Menteri Agraria Akui:

Ada Pegawai BPN Jadi Mafia Tanah

* Mahfud: Mafia Tanah-Mafia Hukum Rebut Ribuan Hektare Tanah Negara

209 view
Ada Pegawai BPN Jadi Mafia Tanah
Foto: Tangkapan layar Youtube Komisi Yudisial
SEMINAR NASIONAL: Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan ada ribuan hektare tanah milik negara yang diambil secara sepihak oleh mafia pertanahan dalam acara seminar nasional ‘Peran Komisi Yudisial dalam Sidang Sengkarut Kasus Pertanahan’ secara virtual, Kamis (7/10).
Jakarta (SIB)
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui beberapa pegawai BPN menjadi mafia tanah.

"Jadi (anggota) BPN juga kalau orang mengatakan bagian dari mafia tanah saya akui betul," kata Sofyan dalam diskusi virtual Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertahanan di Peradilan, Kamis (7/10).

Menurutnya, jumlah aktor mafia tanah sedikit. Namun, jaringan mereka begitu banyak bahkan terdapat di lembaga-lembaga negara seperti pengadilan dan BPN.

Kasus pertanahan, kata Sofyan, bisa dihindari apabila pegawai BPN tidak terlibat dalam operasi mafia tanah. Saat kasus sengketa yang digulirkan para mafia itu bertemu pegawai BPN yang berintegritas, kata dia, perkara tersebut tidak akan berkembang.

"Bagaimanapun kasus tanah itu bisa terhindar banyak sekali kalau oknum BPN tidak terlibat," jelasnya.

Sofyan mengklaim pihaknya sedang memerangi internal BPN yang menjadi bagian dari mafia tanah. Pihaknya membentuk Satuan Anti Mafia dan telah memecat banyak orang.

Ia mencontohkan, berkaitan dengan kasus sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur, yang dimainkan para mafia tanah. Sofyan telah mencopot pejabat terkait dan menghukum setidaknya 10 orang.

"Sekarang ini semua sedang diadili, Kanwilnya saya copot, Kepala Kantornya saya copot, 10 orang di BPN Jakarta Timur dihukum administrasi bergantung besar dan kecil kesalahannya," ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan dalam kasus tersebut mulanya warga Cakung yang telah menguasai sertifikat lahan sejak 1975 tidak mengalami masalah pertanahan. Bahkan ketika mereka mengubah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Masalah muncul setelah ia mengangkat Kepala Kantor BPN Wilayah Jakarta tanpa memperhatikan latar belakangnya lebih jauh.

Mafia tanah lantas mengajukan gugatan atas lahan di Cakung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tingkat I dengan menggunakan girik palsu dan dinyatakan menang. Kepala Kantor BPN Wilayah yang terlibat dengan mafia lantas membatalkan sertifikat milik warga.

Tindakan ini tidak wajar karena sengketa masih terus berlanjut kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

"Aturan kita tidak boleh terjadi seperti itu kalau terjadi permasalahan dalam sengketa. Dibatalkan (surat milik warga). Dia perintahkan Kepala Kantor (BPN) Jakarta Timur mengeluarkan sertifikat pada kelompok mafia," tuturnya.

Tidak hanya menggunakan girik palsu, setelah surat baru itu terbit, dilakukan pengukuran fiktif di suatu lahan kosong. Sebab, di tanah sengketa terdapat pagar beton.

"Dapat ukur tanah kosong itu 2,2 hektar. Kemudian dibawa ke kantor oleh quality control yang 2,2 hektare entah di mana diubah dengan surat gambar ukur 7,7 hektar persis tanah yang kita bicarakan tadi yang sudah ada dokumennya BPN. Kemudian dikeluarkan sertifikat," jelasnya.

Setelah skandal itu terungkap, kata Sofyan, pihaknya mencopot beberapa pimpinan. Namun, persoalan belum selesai. Juru ukur yang ditugaskan tadi justru dipidanakan oleh mafia. Kelompok itu menuding juru ukur sebagai mafia tanah.

"Hebatnya lagi mafia ngatur kasasi itu diputuskan dalam waktu 14 hari, dihukum 2 bulan, yang penting dihukum," tutur Sofyan.

Rebut
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan ada ribuan hektare tanah milik negara yang diambil secara sepihak oleh mafia pertanahan. Tanah milik negara itu kemudian dibagi-bagi ke pihak swasta hingga perorangan.

Awalnya Mahfud berbicara mengenai istilah mafia peradilan yang berubah menjadi mafia hukum sejak zaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga kata Mahfud, bukan hanya pengadilan yang bermain dalam permasalahan tanah, tetapi juga aparat penegak hukum di luar pengadilan.

"Istilah mafia peradilan itu sejak zaman Presiden SBY, diganti istilahnya jadi mafia hukum. Karena bukan hanya pengadilan yang merusak pertanahan itu," kata Mahfud dalam acara seminar itu.

"Di aparat penegak hukum yang belum ke pengadilan pun itu bermasalah, di kejaksaan, di kepolisian, di pemerintahan, di kantor BPN, dan sebagainya. Lurah, camat, dan seterusnya," sambung dia.

Mahfud mengatakan, tanah milik negara yang diambil secara sepihak oleh mafia tanah dan dibagi ke pihak swasta hingga perorangan itu berada di suatu provinsi. Namun Mahfud tidak menyebut provinsinya.

"Sehingga di sebuah provinsi itu ada sebuah tanah milik negara ribuan hektare sudah terbagi kepada orang-orang swasta secara perorangan," ujarnya.

