perhitungan kita hanya mencapai herd immunity artinya 160 juta orang. Apabila menggunakan platform di Sinovac karena ini yang akan di produksi di Bio Farma, maka kita butuhkan dual dose. Jadi kebutuhan vaksinnya adalah sekitar 2 kali 160 juta adalah 320 juta," ungkap Yuri.

Pertama
Achmad Yurianto juga mengatakan nantinya tenaga kesehatan dan aparat kepolisian yang mendapat urutan pertama untuk diberikan vaksin.

"Dari diskusi yang kami lakukan dengan beberapa pihak, termasuk dengan pihak WHO, para ahli dan beberapa negara lain yang sudah melakukan vaksinasi, maka yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan, karena mereka lah yang akan lebih beresiko, dan sangat beresiko untuk tertular dan menjadi sakit oleh Covid-19," kata Yuri.

Ia mengatakan tenaga kesehatan yang mendapat prioritas adalah yang bertugas di RS Rujukan yang melayani pasien Covid-19. Kemudian, urutan selanjutnya adalah petugas laboratorium yang bertugas di tempat pemeriksaan spesimen Covid-19 karena berhadapan langsung dengan virus Corona.

"Bahaya karena berhadapan langsung dengan virusnya bukan pasiennya. Kemudian tenaga kesehatan yang melakukan kontak tracing yang mencari kasus. Ini adalah kelompok yang berisiko terhadap kemungkinan paparan dan menjadi sakit," katanya.
Yuri menyebut diperkirakan jumlah kelompok tenaga kesehatan tersebut sebanyak 2 juta. Pemerintah akan terus memperbaharui data tersebut.

Urutan ketiga yang akan mendapat vaksin adalah kelompok public service atau pemberi layanan masyarakat, misalnya aparat yang bertugas dalam operasi yustisi kepatuhan protokol kesehatan.

"Mereka memiliki resiko yang besar di antaranya teman-teman kita dari Satpol PP, Polri, TNI yang bersama-sama melakukan operasi yustisi terhadap protokol kesehatan," ucap Yuri.

Selain itu, kelompok yang akan mendapat prioritas vaksin berikutnya adalah pegawai yang bertugas di bidang jasa public service lainnya, misal di bandara, stasiun, pelabuhan. Hal itu karena pekerjaannya berisiko terhadap Covid-19.

Ada Harga
Dalam konferensi pers tersebut Achmad Yurianto mengatakan nantinya pengadaan vaksin tersebut berasal dari APBN, tetapi Yuri mengaku belum tahu harga vaksin tersebut.

"Terkait 9,1 juta yang sudah akan kita masukkan, sampai sekarang kita belum mendapatkan kepastian untuk harga dari Sinopharm karena ini G42 dan lainnya sudah," kata Yuri.

Yuri mengatakan saat ini tinggal vaksin Sinopharm yang belum diketahui harga pastinya. Jika sudah diketahui harga pastinya, segera diajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ini dibiayai dengan APBN, tapi kita berharap minggu ini semuanya sudah clear sehingga kita akan bisa mengajukan anggaran ke Kemenkeu untuk pengadaan yang 9,1 juta," ujar Yuri.

"Tentang berapa rupiahnya belum, belum kita dapatkan secara detail karena dari Sinopharm kita menunggu G42. Kalau yang lainnya sudah, jadi kita jadikan satu nanti." (detikcom/c)
Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com