Anggota DPRD SU Minta Bupati Simalungun Segera Bayar Insentif 1.800 Nakes


192 view
Anggota DPRD SU Minta Bupati Simalungun Segera Bayar Insentif 1.800 Nakes
Foto Istimewa
dr Poaradda Nababan SpB Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM
Medan (SIB)
Komisi E DPRD Sumut meminta Bupati Simalungun Cq Dinkes (Dinas Kesehatan) untuk segera membayar orang insentif 1.800 tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19 di Simalungun, yang tertunggak sejak Januari 2021.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi E DPRD Sumut yang membidangi Kesra dr Poaradda Nababan SpB dan Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM kepada wartawan, Kamis (22/7) di DPRD Sumut menanggapi belum dibayarnya insentif 1.800 Nakes Simalungun sejak Januari 2021.

"Insentif itu hak Nakes yang menangani Covid-19, tidak ada hak siapapun untuk menahan-nahannya, sehingga kita berharap kepada Bupati Simalungun Cq Dinkes segera jemput bola ke Menteri Kesehatan (Menkes) atau ditalangi dari APBD 2021, guna membayar tunggakan insentif 1.800 nakes ," ujar Poaradda Nababan.

Dalam kesempatan itu, Poaradda sangat menyesalkan pernyataan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Simalungun dr Rudi Pangaribuan yang mengatakan, nakes lebih memilih mengabdi untuk nusa dan bangsa, daripada memverifikasi insentif nakes.

"Seharusnya Dinkes Simalungun bersama Puskesmas yang proaktif mengusulkan ke Kemenkes, jika memang sumber dana insentif ini berasal dari pusat.

Bukan justru menyalahkan nakes yang kurang merespon aplikasi Inakes Kemenkes untuk pencairan insentif," tegas Poaradda.

Menyikapi hal ini, Poaradda meminta Bupati Simalungun untuk segera menegur Kadinkes dan Kepala Puskesmas yang terkesan kurang tanggap untuk melakukan pengisian aplikasi Inakes serta melakukan verifikasi hitungan insentif bagi tenaga kesehatan Covid-19, sehingga sudah 7 bulan tertunggak.

Sementara itu, Parlaungan Simangunsong sangat menyesalkan sikap kepala daerah yang mengabaikan insentif nakes, perawat dan relawan sebagaimana mestinya. Padahal insentif ini berasal dari Menteri Keuangan yang ditransfer ke bupati/wali kota untuk diserahkan kepada nakes sesuai dengan anggaran insentifnya.

Seperti diketahui, tambah Parlaungan, anggaran insentif tenaga kesehatan ini bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kemenkes, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga tidak ada alasan bagi kepala daerah tidak membayarnya.

"Jika masih ada nakes di kabupaten/kota di Sumut yang belum menerima insentif, berarti kepala daerah dan Dinkes nya kurang proaktif menjemput bola ke Kemenkes, karena tidak mungkin nakes langsung meminta ke pusat, tapi harus melalui usulan bupati/wali kota dan Dinkes," tandas Parlaungan.(A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com