* Sabrina “Undang” Dewan ke Posko Gustu Covid-19

Anggota Pansus DPRD SU Pertanyakan Penggunaan Alkes dan Rapid Test Sumbangan Donatur

* Gubernur SU: Jika Ada Kurang APD, Lapor ke GTPP Covid-19, Bukan ke Wartawan

776 view
Anggota Pansus DPRD SU Pertanyakan Penggunaan Alkes dan Rapid Test Sumbangan Donatur
Foto: Dok
Meryl Rouli SaragihR Sabrina

Medan (SIB)

Anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih menilai, penanggulangan pandemi Covid-19 di Sumut tidak efektif, karena GTPP (Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan) Covid-19 lebih fokus menangani pembagian JPS (Jaringan Pengaman Sosial), ketimbang memutus mata rantai virus corona, sehingga Pemprov Sumut harus segera mengevaluasi kembali cara penanganannya.

"Jumlah positif corona tiap hari terus bertambah di Sumut. Ini berarti penanganannya kurang efektif, sehingga Pemprov Sumut harus segera melakukan evaluasi cara kerja penanggulangan dan penanganannya," ujar Meryl Rouli Saragih kepada wartawan, Selasa (9/6) usai menggelar rapat dengar pendapat Pansus Covid-19 dengan Kadin dan HIPMI Sumut.

Meryl menegaskan, Pemprov Sumut harus benar-benar fokus ke anggaran kesehatan untuk preventif dan penanggulangan wabah Covid-19 yang terus "mengganas" dan jangan hanya fokus ke JPS (Jaringan Pengaman Sosial) saja.

Dipaparkannya, dari data yang dewan peroleh, anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp191,979 miliar dan untuk JPS sebesar Rp 300,302 miliar. Tentu anggaran tersebut sangat besar dan melihat tren kenaikan positif Covid-19 di Sumut, anggaran yang dikeluarkan tidak sepadan dengan hasil,

"Bahkan Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dalam rapat dengan pendapat dengan Pansus Covid-19 juga mengetahui kalau anggaran tersebut sangat besar. Kalau kita fokus memutus mata rantai corona, sebenarnya tidak perlu anggaran sebesar itu," tegas Meryl.

PERTANYAKAN

Anggota Komisi A ini juga mempertanyakan pendistribusian bantuan alkes ke beberapa Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Sumut serta bantuan ribuan alat rapid test dari donatur. "Ini menjadi tanda tanya besar, siapa saja donatur yang menyumbang ke GTPP Covid-19 dan ke mana penggunaannya," ujarnya.

Yang lebih miris lagi, tambahnya, mengapa donasi alkes itu tidak digunakan untuk rapid test ODP yang jumlahnya hanya sekitar 3.000-an di Sumut, sehingga yang positif bisa di Swab PCR, agar bisa langsung dipetakan dan tracing yang berhubungan erat dengan yang positif.

"Jika kita fokus bekerja melakukan pencegahan dan pengklasteran, pasti sangat efektif memutus mata rantai Covid-19 dan tentunya daerah ini bisa menerapkan new normal," tegas Meryl sembari mempertanyakan ke mana "hilangnya" donasi alkes yang disumbangkan pihak donatur tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Sumut ini bahkan mengingatkan GTPP Covid-19 Sumut untuk segera menekan eskalasi peningkatan jumlah positif corona ini, untuk mempercepat penanggulangannya, agar daerah ini bisa diterapkan new normal.

"UNDANG"

Sementara itu, Sekdaprov Sumut R Sabrina yang juga Sekretaris GTPP Covid-19 Sumut menjelaskan, GTPP Covid-19 Sumut sudah berupaya keras mengendalikan penyebaran Covid-19, termasuk pembagian JPS kepada 33 kabupaten/kota di Sumut.

Terkait alkes dan rapid test yang disumbangkan donatur, kata dia, bukan "hilang" tapi sudah ada yang disalurkan ke kabupaten/kota. "Kalau nama-nama donaturnya nanti diumumkan, bisa panjang kertas dan dokumennya itu. Tapi DPRD SU juga berhak memintanya itu kepada GTPP Covid-19 Sumut, karena DPRD SU juga sebagai pengawas kinerja kami. Jadi dewan bisa minta semua datanya itu kepada kami, makanya datanglah ke Posko, datanya lengkap di sana. Kita pun bukan melayani itu saja," ujarnya di Pondopo, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu (10/6).

Sebab lanjut dia, semua bantuan donatur yang masuk dicatat di Posko GTPP Covid-19 Sumut. "Lagian kami itu nanti diperiksa BPKP, Kejaksaan dan termasuk dewan, baik itu dana dari APBD maupun dari donasi. Itu sama diperiksanya nanti itu," jelasnya.

Dia menjelaskan, semua bantuan donasi itu disalurkan sesuai dengan peruntukannya. "Misalnya, kita kirimkan bantuan ke suatu tempat, nanti ada tanda terimanya dan ada yang memeriksa. Tapi kami tegaskan, kami mempertanggungjawabkan ini dan kami juga diperiksa oleh BPKP," jelasnya.

Dia mengatakan, untuk penanganan Covid-19 di Sumut, GTPP Covid-19 Sumut selalu berkoordinasi dengan kabupaten/kota sesuai aturan pemerintah pusat, termasuk pembagian alkes dan rapid test, sejak awal gubernur sudah mengirimkan ke kabupaten/kota dan serahterimanya ada.

Dia menjelaskan, setiap bidang yang ada yang bertugas di GTPP Covid-19 Sumut selalu berkoordinasi dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi selaku Ketua GTPP Covid-19 Sumut. Terutama terkait perkembangan data Covid-19 dan juga pembagian alkes dan lainnya di kabupaten/kota.

Bukan ke Wartawan

Sementara itu, secara terpisah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta semua rumah sakit di daerah, jika ada kekurangan alat pelindung diri (APD) segeralah melapor ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut. "Siapa bilang APD tidak cukup? Kalau APD tidak cukup di rumah sakit daerah segeralah melapor ke GTPP Covid-19 Sumut, bukan ke wartawan.

Nanti GTPP Covid-19 Provinsi Sumut yang bantu," kata Gubernur yang juga Ketua GTPP Covid-19 Provinsi Sumut saat ditanya, terkait adanya informasi kalau RSUD Dr Pirngadi Medan kekurangan APD dan 12 perawatnya diduga terinfeksi Covid-19, Selasa (9/6) siang di rumah dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan.

Dia juga menyampaikan, kalau pihak GTPP Covid-19 Provinsi Sumut belum menerima informasi dari GTPP Covid-19 Kota Medan terkait di RSUD Dr Pirngadi Medan tersebut. Namun RSUD Dr Pirngadi Medan bukanlah rujukan dari GTPP Covid-19 Provinsi Sumut.

"Kalau di wilayah Medan sekitarnya, rumah sakit rujukan kita adalah RSU dr GL Tobing, Martha Friska I dan II. "Jadi GTPP Covid-19 Provinsi Sumut sudah menyediakan tempat rujukan bagi pasien terinfeksi Covid-19 di RSU dr GL Tobing, Martha Friska I dan II. Karenanya kepada orang-orang yang terinfeksi Covid-19 supaya mau dirujuk untuk diobati ke rumah sakit rujukan tadi dan ikuti aturannya," imbaunya. (M11/M03/p/f)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com