Anggaran Pembentukan Pos Pemeriksaan Rp3,3 M Lebih dari BTT Penanganan Covid-19 Dairi 2020 Dipertanyakan

* Uang Lelah Rp 2,3 M Lebih

576 view
Anggaran Pembentukan Pos Pemeriksaan Rp3,3 M Lebih dari BTT Penanganan Covid-19 Dairi 2020 Dipertanyakan
Foto Dok
Eddy Banuera
Sidikalang (SIB)
Realisasi anggaran pembentukan pos pemeriksaan pintu masuk Kabupaten Dairi sebesar Rp 3,3 miliar lebih dipertanyakan. Anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT) Penanganan Covid-19 tahun 2020 itu diplot di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Kepala Sat Pol PP Dairi, Eddy Banurea didampingi Sekretaris, Mariady Simanjorang, Senin (13/9) di ruangannya membenarkan realisasi anggaran pembentukan pos pemeriksaan pintu masuk Kabupaten Dairi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan biaya operasional posko yang diplot di Sat Pol PP sebesar Rp 3,3 miliar lebih. Anggaran itu digunakan mulai 31 Maret hingga 31 Oktober 2020.

Ada lima pos pemeriksaan pintu masuk Kabupaten Dairi yaitu Pos Pemeriksaan Simpang Silalahi, Pos Parbuluan, Pos Sidiangkat, Lae Mbulan dan Pos Tanah Pinem. Dana tersebut digunakan untuk pembentukan posko, uang lelah, uang makan, biaya minyak dan lainnya.

Anggaran itu paling banyak dihabiskan untuk uang lelah petugas pos pemeriksaan yang terdiri dari tenaga kesehatan dari Puskesmas sebanyak 45 orang per hari, TNI sebanyak 15 orang, Polri sebanyak 30 orang, Satpol PP sebanyak 30 orang, relawan sebanyak 10 orang, dari Dinas Perhubungan sebanyak 15 orang, camat dan bagian umum.

"Anggaran paling banyak habis untuk uang lelah petugas pos pemeriksaan sebesar Rp 2,3 miliar lebih. Uang lelah ditransfer ke rekening unit masing-masing petugas. Kecuali uang lelah relawan ditransfer ke rekening camat dan camat yang menyerahkan kepada relawan," katanya.

Apakah semua pos pemeriksaan beroperasi 31 Maret-31 Oktober, Eddy Banurea mengatakan, pos pemeriksaan tidak semua beroperasi hingga Oktober karena dinilai kurang efektif dan disepakati tutup pada Juli seperti pos pemeriksaan Sidiangkat dan Lae Mbulan. Uang lelah petugas pos pemeriksaan yang sudah ditutup pada Juli tidak dibayarkan lagi.

Selain uang lelah, katanya, anggaran itu untuk uang makan dan minum petugas sebesar Rp 679 juta lebih, pembentukan pos pemeriksaan sebesar Rp 150 juta, belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 100 juta lebih, belanja sewa peralatan Rp 104 juta lebih, belanja air menggunakan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 22 juta lebih.

"Pembayaran belanja itu langsung ditransfer ke rekening rekanan. Belanja air ditransfer ke rekening UPT Damkar Dairi," ungkapnya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh wartawan dari petugas UPT Damkar Dairi yang tidak bersedia dituliskan namanya, tidak pernah ada uang dari Sat Pol PP untuk pembayaran menyuplai air pos pemeriksaan. Memang UPT Damkar menyuplai air ke pos pemeriksaan, tetapi biayanya ditanggung dari operasional UPT Damkar.

"Tidak ada. Lagian UPT Damkar tidak memiliki rekening dan bendahara. Kalau mau pengajuan operasional langsung ke BPBD Dairi," katanya. (B3/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com