BPK Temukan 8 Kegiatan Penanganan Covid-19 di Sumut Tidak Sesuai Ketentuan

* Gubernur Edy: OPD Terkait akan Menyelesaikan Persoalan Itu

311 view
BPK Temukan 8 Kegiatan Penanganan Covid-19 di Sumut Tidak Sesuai Ketentuan
Dok Humas Pemprov Sumut
Gedung Pemprov Sumatera Utara
Medan (SIB)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan delapan kegiatan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) di Sumatera Utara (Sumut) yang tidak sesuai ketentuan. Temuan ini terkait belanja tidak terduga yang dilakukan Pemprov Sumut pada delapan kegiatan itu.

"Belanja tidak terduga atas delapan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 tidak sesuai ketentuan," kata Kepala Subbagian Humas dan TU BPK Perwakilan Sumut, Mulya Widyopati, melalui keterangan tertulis, Kamis (27/5).

Mulya memaparkan kegiatan tidak sesuai ketentuan itu antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan. Selain itu, ada belanja bantuan pembuatan bak becak bermotor yang belum selesai dikerjakan.

"Antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan, dan ketidakwajaran keuntungan, serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Karena hal itu, BPK memerintahkan Inspektorat meminta bukti pertanggungjawaban program yang dilakukan. Menurutnya, jika pertanggungjawaban tidak sesuai, dana yang dikeluarkan harus dikembalikan ke kas daerah.

"Memerintahkan Inspektorat untuk meminta penyedia menyerahkan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya serta menguji pertanggungjawaban tersebut. Dan apabila tidak sesuai pertanggungjawabannya agar disetorkan ke kas daerah. Memproses pengembalian kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah," ujarnya.

Meski begitu, kata Mulya, meski adanya beberapa catatan tentang laporan keuangan ini, Pemprov Sumut tetap mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat ini diterima Pemprov Sumut selama 7 tahun berturut-turut.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2020. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk yang ketujuh kalinya," pungkasnya.

Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba menegaskan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi harus bertanggung-jawab atas temuan BPK RI Perwakilan Sumut terhadap delapan kegiatan di jajaran Pemprov Sumut senilai Rp70 miliar pada tahun anggaran 2020.

“Dalam temuan BPK RI tersebut ada delapan kegiatan dan mengeluarkan anggaran sebesar Rp70 miliar, yang tentunya bukan uang sedikit,” ujar Mangapul Purba kepada wartawan melalui telepon, Kamis (27/5) di Medan.

Mangapul juga minta gubernur menjelaskan kepada publik termasuk penyelenggara pemeriksa keuangan soal pertanggungjawaban yang selayaknya diberikan terhadap delapan kegiatan yang dianggap bermasalah tersebut.

Seperti diketahui, tandas anggota Komisi D ini, BPK menemukan delapan kegiatan penanganan pandemi virus corona di Sumut yang tidak sesuai ketentuan. Temuan ini terkait belanja tidak terduga yang dilakukan Pemprov Sumut.

Diakui Mangapul, persoalan pandemi virus corona ini merupakan tanggung jawab bersama. Namun, urusan penanganan dan pencegahan menjadi tanggung jawab Pemprov Sumut.

"Pemerintah sendiri harus mempertanggungjawabkan anggaran Covid-19 yang telah disalurkan kepada masyarakat, sesuai anjuran BPK RI, agar tidak menjadi temuan hukum di kemudian hari," jelas Mangapul.

tindak lanjuti
Secara terpisah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, akan menindaklanjuti temuan dari BPK tersebut. Edy mengatakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan akan menyelesaikan persoalan ini.

"Temuan perbedaan menghitung, itulah ditindaklanjuti. Yang harus mengganti-mengganti, yang tidak mengganti, dihukum. OPD-nya bertanggung jawab," ucapnya. (detikcom/A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com