AJI Medan : Halangi Tugas Seorang Jurnalis Dapat Disanksi Pidana dan Denda


201 view
AJI Medan : Halangi Tugas Seorang Jurnalis Dapat Disanksi Pidana dan Denda
Foto Ist/harianSIB.com
Dok: Logo AJI

Medan (SIB)

Tindakan oknum yang melarang Wartawan Harian SIB melakukan peliputan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Samson Zai oleh Bupati Nias, Yaatulo Gulo di lantai III Kantor Bupati Nias, Jumat (7/1) lalu, menuai kritikan.


Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Medan Jefri Susetio mengecam tindakan tersebut. Menurutnya, siapapun yang menghalang-halangi tugas seorang jurnalis, akan ada sanksi yang diterima sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.


"Kami sangat menyesali tindakan Kominfo Kabupaten Nias karena membatasi jurnalis dalam hal bekerja. Kami mengecam tindakan tersebut. Peliputannya itu sendiri atas kepentingan publik. Kepentingannya untuk masyarakat luas, sehingga seharusnya tidak dibenarkan melarang seorang jurnalis melakukan peliputan," ucap Jefri saat dimintai tanggapannya, Selasa (11/1).


Apalagi, lanjutnya, ada pembatasan terhadap seorang jurnalis dari media tertentu tidak diperbolehkan meliput. Sementara jurnalis lainnya diperbolehkan. "Ini jadi tanda tanya juga mengapa hanya jurnalis tersebut yang dihalangi. Harusnya diperlakukan sama. Dalam hal bekerja, tentu harus dikesampingkan hal-hal pribadi," tegasnya.


Jefri yang juga jurnalis salah satu koran di Sumatera Utara ini mengatakan, menghalang-halangi tugas jurnalis ada sanksinya. Pengaturan tentang menghalang-halangi tugas jurnalis ada di Pasal 18 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999. Pasal itu berbunyi, 'bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta'.


"Harus dipahami pemerintah bahwasanya pekerjaan jurnalis tidak boleh dibatasi ruang geraknya. Kita dari AJI sangat mendukung kebebasan pers. Kemerdekaan dalam hal wartawan melakukan peliputan," ucap Jepri.


Dirinya juga menekankan agar kepala daerah tidak lagi melakukan pelarangan terhadap tugas-tugas jurnalis dalam melakukan peliputan. "Tindakan seperti ini ke depan diminta jangan terulang lagi," tegasnya.


Seperti diketahui, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nias dan anggota Satpol PP Nias, melarang Wartawan Harian SIB meliput pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Samson Zai oleh Bupati Nias, Yaatulo Gulo, di lantai III Kantor Bupati Nias, Jumat (7/1).


Kejadian itu bermula saat Normalius Gori bersama seorang wartawan lainnya memasuki lantai III Kantor Bupati Nias. Meski sudah menandatangani daftar hadir, Kepala Bidang Kominfo, Budi Mendrofa meminta Wartawan SIB tidak meliput kegiatan pelantikan itu. Ketika ditanya alasannya, Kabid tersebut menjelaskan, yang boleh meliput hanya yang sudah dikasih surat undangan.


Meskipun Wartawan SIB sudah menunjukkan kartu tanda pengenal, Budi dengan keras tetap melarang.


Kemudian, ketika seorang wartawan lainnya dan wartawan RRI diperbolehkan masuk, wartawan SIB langsung memaksa masuk, namun tiba-tiba seorang pria berbadan tegap langsung mencegat. Wartawan SIB dicegat Satpol PP di depan pintu.


Ketika SIB menghubungi Kadis Kominfo Nias, Rahmat Charisman Zai melalui pesan WhatsApp miliknya terkait hal ini, Kadis Kominfo tidak memberikan tanggapan. Kemudian, ketika dimintai tanggapan Wakil Bupati Nias Arota, Lase melalui WA, ia juga belum memberikan tanggapan. (A17/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com