* Mahfud MD Mengaku Heran Tak Jadi Perhatian Banyak Orang

99 Organisasi Masuk Daftar Teroris di Indonesia

* Soal Ancaman dari KKB Papua, Polri: Negara Tak Boleh Kalah

154 view
(Foto: Rusman-Biro Pers)
Mahfud MD mengatakan jumlah 417 orang dan 99 organisasi terdaftar sebagai teroris di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan. Mahfud MD mengatakan jumlah 417 orang dan 99 organisasi terdaftar sebagai teroris di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan. 
Jakarta (SIB)
Keputusan pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris, rupanya menambah daftar panjang organisasi yang dicap teroris di Indonesia.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada ratusan orang dan organisasi yang sudah ditetapkan sebagai teroris. Jumlah itu diyakininya masih dapat bertambah setiap harinya.

"Saudara tahu enggak, sekarang di daftar organisasi teroris Indonesia itu, ada 417 orang yang masuk daftar teroris. Itu per hari ini," ujar Mahfud dalam rapat virtual Pimpinan MPR RI dan MPR FOR PAPUA, Senin (3/5).

Tak hanya 417 orang pelaku tindak terorisme, pemerintah menurut Mahfud juga mencatat ada sebanyak 99 organisasi di Indonesia yang tergolong sebagai organisasi teroris.

"Dan ada 99 organisasi yang masuk daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Ini daftarnya ada, putusan pengadilan. Putusan pengadilan 14 April," ucap Mahfud.

Mahfud mengaku heran jumlah sebanyak itu tak juga menjadi perhatian banyak orang. Alih-alih dilihat sebagai ancaman, banyak pihak menurutnya justru meributkan ihwal pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris yang dilakukan pemerintah.

"Saudara, saya heran kenapa ribut, (soal KKB teroris). (Soal 417 terduga teroris) enggak ribut tuh," beber Mahfud.

Mahfud menambahkan penetapan KKB sebagai teroris bukan semata-mata berdasarkan keinginan pemerintah. Jauh sebelum ditetapkan, banyak tokoh yang mendorong pemerintah segera melabeli KKB sebagai teroris.

Soal pelabelan ini pun, menurut Mahfud, dilakukan atas dasar Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme.

"Hukumnya Undang-undang nomor 5 tahun 2018 itu katakan setiap orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme itu adalah teroris," ungkap dia.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa teroris merupakan orang yang melakukan tindak kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap masyarakat yang menimbulkan suasana teror.

"Suasana teror itu ketakutan, dan suasana merasa masyarakat tidak aman. Menimbulkan suasana teror. Baik ancaman, kantor-kantor atau orang perorangan, objek vital nasional maupun internasional," kata Mahfud.

"Itulah terorisme. Bandara dikepung, kalau ada pesawat ditembak. Pesawat datang dibakar, sekolah dibakar, orang dibakar," tutupnya.

Mahfud memastikan, pemerintah telah mengusulkan KKB Papua sebagai teroris.

Keputusan dibuat karena semakin hari aksi kelompok tersebut semakin brutal. Mereka menyebarkan teror di tengah masyarakat.

"Usul-usul tentang dijadikannya KKB atau KSB atau KKSB ini sudah lama agar dimasukkan di dalam daftar teroris," ujar Mahfud.

Wacana melabelkan KKB sebagai kelompok teroris pertama kali muncul pada 2018 lalu, tepatnya pada 12 Desember 2018. Label teroris bagi KKB, menurut Mahfud, saat itu pertama kali diungkapkan oleh Bambang Soesatyo yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua DPR.

Saat itu, Bamsoet meminta agar KKB dapat dimasukkan ke dalam daftar teroris. Meski begitu wacana tersebut tak kunjung mendapatkan respons.

Jika ada pihak yang tak sejalan dengan keputusan tersebut, Mahfud mempersilakan untuk menyampaikannya. Ia menganggap hal apa pun selagi masih dalam koridor yang patut, sah-sah saja untuk disampaikan atau diutarakan.

"Kalau ada yang tidak setuju ya biasa saja. Ada yang awasi gitu saya senang, ketidak-setujuan itu, mari kita balance, karena ini lembaga negara. Kita harus balance harus bertanggung jawab akuntabel," tutupnya.

Tak Boleh Kalah
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Rusdi Hartono menegaskan, posisi negara tidak akan kalah dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang telah dinyatakan sebagai teroris.

Hal itu menyusul ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) atau KKB yang mengancam anggota TNI-Polri dan orang Jawa di Papua.

"Prinsipnya tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok ini," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/5).

Rusdi menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih berupaya memperkuat basis personel TNI maupun Polri agar menciptakan tanah Papua yang aman dan damai.

"Saat ini masih berjalan upaya-upaya yang dilakukan TNI dan Polri. kalau ada upaya-upaya tersebut, tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras, sekali lagi bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai," terangnya.

Namun demikian, dia mengungkapkan, ancaman yang dilayangkan KKB itu masih sekedar isu. Sedangkan saat ini pihak TNI dan Polri sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi

"Baru isu-isu saja kan yang penting sudah kita antisipasi semua, TNI Polri dan juga dibantu dengan instansi yanh lainnya. Masyarakat juga di sana berupaya menciptakan, Papua yang damai dan aman," tegas Rusdi.

Dilumpuhkan
Terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, pihaknya mengutamakan penangkapan kelompok KKB Papua dalam kondisi hidup. Namun, bila melakukan perlawanan dilakukan upaya tindakan tegas.

"Tentu kita berusaha menangkap mereka hidup untuk mengetahui jaringannya, tetapi kalau mereka melawan kita akan lumpuhkan," kata Fakhiri lewat keterangannya, Senin (3/5).

Fakhiri menuturkan, Polri telah memetakan keberadaan KKB yakni tersebar di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Nduga.

“Dari kepolisian, dari yang sudah kita petakan, sebenarnya kelompok ini adalah kelompok yang besar, tapi yang aktif ada enam kelompok di Puncak, Intan Jaya, dan Nduga," ujar Fakhiri.

Sebelumnya, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto telah melepas sekitar 400 pasukan bantuan untuk ikut mengamankan situasi di Papua. Pasukan yang dilepas adalah Yonif 315/Garuda.

Yonif 315/Garuda atau batalyon Infanteri 315/Garuda adalah salah satu kesatuan dalam Batalyon Infanteri di TNI Angkatan Darat. Yonif 315/Garuda didirikan 20 Agustus 1948.

Batalyon Infanteri 315/Garuda merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061/Surya Kencana.

Mereka memiliki posisi dan peran penting dalam mendukung tugas pokok Korem 061/SK dalam menjaga keutuhan dan ketahanan wilayah dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Selain itu, Yonif 315/Garuda juga dikenal dengan nama 'pasukan setan' karena kemampuannya yang baik dalam melaksanakan tugas dan operasi di lapangan. (Merdeka/kumparan/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com