Kasus Pilkada Labuhanbatu

Baru Satu Laporan Sudah 14 Ketua KPPS 5 Kecamatan Langgar Kode Etik Pemilu


405 view
Baru Satu Laporan Sudah 14 Ketua KPPS 5 Kecamatan Langgar Kode Etik Pemilu
Foto Dok
Fahrizal Sahputra Rambe
Rantauprapat (SIB)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu telah menyelesaikan kajian terhadap 1 dari 12 laporan kasus yang masuk pasca pemungutan dan penghitungan perolehan suara (Putungsura) Pilkada Labuhanbatu, 9 Desember 2020. Namun dari 1 laporan itu, sudah 14 Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinyatakan melanggar kode etik saat Putungsura di tempat pemungutan suara (TPS).

"Dari satu status laporan nomor: 04/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 yang telah selesai ditangani, terdapat 14 Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 5 kecamatan yang telah diputuskan terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan," kata Komisioner Bawaslu Labubanbatu selalu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Fahrizal Sahputra Rambe, Rabu (23/12) ketika ditemui wartawan di kantor Bawaslu, Jalan Aektapa Rantauprapat.

Fahrizal menyebut 14 Ketua KPPS dimaksud dari Kecamatan Pangkatan, Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Bilah Hilir dan Kecamatan Panai Tengah.

Sesuai hasil kajian Bawaslu, 14 Ketua KPPS yang melakukan pemungutan dan penghitugan suara tingkat TPS yang dilaporkan warga setempat, dalam status terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan.

Antara lain pelanggaran, katanya, adanya pemilih menggunakan KTP elektronik namun tidak sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nama pemilih yang menggunakan hak pilih.

"Kemudian, warga calon pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) satu TPS namun memilih di TPS lain menggunakan e-KTP. Ada juga terdaftar di DPT tatapi menyoblos menggunakan e-KTP di TPS yang sama, dan ada yang terdaftar di DPT kelurahan tetapi menyoblos di TPS kelurahan lain menggunakan e-KTP," ungkapnya.

Laporan pelanggaran tersebut dilaporkan pelapor ke Bawaslu Labuhanbatu, 11 Desember. Setelah itu, pelapor menyerahkan berkas atau dokumen yang dinilai memenuhi syarat formil dan materil, 15 Desember 2020.

Setelah melakukan kajian, Bawaslu Labuhanbatu menetapkan hasil kajian dan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kabupaten Labuhanbatu, terkait 14 Ketua KPPS yang melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan Pemilu, 20 Desember 2020. Rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua Bawaslu pusat dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Ketua KPU Labuhanbatu, Wahyudi saat diminta wartawan tanggapannya terkait laporan dan rekomendasi pelanggaran kode etik oleh 14 Ketua KPPS tersebut, mengatakan pihaknya akan mengikuti alur dari keputusan Bawaslu.

"Jikapun terdapat kesalahan, maka akan diperbaiki demi semakin membaiknya pelaksanaan demokrasi," sebut Wahyudi. (BR6/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com