Kamis, 30 Mei 2024 WIB
* Tim Anies Yakin Gugatan Dikabulkan, Tim Ganjar Percaya Diri Bakal Diulang

Bawa Formulir Hasil Pilpres Semua Kecamatan, KPU Yakin MK Tolak Semua Gugatan 01 dan 03

* Tim Prabowo Klaim Bukti Permohonan 01 dan 03 Gagal
Redaksi - Rabu, 17 April 2024 09:06 WIB
332 view
Bawa Formulir Hasil Pilpres Semua Kecamatan, KPU Yakin MK Tolak Semua Gugatan 01 dan 03
(Anggi/detikcom)
KPU saat serahkan kesimpulan sengketa Pilpres ke MK 
Jakarta (SIB)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU menyebut penyelenggaraan Pilpres 2024 telah sesuai dengan UU Pemilu.
"Hari ini kami menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti," kata Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).
Afif meyakini MK akan menolak permohonan dari Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, MK dapat memberikan keputusan yang adil.
"Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia majelis Hakim Konstitusi, agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujarnya.
Selain itu, Afif berharap MK dapat mengesahkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Afif mengatakan pihaknya telah membantah dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon dengan alat bukti yang disampaikan.
"Sepanjang persidangan yang dilakukan, KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139 alat bukti, yang pertama adalah perkara 1 sebanyak 68 alat bukti, dan juga perkara 2, 71 alat bukti," jelasnya.
Afif menuturkan pihaknya juga membawa alat bukti tambahan. Di antaranya, kata dia, berupa formulir D kejadian khusus di setiap kecamatan.
"Kalau sebelumnya diminta menyerahkan formulir D hasil tingkat kecamatan, maka pada kesempatan ini kami menambahkan alat bukti berupa kejadian khusus di semua tempat, terutama di formulir D di tingkat kecamatan," jelas dia.
Komisioner KPU RI Idham Holik memastikan KPU telah melaksanakan Pilpres 2024 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Idham meyakini dalil-dalil yang dimohonkan tidak akan mengubah hasil Pilpres.
"Kami KPU meyakini bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
"Sehingga apa yang menjadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah hasil keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu," imbuh dia.



Bukti Tambahan
Sementara itu, Tim Anies-Muhaimin telah menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024 ke MK. Tim Anies-Muhaimin juga menyampaikan 35 bukti tambahan.
Bukti tambahan dan kesimpulan itu diserahkan oleh tim Anies-Muhaimin di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4). Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus mengaku optimistis MK akan mengabulkan gugatan pihaknya.
"Kita yakin MK akan mengabulkan dari permohonan 01 maupun 03, tetap semangat kita tunggu sampai tanggal 22 April," kata Syaugi.
Syaugi meyakini MK dapat memutuskan perkara sengketa Pilpres dengan profesional. Menurutnya, putusan MK akan dapat bersifat adil.
"Saya yakin majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya," ujarnya.
Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya menyerahkan sejumlah bukti tambahan kepada MK, Selasa (16/4). Menurutnya, bukti-bukti yang diajukan dapat memperkuat dalil-dalil dari pemohon.
"Kalau di awal-awal diragukan bahwa ini prosesnya adalah proses tentang hasil, bukan lagi proses tentang kaitan dengan substansi, bahwa ini kuantitatif tidak bisa kualitatif, ternyata dalam proses persidangan kawan-kawan telah menyaksikan hakim menggali yang substantifnya. Hakim menggali tentang kualitas pemilunya," ujarnya.
Ari mengaku puas dengan hasil persidangan di MK. Dia pun mengajak untuk menunggu keputusan MK.
"Kalau kami sangat optimistis, sangat optimistis, sangat yakin masih dan sangat optimistis permohonan kami akan dikabulkan," jelasnya.
Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Heru Widodo, mengatakan bukti tambahan yang diserahkan sebanyak 35 bukti. Dia menyebut, salah satu bukti itu berkenaan dengan pelanggaran persyaratan calon.
"Ada 35 bukti tambahan yang kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini," ujarnya.
Bukti lainnya, kata dia, ialah terkait pelanggaran penyalahgunaan bansos. Lalu, dia mengatakan ada pula bukti pelanggaran netralitas pejabat kepala daerah dan kepala desa.
"Kemudian juga (bukti) mengenai IT. Semua kami sertakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan yang kami sampaikan," tuturnya.
"Sampai dengan hari ini ya, supaya tidak salah persepsi Prabowo-Gibran belum menjadi pasangan calon terpilih, itu penting. Karena SK KPU 360 yang diterbitkan di 20 Maret itu, baru sebatas penetapan hasil perolehan suara secara nasional," sambungnya.


Baca Juga:


Bakal Diulang
Tim kuasa hukum Ganjar-Mahfud juga menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024 ke MK. Tim Ganjar-Mahfud percaya diri (pede) MK akan mengabulkan gugatan mereka.
"Saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK," kata Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
"Saya tidak ingin meng-underestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan dan berpikir jangka panjang," sambungnya.
Todung mengatakan ada lima kategori pelanggaran yang disampaikan dalam kesimpulan. Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran sangat mencolok.
Pelanggaran pertama, kata Todung, ialah perihal etika. Dia mengatakan pelanggaran etika itu dimulai ketika MK memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat," ujarnya.
Kemudian, Todung mengatakan dari pelanggaran etika, muncul adanya nepotisme. Padahal, kata dia, nepotisme jelas dilarang dalam hukum Indonesia.
"Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme, membangun satu dinasti kekuasaan yang menurut kami melanggar etika," paparnya.
Todung mengatakan, ada pula abuse of power yang terkoordinir dan masif. Pelanggaran keempat menurutnya ialah terkait prosedural pemilu.
"Bisa lihat apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh paslon 02 yang menurut kami semua adalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang," jelas dia.
Terakhir, kata Todung, adanya penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Di mana hal itu menimbulkan kekacauan dan kontroversi.
"Ada banyak sekali pelanggaran yang kita bisa sebutkan spesifik lagi, saya bisa sebut dan ini kita semua sudah ulang berkali-kali, politisasi bansos, yang dilakukan terutama dalam 3 bulan terakhir menjelang pencoblosan," ungkapnya.
Todung yakin MK akan mengabulkan gugatannya untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran. Menurutnya, tidak akan ada masalah baik anggaran maupun waktu jika dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).
"MK perlu membaca apa yang kami tulis dan pemilu bisa diulang. Ada yurisprudensi baik di Indonesia maupun tempat-tempat lain untuk diskualifikasi, pemungutan suara ulang, itu yurisprudensinya ada, dan waktunya cukup dan tidak ada isu mengenai anggaran," paparnya.
"Karena memang anggaran untuk pemilu kan dicadangkan untuk dua putaran," imbuh dia.


Baca Juga:


Gagal
Namun, Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, menilai jika dalil permohonan pihak Anies dan Ganjar di sidang sengketa Pilpres 2024 tidak dapat dibuktikan. Fahri mengatakan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan tidak kompatibel.
"Secara substansial seluruh dalil-dalil yang mereka kemukakan itu gagal dibuktikan di depan persidangan," ujar Fahri di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).
"Kenapa kami nyatakan gagal? Karena memang tidak ada satu pun yang mampu membangun satu konstruksi kausalitas atau irisan antaa peristiwa yang didalilkan dengan yang dimohonkan. Itu sama sekali tidak kompatibel dengan apa-apa yang sudah terungkap dalam persidangan," sambungnya.
Maka, menurutnya, Majelis Hakim harus menolak permohonan para pemohon. Sebab, kata dia, dari dalil-dalil yang disampaikan, MK tidak berwenang memutus perkara tersebut.
"Permohonan ini atau kesimpulan ini kami tegas mengatakan misalnya dalam eksepsi agar tidak dapat diterima seluruh permohonan pemohon karena memang inkompetensi dari Mahkamah Konstitusi," jelas dia.
Fahri menilai aspek formil dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. Hal itu, kata dia, lantaran permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hukum acara.
"Memang permohonan ini sesuatu yang tidak ada pada template hukum acara Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak ada yang seperti itu modelnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahri berharap MK dapat menolak seluruh gugatan para pemohon. Selain itu, dia juga meyakini MK akan mengesakan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.
"Kami minta Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan pemohon dan yang kedua adalah menetapkan atau mengesahkan Keputusan KPU 360 tentang pengesahan hasil pilpres dan pileg di seluruh Indonesia dan tentunya menetapkan perolehan suara yang benar menurut pihak terkait," ungkap dia.(**)



SHARE:
Tags
beritaTerkait
Jubir TPD Amin Sumut DR H Tumpal Panggabean : Kita Tidak Terkejut dengan Putusan MK
Analisis Pakar Hukum: MK Tidak akan Kabulkan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Hari ini MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024
22 April, Pengamanan Diperketat
KPU Siap Jalankan Apapun Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024
Jokowi: Empat Menteri Siap Hadiri Sidang MK Hari Ini
komentar
beritaTerbaru