Puluhan Ribu Orang Teken Petisi "Negara Tak Perlu Atur Sekolah Minggu"

Bamsoet Pastikan DPR Tak akan Sepihak Putuskan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama


329 view
Bamsoet Pastikan DPR Tak akan Sepihak Putuskan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
Bambang Soesatyo
Jakarta (SIB)- Dua pasal di Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Agama diprotes oleh Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Belakangan muncul petisi agar dua pasal di RUU tersebut dihapuskan.

Petisi tersebut muncul di laman change.org. Ditilik per pukul 14.16 WIB, Jumat (26/10), 78.137 orang telah menandatangani petisi berjudul 'Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi' ini. Petisi ini ditujukan untuk Ketua DPR, Komisi VIII DPR, dan Presiden Joko Widodo.

"Petisi ini menolak kepengaturan pendidikan non-formal agama Kristen dalam suatu Undang-Undang karena berpotensi menjadi "pedang" bagi kelompok-kelompok tertentu menghalangi, membubarkan, mempersekusi dengan kekerasan, proses sekolah minggu dan katekisasi yang tidak sesuai persyaratan RUU tersebut," kata Jusuf Nikolas Anamofa, pengagas petisi tersebut seperti dikutip dari laman change.org.

Jusuf Nikolas mengatakan, dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kepengaturan itu nampak pada upaya pengusulan agar pendidikan non-formal agama-agama diatur dalam UU. Dalam RUU tersebut, Pasal 69 (1) menegaskan bahwa sekolah minggu dan katekisasi termasuk jalur pendidikan non-formal agama Kristen. Pasal 69 (3) menegaskan bahwa jumlah peserta didik pendidikan non-formal agama Kristen itu paling sedikit 15 (limabelas) orang. Pasal 69 (4) menegaskan bahwa harus ada ijin dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Sekolah Minggu dan katekisasi.

Untuk diketahui, RUU Pesantren dan Pendidikan Agama ini tidak hanya mengatur pesantren dan madrasah, tapi juga mengatur konsep pendidikan agama di luar Islam. Dalam pasal yang membahas pendidikan umat Kristen, PGI memberikan catatan.

"Kami melihat, ketika membahas tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, nampaknya RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja," demikian salah satu poin dalam pernyataan resmi PGI yang dimuat di situs resmi.

Terkait dengan polemik ini, Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan siap mendiskusikan keberatan PGI tersebut. "Soal masukan dari PGI tentang tentang pasal 69 dan 70, masih terbuka untuk dibahas bersama-sama," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Ace mengatakan Komisi VIII DPR segera mengundang pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan. "Seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, dan lain-lain," tutur Ace.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan RUU tersebut merupakan ikhtiar bangsa untuk menjadikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan mendapatkan perhatian dari negara. Menurut Ace, selama ini pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan belum memiliki pengakuan negara melalui payung hukum setingkat UU.

"Selama ini pesantren hanya ditempatkan dalam kategori lembaga pendidikan informal dan/atau nonformal. Pengakuan politik negara (political recognition) terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya nanti akan berimplikasi terhadap keharusan negara untuk mengalokasikan anggaran negara untuk lembaga pendidikan ini," imbuh dia. 

Tak akan Sepihak
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan DPR tidak akan memutuskan RUU tersebut  secara sepihak.

"Jadi DPR adalah tempat untuk menampung seluruh aspirasi warga negaranya. Jadi kalau ada usulan rancangan undang-undang  pesantren sekarang ini, pasti DPR tidak akan memutuskan secara sepihak," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan.

Dia memastikan pihaknya akan mengundang semua sektor lembaga keagamaan untuk ikut memberikan masukan terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Apalagi, RUU tersebut saat ini masih dalam pembahasan.

"Termasuk dari gereja PGI, pasti akan diminta pendapatnya dan pasti pemerintah punya sikap, DPR punya 10 fraksi juga punya sikap dan nanti akan terlihat dalam perdebatan di panja," ujarnya.

"Ujungnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dan menjaga NKRI dari perbuatan tidak penting yang mengancam keretakan hubungan antar sesama anak bangsa," imbuh Bamsoet.

Diberitakan sebelumnya, PGI menyoroti soal syarat pendirian pendidikan keagamaan, yaitu memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 orang serta mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.

Aturan ini dinilai tak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja di Indonesia. PGI menyatakan model pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi tak bisa disetarakan dengan pesantren.

"Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan izin karena merupakan bentuk peribadahan," kata PGI.

Komisi VIII DPR RI sendiri telah menanggapi keberatan PGI tersebut. Komisi VIII DPR siap mendiskusikan keberatan PGI tersebut.

"Soal masukan dari PGI tentang tentang pasal 69 dan 70, masih terbuka untuk dibahas bersama-sama," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat dimintai konfirmasi, Kamis (25/10). (detikcom/f)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com