BSSN: Ada 888 Juta Serangan Siber Melanda RI Sepanjang 2021

* Polri Koordinasi ke Kominfo Terkait Hacker China Bobol 10 Kementerian-Lembaga

144 view
BSSN: Ada 888 Juta Serangan Siber Melanda RI Sepanjang 2021
CNN Indonesia/Dini Nur Asih
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (tengah).
Jakarta (SIB)
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mencatat terdapat 888.711.736 serangan siber melanda Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2021.

"Ada data-data kita di 2021, Januari-Agustus itu ada 888.711.736 serangan siber," kata Hinsa dalam acara Pembukaan Program Digital Leadership Academy 2021 yang disiarkan secara virtual, Senin (13/9).

Hinsa mencatat, serangan siber yang melanda Indonesia lebih banyak dalam bentuk malware, denial service atau aktivitas yang mengganggu ketersediaan layanan hingga trojan activity.

Ia juga menyatakan tren serangan siber di Indonesia kerap kali berupa serangan ransomware atau malware yang meminta tebusan dan insiden data-leaks atau kebocoran data.

"Kita ketahui, ruang siber maka kerentanan dan kerawanan itu besar. Kalau kita tidak siap untuk itu memang agak repot," kata dia.

Lebih lanjut, Hinsa menjelaskan bahwa peningkatan serangan siber ini terjadi karena makin pesatnya penggunaan teknologi informasi. Ia bahkan mencatat di negara lain banyak terjadi serangan siber yang merugikan investasi kripto.

Ia pun menyadari bahwa di Indonesia juga banyak mengalami serangan siber. Namun, serangan itu masih dalam ancaman yang masih bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

"Ini kita perlu kewaspadaan kita semua," kata dia.

Selain itu, Hinsa mengatakan bahwa serangan siber saat ini bisa menargetkan manusia sebagai korbannya. Ia mencontohkan serangan siber kerap terjadi dengan penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Serangan itu, kata dia, dapat memengaruhi cara berpikir hingga sistem kepercayaan yang dianut oleh seseorang.

Karenanya, ia menegaskan bahwa arena siber dan informasi menjadi perang paling aktual yang dilakukan secara terus menerus saat ini. Hal itu untuk membendung pengaruh negatif dari kemajuan teknologi informasi saat ini.

"Jadi tak heran baru sekian bulan nikah jadi pengantin bunuh diri. Saya lihatnya dari ruang siber. Kalau mereka diserang didoktrin terus melalui itu bisa berubah pola pikir manusia. Ini harus kita waspadai. Bisa propaganda hitam bisa pembanjiran informasi," kata Hinsa.

Sindir Swasta
Hinsa Siburian menilai kebocoran data dan pembobolan yang diduga berhasil dilakukan hacker asal China terhadap 10 Kementerian/lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) karena kerap ambil jalan pintas agar swasta yang mengamankan data-data tersebut.

Jalan pintas yang diambil itu, kata dia, membuat data-data yang dimiliki Kementerian/lembaga menjadi tak aman untuk dikelola dengan baik.

"Ini banyak masalah. Kenapa? Karena sumber daya manusia (SDM). Masih banyak kementerian, ya sudah cari jalan pintas, hire dari swasta, dia [swasta] yang amankan datanya dia. Ini masalah utama," kata Hinsa.

Hinsa mengatakan, BSSN sudah mengajak seluruh lembaga untuk menjalankan amanat PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan itu, kata dia, telah mengatur bahwa setiap penyelenggara yang menjalankan sistem elektronik harus aman dan handal.

"Permasalahannya kan cenderung enggak handal dan enggak aman," kata dia.

Bahkan, Ia mengaku sedih bahwa data pribadi milik peserta BPJS Kesehatan bisa bocor dan tersebar secara luas. Diketahui, terdapat kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

Melihat hal itu, Hinsa meminta kepada Kementerian dan lembaga negara harus membangun SDM untuk mengamankan pelbagai data penting miliknya.

"Yang harusnya amankan datanya mereka sendiri dong, masa orang lain. Benar kata tadi, kekhilafan bisa menghancurkan," kata Hinsa.

"Kita ajak semua. Tiap instansi pemerintah benar-benar mari kita. Bagaimana caranya mari kita bekerja dan benahi. Karena kita di paradigma baru paradigma digital," tambahnya.

Selain itu, Hinsa juga menyoroti sisi keamanan sistem informasi elektronik milik pemerintah yang masih perlu banyak dibenahi. Bahkan, ia mengakui bahwa sistem keamanan informasi milik swasta lebih baik ketimbang milik pemerintah.

"Saya jujur boleh saya katakan dari sisi keamanan sistem informasi kami bisa menilai, masih lebih bagus punya swasta. Banyak sistem elektronik pemerintah ini perlu dibenahi. Kita ajak. Kenyataannya seperti itu. Sibuk aja bocor data sini, bocor data situ, ya kita sedang dalam proses membangun," kata Hinsa.
Koordinasi
Polri dan instansi terkait lainnya didesak untuk menindaklanjuti dugaan pembobolan data terhadap 10 kementerian dan lembaga oleh hacker China. Polri menyebut pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kominfo.

"Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Senin (13/9).

Hanya, Argo mengatakan kepolisian belum memulai penyelidikan terhadap dugaan pembobolan ini. Argo mengungkapkan Polri baru melaksanakan koordinasi.

"Dikoordinasikan," imbuhnya. (CNNI/detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com