Anggota DPRD SU Minta Menteri LHK Kaji Ulang Izin Lahan Konsesi PT TPL Seluas 184.486 Ha

* Pemerintah Jangan Buat Kebijakan "Abu-abu" PT TPL, Hindari Terjadinya Bentrok Berkepanjangan

212 view
Anggota DPRD SU Minta Menteri LHK Kaji Ulang Izin Lahan Konsesi PT TPL Seluas 184.486 Ha
Foto Dok
Viktor Silaen SH
Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli Viktor Silaen SH meminta Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengkaji ulang izin lahan konsesi PT TPL (Toba Pulp Lestari) seluas 184.486 hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut, guna menghindari terus terjadinya bentrok dengan masyarakat.

"Biangkerok masalah antara PT TPL dengan masyarakat dari dulu tetap terkait lahan konsesi, karena diduga pemerintah saat mengeluarkan izin tidak mengetahui di dalam areal banyak lahan adat masyarakat," ujar Viktor Silaen kepada wartawan, Minggu (20/6) melalui telepon di Medan.

Berkaitan dengan itu, tambah politisi Partai Golkar Sumut ini, sudah saatnya Menteri LHK kembali mengukur ulang atau meninjau lahan konsesi PT TPL beserta tapal batasnya. Jika ada lahan adat masyarakat di didalamnya segera keluarkan, agar masalahnya menjadi clear.

Seperti diketahui, tambah Viktor, dari 184.486 hektare lahan konsesi PT TPL yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, seperti Simalungun, Asahan, Toba, Taput, Tapsel, Tapteng, Humbahas, Dairi, Samosir, Padang Lawas Utara dan Padangsidempuan, tetap bersinggungan dengan masyarakat.

"Dalam persoalan ini, Menhut LHK harus bergerak cepat, jangan biarkan masyarakat yang berada di sekitar lahan konsesi PT TPL tetap terlibat konflik," tegas Viktor sembari mengingatkan pemerintah dalam hal ini juga perlu membuat kajian secara menyeluruh terkait keberadaan PT TPL dan pemerintah jangan terus membuat kebijakan "abu-abu".

Ditambahkan anggota Komisi E ini, kajian secara menyeluruh ini sangat penting. Kalau memang nantinya hasil kajian, kehadiran PT TPL lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masyarakat, sebaiknya segera ditutup dan dicabut izin konsesinya, jangan biarkan berlarut-larut yang akhirnya terjadi konflik yang semakin meluas.

"Tapi kalau memang PT TPL ada manfaatnya, boleh saja pemerintah melanjutkan operasionalnya, tapi dengan berbagai persyaratan, misalnya seluruh lahan adat dikeluarkan dari lahan konsesi dan pihak perusahaan tidak boleh mengandalkan kekuasaan menghadapi masyarakat. Tapi harus melakukan pendekatan secara kultur adat dan budaya," tandas Viktor. (A4/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com