AISI dan KIB Dukung Ombudsman RI Tolak Impor Beras


440 view
AISI dan KIB Dukung Ombudsman RI Tolak Impor Beras
(Foto SIB/Frans Sihombing).
AISI-KIB : Fungsionaris Asosiasi Independen Surveyor Indonesia (AISI), Captain Tagor Aruan (kanan) yang juga Ketua Umum Komite Independen Batak (KIB) bersama rekannya pengurus AISI bidang IT Alviner Situmorang (kiri) dan bendahara umum KIB Eddin Sihaloho (tengah) di sela-sela temu diskusi terbatas (coffee morning) di Cafe Corner 99 Medan, Kamis (25/3). 

Medan (SIB)

Kalangan surveyor ekonomi yang terhimpun dalam Asosiasi Independen Surveyor Indonesia (AISI) dan praktisi jasa investasi di Badan Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), mendukung penuh sikap Ombudsman RI agar Indonesia menolak impor beras.

Fungsionaris AISI Pusat, Captain Tagor Aruan dan anggota kompartemen investasi IMT-GT wilayah Sumut, Maranti Tobing selaku praktisi pertanian/perkebunan, menyebutkan pengurangan alokasi APBN untuk sektor pertanian sebesar Rp 6,33 triliun dari semula Rp21,84 triliun (2020) menjadi Rp15,51 triliun pada 2021, tidaklah serta merta dijadikan alasan untuk mengimpor beras.

"Kalau sudah pihak Ombudsman menyatakan atau menduga ada potensi maladministrasi prosedur impor beras sehingga impor harus ditunda, kita dukung agar impor beras ditolak saja. Biaya impor APBN itu sebaiknya dialih-fokuskan untuk peningkatan kapasitas petani dan produksi pertanian itu sendiri. Lagi pula, pihak BPS telah mengekspos produksi beras nasional pada 2021 diprediksikan naik sekitar 5 persen," ujar Tagor Aruan kepada pers di Medan, Kamis (25/3).

Bersama rekannya anggota AISI bidang teknologi informasi (IT) Bron Alfiner Situmorang SKom MM dan Bendahara KIB Eddin Sihaloho SE, dia mengungkapkan hal itu dalam acara 'coffee morning' di cafe Corner 99 jalan Sei Batanghari Medan. Temu diskusi terbatas (sesuai Prokes) itu mulanya membahas wacana revisi Perpres Otorita Danau Toba (BPODT) agar menambahkan pasal pemberdayaan masyarakat Danau Toba, dan wacana subsidi APBD untuk biaya bahan baku ulos sembari menunggu adanya kebun kapas atau tanaman serat, dan pabrik benang ulos.

Mereka juga mencetuskan tiga alasan menolak impor beras tersebut. Pertama, pemerintah agar meningkatkan kapasitas dan produktifitas petani dengan mengalihkan sebagian dana APBN untuk membangun atau memperbaiki sarana infrastruktur jalan lintas desa di kawasan atau sentra pertanian. Kedua, petani harus bisa memperoleh bantuan dan dukungan modal dari kredit bank atau fasilitas lainnya untuk ketahanan modal atau biaya perawatan tanaman pra-panen. Ketiga adalah jaminan subsidi pupuk untuk tanaman pokok seperti padi, jagung dan lainnya.

Soalnya, ujar mereka, ketiga alasan itu sudah menjadi masalah krusial yang dikeluhkan petani Indonesia selama ini, seperti yang dicetus-laporkan Sekjen HKTI Bambang Budi Waluyo kepada Presiden Jokowi dalam acara Asia Agricultuire & Food Forum 2018 di Istana Negara pada 28 Juni 2018 lalu. Bahkan, Sekjen HKTI itu menyebutkan beberapa problem lain, yaitu masalah menciutnya lahan-lahan pertanian di daerah, dan sulitnya pemasaran hasil pertanian pasca panen akibat minimnya proteksi harga.

"Pembangunan jalan lintas desa di sentra pertanian sebaiknya dibiayai APBN agar menjadi kelas jalan 'produksi' yang setara dengan kualitas jalan di kota, selain untuk memperlancar arus angkutan hasil bumi tani ke pasar-pasar konsumen, juga akan mewujudkan kebanggaan profesi petani sebagai tulang punggung ekonomi di negara agraris. Selama ini, kondisi jalan raya yang bagus itu hanya tampak di sekitar sawah yang kebetulan di pinggir jalan raya lintas kota atau lintas provinsi, sedangkan pada jalur cabang-cabangnya yang menuju desa, mayoritas rusak bahkan ada yang sama sekali belum tersentuh alokasi pembangunan," ujar Tagor Aruan.

Hal itu didukung ketua kompartemen investasi IMT-GT Ir Raya Timbul Manurung MSc melalui hubungan video call, bahwa antisipasi impor beras dengan garansi produksi padi juga perlu dilakukan dengan inovasi pembangunan sarana irigasi ekstra berupapembangunan bendungan air rob dari laut untuk suplai pengairan primer sawah di lokasi gugusan pantai. Misalnya pada lokasi pertanian padi di desa Kayubesar dan Pematangbulu atau Kampungjuhar di Kecamatan Bandar khalipah Kabupaten Serdangbedagai, yang ditinjau tim surveyor AISI baru-baru ini.

"Selain mencegah petani mengalihkan tanaman (diversifikasi produk), inovasi pemanfaatan energi surya di kawasan pantai sebagai sumber energi terbarukan, juga bisa dijadikan ekspansi tani memproduksi garam dengan olahan air laut. Hal ini juga untuk mengurangi impor garam yang selama ini masih impor juga jutaan ton pertahun," ujar Manurung serius. (A05/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com