BPK Temukan Penyaluran BLT di 26 Pemda Bermasalah


511 view
BPK Temukan Penyaluran BLT di 26 Pemda Bermasalah
(Detikcom/Muhammad Fida Ul Haq)
Ilustrasi Kantor BPK RI.


"Permasalahan tersebut di antaranya penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima Keluarga Penerima Manfaat tidak tepat jumlah, dan penyaluran terlambat dilaksanakan," ungkap Isma, dikutip Jumat (3/6).


Sementara itu, hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi pada objek Pemda mengungkap kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi dalam perizinan.


Penyebabnya adalah sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan.


Pendataan objek dan wajib pajak daerah serta retribusi daerah juga belum sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Beberapa Pemda belum memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir.


IHPS II memuat ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari 535 LHP sebanyak 256 merupakan objek pemeriksaan Pemerintah Daerah (Pemda).

Halaman :
1
2
3
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar