BPK dan BPKP Diminta Kawal Penyaluran Subsidi BBM-Bansos

* Selama Ini Subsidi Justru Dinikmati Kalangan Mampu

370 view
BPK dan BPKP Diminta Kawal Penyaluran Subsidi BBM-Bansos
Foto: ANTARA/Adwit B Pramono
Sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak di SPBU, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (29/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga pada 1 Juli mendatang akan menguji coba penyaluran Pertalite dan solar bersubsidi di sejumlah kota kepada konsumen yang berhak dan terdaftar di sistem MyPertamina untuk memastikan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. Ilustrasi

Jakarta (SIB)

Pemerintah menyebutkan selama ini subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan mampu.


Data Kementerian Keuangan menyatakan hanya 5 persen subsidi bahan bakar Solar dan 20 persen subsidi bahan bakar Pertalite yang digunakan rumah tangga miskin.


Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengimbau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal penyaluran berbagai subsidi dan bantuan sosial (bansos) agar semakin tepat sasaran.


"Banyak petani dan nelayan di Daerah Pemilihan (dapil) saya yang mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM maupun pupuk bersubsidi. Belum lagi persoalan Bansos yang sering tumpang tindih. Fakta lapangan ini tentu menjadi tugas besar bagi BPKP dan BPK untuk terus kawal perbaikan data, tata kelola, akuntabilitas, dan penyalurannya," ungkap Puteri dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9).


"Termasuk penyaluran bansos yang penting sebagai bantalan untuk lindungi daya beli masyarakat akibat penyesuaian tarif BBM," sambungnya.


Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong BPKP untuk terus mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik khususnya di bidang pendidikan.


"Saya juga mendorong BPKP untuk terus terjun ke lapangan melihat dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah.


Terutama dalam hal pengawasan atas pembangunan sekolah. Karena dapil saya yang jaraknya hanya 2 jam dari Jakarta saja masih ditemukan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan dan tidak layak.


Makanya, BPKP harus pastikan anggaran pendidikan memang untuk menunjang kemajuan dunia pendidikan dan agar tidak disalahgunakan oknum tertentu," tutur Puteri.

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar