Anggota DPR Nilai Kasus ACT Bak Gunung Es, Minta Aturan Diperketat


140 view
Anggota DPR Nilai Kasus ACT Bak Gunung Es, Minta Aturan Diperketat
Foto : ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ilustrasi.

Jakarta (SIB)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada 176 lembaga serupa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga menyelewengkan dana. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es.


"Sejak awal, PKB katakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap," kata Nurhuda kepada wartawan, Kamis (4/8).


Nurhuda mengatakan langkah Kemensos untuk menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Dia mengatakan Kemensos harusnya bukan sekadar memberi izin, tapi juga harus punya kewenangan melakukan pengecekan.


"Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat," katanya.


Anggota Komisi VIII dari PKB lainnya, Luqman Hakim, mengatakan Kemensos harus memperketat perizinan lembaga filantropi. Dia berharap ada uji publik sebelum izin terbit.


"Perketat perizinan, dan lakukan uji publik sebelum izin terbit. Penting juga dibuat aturan, setidaknya dengan peraturan menteri, mengenai mekanisme akuntabilitas lembaga-lembaga pengumpul donasi rakyat," ucapnya.


Menurut Luqman, Kemensos bisa membuka profil lembaga filantropi yang akan diberikan izinnya. Masukan dari masyarakat menjadi dasar atas penerbitan izin tersebut.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com