Mahfud menuturkan, saat dilakukan pengecekan, ternyata mereka yang mengambil tanah negara secara sepihak itu masing-masing sudah memiliki sertifikat sendiri. Padahal, kata Mahfud, negara belum pernah mengalihkan tanah tersebut ke perorangan.

"Sesudah dicek, mereka sudah punya sertifikat masing-masing. Padahal sertifikat aslinya itu milik negara, tapi negara belum pernah mengalihkan ke perorangan. Kok sudah terjadi pengambilan secara sepihak," tuturnya.

"Sesudah dicek semua, RT-nya sudah memberi keterangan, camatnya, bupatinya, BPN-nya sudah, sehingga masalahnya menjadi rumit. Ini mafia hukum belum masuk ke peradilan itu, belum masuk ke pengadilan. Sehingga ada mafia hukum, nanti sambungannya di mafia hukum itu lalu ke pengadilan. Sehingga mafia pengadilan itu sebenarnya bagian dari mafia hukum pertanahan," lanjutnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, praktik-praktik mafia tanah sudah menggurita dan melibatkan berbagai pihak. Bahkan Mahfud menyebut lembaga pengadilan seperti hakim dan panitera juga ikut terlibat.

"Saat ini praktik-praktik mafia tanah telah menggurita dan melibatkan berbagi pihak. Mulai hulu sampai hilir, termasuk oknum lembaga pengadilan, hakim, panitera, dan sebagainya sudah banyak" imbuhnya.

"Kadang kala hakim sudah punya tangan sendiri, menempatkan tangannya sebagai hakim mau ketemu hakim lewat saya, caranya begini dan sebagainya. Saya kira itu bukan rahasia, sudah jadi pergunjingan publik dan akibatnya dirasakan publik," pungkas Mahfud.
Ingatkan KY
Mahfud MD mengingatkan dan meminta Komisi Yudisial (KY) awasi hakim yang menggarap perkara-perkara di bidang pertanahan.

"Komisi Yudisial yang diberi mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal bagi hakim tentu memiliki peran strategis melawan mafia tanah yang beroperasi di ranah pengadilan," kata Mahfud.

Bersama Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dapat memastikan bahwa lembaga pengadilan dapat berfungsi secara optimal dengan melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan perkara agar tidak ada mafia tanah.

"Hal itu agar transparan dan adil serta tidak ditunggangi oleh mafia tanah dan mafia peradilan," ucapnya.

Mahfud juga merekomendasikan kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan aparat penegak hukum untuk menyusun best practice pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dan mafia peradilan, terutama terkait kasus-kasus pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional. Seperti diberitakan Antara.

Sinergi
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) Mukti Fajar Nur Dewata memandang perlu ada sinergi bersama seluruh mitra penegak hukum dalam mengatasi permasalahan mafia tanah.

"Dalam memberantas mafia tanah, harus ada sinergisitas bersama yang melibatkan seluruh mitra kerja penegak hukum," kata Mukti Fajar ketika memberi sambutan dalam seminar nasional itu.

Selain penegak hukum, Mukti Fajar juga menyebutkan bahwa harus ada sinergisitas dengan pemerintah, lembaga-lembaga negara, akademikus, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat luas untuk memberantas mafia tanah dengan efektif.

Permasalahan terkait mafia tanah, kata dia, cenderung sangat sistematis, terorganisasi, dan para mafia mengerjakannya dari hulu ke hilir.

Mukti Fajar menyebutkan terdapat berbagai modus tindak pidana bidang pertanahan, seperti pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal, penggunaan dokumen-dokumen lama, AJP (ayat jurnal penyesuaian) palsu, hingga melakukan rekayasa perkara sampai para mafia mendapatkan legalitas di peradilan.

Objek yang menjadi sasaran mafia tanah pun, menurut dia, bukan hanya tanah milik pribadi, melainkan sudah merambah ke tanah milik lembaga dan negara.

"Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen dalam memberantas mafia tanah," ucapnya.

"Komisi Yudisial melakukan pengawasan pada persidangan kasus-kasus tanah yang terindikasi sebagai bagian dari kejahatan mafia tanah tersebut," katanya lagi.

Afirmatif
Di kesempatan itu, Hakim Agung Pri Pambudi Teguh mengatakan dalam menghadapi kasus mafia tanah, hakim harus mengambil sikap afirmatif untuk memberi peluang kesetaraan hak seluas-luasnya untuk mencapai keadilan.

“Terutama, terkait kasus pertanahan yang benar-benar menjadi sengketa di peradilan. Pada umumnya, dalam praktik, berhadapan di antara yang kuat dan lemah,” kata Pri Pambudi Teguh seperti dilansir Antara, Kamis (7/10).

Pri Pambudi menekankan, secara umum, MA memang tidak memberikan regulasi tertentu terkait sengketa tanah, selain Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Itu pun Perma diterbitkan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan,” ucap Pambudi.

Menurut dia, dari pengalaman MA, peraturan tersebutlah yang dipedomani sehingga akan mudah membaca keberadaan mafia tanah. “Secara umum yang dipedomani oleh hakim adalah apa yang menjadi kaidah hukumnya, apa yang menjadi kasusnya, matching atau tidak kalau diterapkan.” tambah Pri Pambudi.

Harapan Pri Pambudi Teguh, putusan yang mengambil sikap afirmatif itu dapat menghasilkan keadilan kepada pihak yang berhak. Walaupun harusnya secara hukum pemilik sertifikat apalagi telah ada pembalikan nama secara sah merupakan pemenang perkara, penemuan kejanggalan dapat menjadi pertimbangan hukum. (CNNI/detikcom/Merdeka/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com