Rabu, 06 November 2024

Banyak Warga Batak Mendambakan Terbentuknya Provinsi Tapanuli

Redaksi - Rabu, 06 Juli 2022 08:56 WIB
900 view
Banyak Warga Batak Mendambakan Terbentuknya Provinsi Tapanuli
Foto : Ist/harianSIB.com
Capt. Dr. Anthon Sihombing.
Jakarta (SIB)
Warga Batak, khususnya yang tergabung dalam Yayasan Putra Putri Tapanuli se dunia sangat mendambakan terbentuknya Provinsi Tapanuli, karena diyakini akan bisa didayagunakan untuk mengembangkan daerah ke arah kemajuan yang lebih nyata.

Ketua Umum Yayasan Putra Putri Tapanuli (YPPT) se dunia Capt Dr Anthon Sihombing MM MMar mengemukakan kepada wartawan, Senin (4/7) di Jakarta, YPPT se-dunia sudah resmi terdaftar di Kemenhukham bahkan anggota dan pengurusnya sudah tersebar di beberapa manca negara, antara lain USA dan beberapa negara di Eropah, Australia dan Malaysia.

Sangat antusias memberikan dukungan untuk Provinsi Tapanuli, karena yayasan juga diharapkan turut berperan membantu masyarakat di daerah pinggiran Danau Toba tentang pertanian dan peternakan.

Juga bahasa asing dan Informasi Tehnologi (IT), agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi sekarang ini.

Selain itu, salah satu keresidenan yang belum menjadi provinsi adalah Tapanuli, padahal sangat potensil jika ditinjau dari banyak hal.[br]

Anthon mengemukakan di daerah Papua Indonesia Timur sudah bertambah 3 provinsi, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana nasib Provinsi Tapanuli (Protap) yang sangat didambakan oleh masyarakat banyak.

Harapan dan dambaan masyarakat itu diketahui setelah Anthon Sihombing berkeliling menemui kelompok masyarakat di berbagai daerah kabupaten dan kota di daerah Provinsi Sumatera Utara.

“ Mengapa untuk Provinsi Tapanuli terkesan sangat sulit, tetapi di Papua sekaligus 3 provinsi melalui kebijakan Pemerintah Pusat. Apakah Tapanuli tidak bisa disandingkan?,” tanya Athon.

Menurut Anthon, masyarakat banyak terutama yang tergabung dalam yayasan mengharapkan agar Provinsi Tapanuli yang diidam-idamkan bisa segera terwujud dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Presiden Joko Widodo.

Direncanakan, yayasan dalam waktu dekat akan mengirim surat resmi kepada Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri. Tengah dipikirkan pula bagaimana caranya pengurus yayasan secara terbatas bertemu dengan Presiden Joko Wido dan Menteri terkait. (H1/f)
Sumber
: KORAN SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru