BPN Deliserdang Kebobolan Terbitkan 36 SHM, PTPN II Belum Pikirkan Buat Laporan

* DPRD Deliserdang dan DPRDSU Heran karena Proses Buat SHM Panjang

299 view
BPN Deliserdang Kebobolan Terbitkan 36 SHM, PTPN II Belum Pikirkan Buat Laporan
Tanjungmorawa (SIB)
Terkait BPN Deliserdang kebobolan menerbitkan 36 sertifikat hak milik (SHM) warga Desa Sei Mencirim di Kecamatan Kutalimbaru, pihak PTPN II belum memikirkan membuat laporan ke Polda Sumut.

"Kita belum memikirkan ke situ (buat laporan -red). Yang penting tanah sudah kita kuasai dan bersihkan sesuai sertifikat yang kita miliki," kata Kordinator Humas PTPN II, Sutan BS Panjaitan kepada SIB, Senin (18/5).

Soal warga pemilik SHM yang sudah melapor ke Polda Sumut, menurut Sutan itu sah-sah saja. Sebab setahunya masyarakat itu juga akan memertahankan SHM yang sudah dimiliki.

"Kita dari PTPN II sifatnya menunggu. Karena kita nantinya yang akan dipanggil (Polda Sumut) soal laporan warga itu. Kalau dipanggil ya kita akan patuh sama aparat hukum untuk menjelaskan yang sebenarnya," tutur Sutan.

Namun tentang mana-mana saja lahan HGU yang diberi SHM oleh BPN Deliserdang, Kordinator Humas PTPN II itu justru mengaku tidak mengetahui persisnya. "BPN Deliserdang kan sudah beri jawaban. Biarkan saja dulu mereka yang bekerja, mana kordinat dan mana-mana sertifikatnya kan BPN yang tahu. Kita menunggu saja," pungkas Panjaitan menutup.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Deliserdang, Imran Obos mengaku heran dan terkejut membaca pemberitaan di Koran SIB soal BPN Deliserdang yang kebobolan menerbitkan 36 sertifikat hak milik (SHM) untuk warga Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II. Pasalnya proses pembuatan SHM itu membutuhkan waktu dan proses administrasi yang begitu banyak.

"Buat SHM itu kan tidak seperti keluarkan tiket nonton sepakbola. Ada permohonan, pengajuan, survey dan cek bersih serta proses lainnya. Dengan proses panjang ini, gitu baca berita SIB soal BPN Deliserdang kebobolan rasanya sungguh sangat aneh dan mengundang tanda tanya besar.

Ada apa sebenarnya di tubuh BPN Deliserdang? Kenapa bisa kebobolan? Sementara kita tahu kalau hari ini kita ajukan permohonan SHM paling cepat baru tiga bulan ke depan baru selesai," tanya Obos.

Dia mengindikasikan persoalan itu terjadi karena ada pegawai atau oknum tertentu yang meloloskan sehingga bisa demikian. Untuk itu ia berharap agar penegak hukum melakukan pemeriksaan agar persoalan ini bisa diketahui publik.

"Kita dari Komisi I sebagai respon tentu akan memanggil pihak-pihak terkait. Mulai dari masyarakat yang dirugikan, BPN Deliserdang, PTPN II dan aparat desa serta lainnya. Kita mau tahu juga, karena kalau saya lihat ini persoalan pasti ada salah satu yang dirugikan apakah warga itu atau apakah pemilik tanah sebelumnya," pungkas Obos yang juga Ketua DPD PAN Deliserdang itu.

Sementara itu, kalangan anggota DPRD Sumut juga mengaku kaget mendengar penjelasan Kepala BPN Deliserdang Fauzi tersebut.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Subandi SH dan Sekretaris Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Senin.

"Kenapa bisa kebobolan, sebab kita tahu untuk penerbitan SHM itu memiliki proses yang panjang dan ada pengukuran lahan ke lapangan.Apakah benar kebobolan atau memang ada tekanan dari pihak tertentu untuk menganulir hak kepemilikan warga," ujar Subandi.

Dia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas, guna mengetahui duduk masalahnya, agar kedua belah pihak (baik PTPN II dan masyarakat) tidak ada yang dirugikan.

Sementara itu, Zeira Salim Ritonga juga sempat geleng-geleng kepala membaca pernyataan Kepala BPN Deliserdang yang mengaku kebobolan atas penerbitan 36 SHM itu.

"Jika BPN pun sempat kebobolan terhadap penerbitan sertifikat, tentunya sangat berbahaya bagi masyarakat dan pemilik lahan. Bisa juga besok atau lusa tanah kita yang sudah bersertifikat dibatalkan, karena penerbitannya tidak sah atau kebobolan," katanya.

Bagi Zeira Salim, tidak ada alasan bagi BPN bahwa lahirnya SHM ini dikarenakan tapal batas antara tanah PTPN II dengan tanah masyarakat kurang jelas, sehingga pengukuran terikut sebahagian lahan PTPN II.

"BPN itu memiliki alat ukur yang canggih, tidak mungkin tidak mengetahui tapal batas. Batas kawasan hutan belantarapun mereka faham, apalagi batas lahan HGU," tegas Zeira sembari mengingatkan BPN agar jangan sembarangan mengaku kebobolan. (T05/M03/c)
Penulis
: redaksisib
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com