Anggota DPRD SU Protes Keras, PT TPL Diminta Tidak Arogan pada Masyarakat Adat Natumingka


401 view
Anggota DPRD SU Protes Keras, PT TPL Diminta Tidak Arogan pada Masyarakat Adat Natumingka
Foto Istimewa
Viktor Silaen SHDR Jonius Taripar P Hutabarat
Medan (SIB)
Dua anggota DPRD Sumut menyampaikan memprotes keras atas arogansi PT TPL (Toba Pulp Lestari) yang memertontonkan gaya premanisme terhadap masyarakat adat Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, sehingga mengakibatkan 12 warga luka-luka.

Protes keras itu dilontarkan anggota Komisi E DPRD Sumut Viktor Silaen SH dan Sekretaris Komisi A DR Jonius Taripar P Hutabarat kepada wartawan, Rabu (19/5) melalui telepon di Medan menanggapi terjadinya bentrokan antara masyarakat adat Natumingka dengan pihak PT TPL di Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

"Kita ingatkan PT TPL jangan lagi pertontonkan gaya premanisme dan arogansi kekuasaan menghadapi masyarakat adat Natumingka. Masih banyak cara untuk melakukan pendekatan, selain dengan cara kekerasan," tegas Viktor Silaen.

Politisi Partai Golkar ini berpendapat, terjadinya kekerasan oleh manajemen PT TPL terhadap masyarakat adat Natumingka itu, perlu dijadikan sebagai koreksi bagi Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar mencabut konsesi perusahaan penghasil bubur kertas tersebut dari wilayah Natumingka.

"Bentrokan yang menimbulkan belasan korban luka-luka ini harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Kementerian LHK terhadap PT TPL di wilayah adat Natumingka, karena tidak tertutup kemungkinan akan terjadi bentrokan susulan, sebab rakyat tidak akan pernah surut untuk memertahankan wilayah adat titipan leluhurnya," tandas Viktor.

Perlu diketahui, tegas Viktor, masyarakat adat Natumingka sudah ratusan tahun menguasai dan mengelola tanah adat leluhurnya, sehingga PT TPL diingatkan, jangan tetap ngotot mengklaim kawasan itu sebagai konsesinya, karena akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat adat.

Namun demikian, Viktor mengajak masyarakat adat Natumingka untuk tetap kompak dan solid dalam memertahankan hak-haknya. Jangan sampai terjadi perpecahan yang berujung kepada buyarnya sebuah perjuangan, hanya gara-gara diadu-domba pihak-pihak tertentu.

Restoratif Of Justice
Sementara itu, Jonius Taripar P Hutabarat meminta kepada Polres Tobasa untuk melakukan pendekatan secara persuasif serta mengedepankan restoratif of justice dalam menyelesaikan persoalan masyarakat adat Natumingka dengan PT TPL.

"Penyelesaian masalah konflik sosial ini harus memertimbangkan berbagai aspek dan tidak melulu mengedepankan hukum. Kehadiran aparat keamanan seharusnya mampu menengahi dan mengambil solusi, sehingga tidak terjadi bentrokan dan menimbulkan korban luka-luka," tegasnya.

Politisi Partai Perindo ini sangat menyayangkan terjadinya bentrokan antara PT TPL dengan masyarakat adat Natumingka. Apalagi peristiwa ini bukan yang pertama, tapi sudah pernah juga terjadi di Kecamatan Sipahutar dan Kecamatan Parmonangan di Kabupaten Tapanuli Utara.

"Solusinya, kita minta PT TPL duduk bersama dengan masyarakat adat dan Pemkab Toba membahas izin konsesi yang dikeluarkan Kementerian LHK seluas 200.000 hektar yang menjadi masalah, sebab kita tahu kehadiran PT TPL juga mensejahterakan masyarakat," ujar Jonius sembari meminta PT TPL membuka diri untuk bermitra dengan masyarakat. (A04/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com