Jika Kasus Eks HGU PTPN II tak Masuk Prioritas

Baskami Ginting Ancam Tidak Tandatangani LKPj Gubernur SU


405 view
Baskami Ginting Ancam Tidak Tandatangani LKPj Gubernur SU
Foto: SIB/Firdaus Peranginangin
REKOMENDASI: Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution, Misno dan Ketua Pansus LKPj Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM menyerahkan hasil rekomendasi Pansus kepada Wagub Sumut Musa Rajekshah untuk ditindaklanjuti Pemprov Sumut, Rabu (28/4) di DPRD Sumut.
Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengancam tidak akan menandatangani LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Sumut akhir tahun anggaran 2020, jika persoalan 5.874 Ha lahan Eks HGU PTPN II tidak dimasukkan menjadi sekala prioritas penyelesaiannya oleh Pemprov Sumut.

Hal ini ditegaskan Baskami Ginting saat memimpin rapat menanggapi usulan anggota FP Golkar DPRD Sumut H Wagirin Arman pada rapat paripurna internal dewan dengan agenda penyampaian hasil laporan Pansus LKPj APBD akhir tahun anggaran 2020, Rabu petang (28/4) di DPRD Sumut.

"Kita akan tampung usulan pak Wagirin terkait penyelesaian eks HGU PTPN II dan sebelum adanya perbaikan dan memasukkan usulan tersebut, saya tidak akan tandatangani rekomendasi LKPj Gubernur ini," sebut Baskami dan disambut tepuk tangan para anggota dewan.

Sebelumnya, Wagirin Arman dalam interupsinya meminta Pemprov Sumut jangan menjadikan bom waktu persoalan penyelesaian lahan eks HGU PTPN II seluas 5.874 Ha, jika tidak segera diselesaikan, bahkan dikuatirkan menimbulkan konflik horizontal di Sumut.

"Kita minta pembahasan LKPj ini dimasukkan tambahan mengenai penyelesaian secara komprehensif (menyeluruh) terkait permasalahan lahan eks HGU yang tidak diperpanjang lagi izinnya. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius seluruh stakeholder di Sumut hingga ke Pemerintah Pusat," katanya.

Wagirin juga berharap penyelesaian lahan eks HGU tersebut sebaiknya jangan dilakukan secara parsial atau sepotong-potong, sebab semua pihak tidak ingin masalah ini terus berlanjut dan sewaktu-waktu meledak di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Gubernur Sumut akhir tahun anggaran 2020 DPRD Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM merekomendasikan ke Gubernur Sumut untuk membenahi kinerja seluruh OPD di Sumut, guna merealisasikan Sumut Bermartabat.

Bahkan Parlaungan meminta dinas terkait bisa melakukan perbaikan seluruh sungai yang ada di Sumut, di antaranya Sei Wampu, Sei Padang hingga Sungai Belawan, guna menghindari Kota Medan dari kepungan banjir.

"Kita berharap masalah sungai ini jangan hanya sebatas korek-korek semata, yang kerjanya tidak begitu nampak namun biayanya besar, tapi perlu kinerja secara menyeluruh dengan menggandeng pemerintah pusat, agar sungai tidak lagi meluap," katanya.

Menanggapi rekomendasi Pansus LKPj, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat membacakan pidato Gubernur Sumut berjanji akan menjadikan skala prioritas rekomendasi atau usulan yang disampaikan lembaga legislatif.

"Semua usulan, masukan dan kritikan kita jadikan sebagai pemacu meningkatkan pembangunan di Sumut sekaligus menyukseskan visi misi "Sumut Bermartabat"," ujar Musa Rajekshah sembari menyampaikan apresiasinya terhadap dewan yang telah menyelesaikan hasil kerja Pansus LKPj. (A4/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com