APBN 2017 Rp2.000 T, Jokowi: Jangan Dikorupsi Satu Rupiah Pun

* Jokowi Sindir PNS Lembur Cuma Urus SPJ

491 view
APBN 2017 Rp2.000 T, Jokowi: Jangan Dikorupsi Satu Rupiah Pun
SIB/INT
Presiden Jokowidodo
Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi kemarin menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode 2017 yang berjumlah Rp 2.080 triliun ke para menteri, gubernur, hingga wali kota, dan bupati. Jokowi mewanti-wanti anggaran yang sangat besar ini jangan dikorupsi.

"Titip pesan, jangan dikorupsi satu rupiah pun APBN kita ini," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12).

Jokowi tidak begitu saja memberikan dana sedemikian besar hingga ke tingkat pemda. Menurutnya, mekanisme pencegahan korupsi sudah disiapkan.
"Ini mengingatkan saja karena ini duit gede banget," katanya.

Dalam rinciannya, DIPA sejumlah Rp 763,6 triliun (36,7%) ditujukan untuk 87 Kementerian Lembaga (KL). Selanjutnya untuk dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 764,9 triliun (36,8%) dan bagian anggaran bendahara umum negara Rp 552 triliun (26,5%).

Alokasi belanja difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan, terutama infrastruktur dan konektifitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas.

Termasuk di dalamnya pemenuhan alokasi pendidikan sebanyak 20% dan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara.

"Artinya uang yang beredar di desa di daerah semakin banyak. Tetapi sekali lagi, saya titip ke kepala desa, ke bupati, wali kota, dan gubernur uang ini Rp 764,3 triliun ini juga uang gede. Jangan dikorupsi satu rupiah pun. Sudah titik," tegas Jokowi.

SERAHKAN ke Menteri, Gubernur Hingga Pemda
Dalam rinciannya, DIPA sejumlah Rp 763,6 triliun (36,7%) ditujukan untuk 87 Kementerian Lembaga (KL). Selanjutnya untuk dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 764,9 triliun (36,8%) dan bagian anggaran bendahara umum negara Rp 552 triliun (26,5%).

Alokasi belanja difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan, terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas.

Termasuk di dalamnya pemenuhan alokasi pendidikan sebanyak 20% dan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara.

Jokowi mengharapkan, dengan anggaran yang semakin besar, perekonomian Indonesia bisa terus tumbuh. Di samping juga sekaligus mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.

"Hal ini tentunya memperlihatkan pemerintah pusat dan pemda bersinergi menghadapi tantangan ke depan. Indonesia harus dibangun dari daerah dan desa," kata Jokowi.

Hadir dalam acara ini adalah seluruh pimpinan Kementerian Lembaga dan pimpinan pemerintah daerah (pemda), baik Gubernur maupun Walikota dan Bupati.

PNS Lembur Urus SPJ
Dalam sambutannya, Jokowi kembali menyinggung perihal rendahnya kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena energinya terkuras untuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ) ketika dinas ke luar kota/negeri.

"Saya nggak mengerti setiap ke daerah, tanya ke PPL, di sana kok nggak ada? Jawabannya lembur kok kita, tapi lembur SPJ bukan lembur memberikan sosialisasi ke petani tapi ngurus SPJ," kata Jokowi.

Ia juga menyinggung rendahnya kinerja guru yang habis waktunya mengurus SPJ. Padahal menurut Jokowi, bila tak mengurus SPJ, guru punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan materi mengajar dan hal produktif lainnya.

"Guru, Kepala Sekolah juga sama. Lembur sampai malam, apaan ini? Saya pikir sibuk mengurus kegiatan belajar mengajar. Tapi ternyata sama, mengurus SPJ," tutur dia.

Soal SPJ juga disinggung Jokowi terhadap PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saya pikir ini mengurus proyek atau perencanaan proyek. Di lapangan pengawasan proyek juga tidak ada karena sampai malam cuma mengurus SPJ," tandas dia.

SPJ Sampai 44 Rangkap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) butuh waktu lama untuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ) dinas ke luar kota/negeri. Ini karena berkas yang dilaporkan bisa mencapai 44 rangkap.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menelusurinya. Dari hasil penelusuran, banyaknya berkas yang harus dilampirkan saat mengurus SPJ dikarenakan ada beberapa jenjang atasan yang harus mendapat laporan tersebut.

PNS khawatir bila satu saja atasannya tidak menerima lampiran SPJ, maka pertanggungjawabannya akan dipermasalahkan di kemudian hari.
"Setelah saya suruh telusuri ternyata Bu Menkeu benar. Ternyata misalnya perintah dari pusat. Jadi misalnya 2 laporan, di bawahnya itu ada 4 laporan, ke bawah lagi 16 laporan. Karena ketakutan," kata Jokowi.

Padahal menurut Jokowi, tak perlu banyak laporan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan PNS.
Justru menurutnya, yang lebih penting bukan banyaknya laporan, tapi manajemen kontrol.

"Menurut saya, paling penting dua (2 rangkap) cukup lah. Paling penting bagaimana mudah untuk dikontrol dan dicek. Jangan laporan bertumpuk-tumpuk, tapi korupsi juga masih banyak. Untuk apa? Tidak ada korelasi laporan bertumpuk-tumpuk itu korupsi kurang. Asal manajemen kontrol baik, saya kira penyelewengan akan berkurang," tegas Jokowi. (detikcom/l)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com