Jokowi Resmi Terbitkan Perppu Pilkada 2020 Digeser ke Desember

Bawaslu Ungkap Potensi Maladministrasi dan Politik Uang


347 view
Bawaslu Ungkap Potensi Maladministrasi dan Politik Uang
Ketua Bawaslu Abhan

Jakarta (SIB)

Bawaslu mengungkap potensi maladministrasi pemilu apabila Pilkada Serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Salah satunya adalah potensi abuse of power yang dilakukan petahana dengan modus bantuan sosial di tengah pandemi Corona (Covid-19).

"Dari pandangan kami, memang ada beberapa potensi maladministrasi pemilu atau potensi pelanggaran manakala (Pilkada Serentak) di 9 Desember 2020, yang pertama abuse of power yang hari ini kita bisa sampaikan dari petahana dan juga barangkali akan merebaknya politik uang. Dan tentu yang lain soal data pemilih yang kurang akurat, regulasi kurang belum selesai, verifikasi calon perseorangan belum maksimal, kemudian soal logistik dan terjaminnya seluruh pihak," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam diskusi daring, Selasa (5/5).

Abhan mengungkapkan, ada potensi penyalahgunaan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 bagi petahana yang akan maju kembali di Pilkada 2020. Menurutnya seharusnya petahana itu percaya diri, tanpa melakukan upaya kampanye terselubung dalam bentuk bansos Corona.

"Fokus hari ini adalah soal potensi abuse of power bagi petahana dan money politics. Sebetulnya bahwa petahana ini harus percaya diri karena sebagai petahana tentu sudah dikenal, tetapi alih-alihnya bisa percaya diri malah ini potensinya penyalahgunaan terhadap bantuan Covid-19 ini," ujar Abhan.

Abhan mengatakan, di beberapa daerah sudah terjadi hal semacam itu dengan modus bantuan sosial terkait penanganan Corona. Bantuan itu diberi label dan simbol-simbol kepala daerah, ada yang diberi jargon-jargon kampanye periode sebelumnya meskipun saat ini belum masa kampanye.

"Dan yang ketiga adalah pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya," ungkap Abhan.

Di sisi lain, Abhan juga mengungkap adanya kendala dalam penerapan UU 10/2016 Pasal 71 dan Pasal 73. Dalam Pasal 73 UU 10/2016, tertuang aturan melarang calon dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

"Saat ini pertama belum ada calon, juga belum ada tim kampanye secara formal yang didaftarkan kepada KPU, dan juga belum masanya kampanye. Kalau seandainya sudah ada penetapan calon belum adanya masa kampanye, maka bisa kita kenakan dengan nanya kampanye di luar jadwal karena belum saatnya kampanye tapi sudah melakukan kampanye, mana kala sudah ada penetapan paslon tapi saat ini belum ada paslon," katanya.

Hambatan lainnya adalah belum adanya perppu penundaan pilkada sehingga belum ada kepastian hukum. Abhan mengatakan, Pasal 71 ayat 1 UU 10/2016 mengatur larangan bagi kepala daerah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

"Sekarang pertanyaannya nanti bahwa penetapan calon akan mundur kembali, ini problem hukum dari sisi ketidakpastian ketika penundaan dan perppu belum keluar," ungkapnya.


Terbitkan Perppu

Secara terpisah Komnas HAM mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Aspek keselamatan warga menjadi pertimbangan utama terkait penundaan pesta demokrasi tersebut.

"Komnas HAM melalui surat nomor 045/TUA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, menyampaikan dorongan percepatan penerbitan Perppu terkait pelaksanaan penundaan pemilukada serentak pada 2020," kata Ketua Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI Hairansyah, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5).

Hairansyah menjelaskan, penerbitan Perppu terkait penundaan Pilkada 2020 ini menyangkut hak fundamental warga. Menurut dia, sejumlah daerah yang menggelar Pilkada masuk kategori zona merah Corona.

"Komnas HAM menyampaikan alasan penundaan tersebut berkaitan dengan hak fundamental terutama hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan hak atas keamanan seluruh pihak, termasuk banyak wilayah yang menyelenggarakan pilkada masuk zona merah dan zona kuning," tuturnya.

Komnas HAM, kata Hariansyah, menyadari bahwa Pilkada merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyalurkan hak memilih dan dipilih. Namun, sambung Hariansyah, Komnas HAM mendorong semua pihak fokus penanganan Covid-19.

"Meskipun Pilkada juga merupakan bagian dari pemenuhan hak untuk turut serta dalam pemerintahan berupa hak untuk memilih dan dipilih, tetapi Komnas HAM meminta agar seluruh elemen bangsa untuk fokus pada upaya pencegahan dan penanganan masalah Covid-19," ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Komnas HAM menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden RI:

1. Menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hal utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penundaan pilkada;

2. Segera dikeluarkan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah, sehingga memberikan adanya kepastian hukum;

3. Menjamin kepastian terlaksananya tahapan pemilu lanjutan, baik dari segi regulasi maupun ketersediaan anggaran;

4. Memastikan tahapan pilkada lanjutan dilakukan setelah kondisi keadaan darurat kesehatan telah berakhir;

5. Menjamin adanya perlindungan hak untuk dipilih terhadap calon dari jalur perseorangan yang telah mengikuti tahapan penyerahan dukungan dengan memastikan jaminan perlakuan yang sama dengan calon yang diusulkan oleh partai politik;

6. Walaupun masa darurat kesehatan telah berakhir, pelaksanaan pilkada lanjutan diharapkan tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian pelaksanaan seluruh tahapan pilkada yang akan dilaksanakan guna memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh pemilih, peserta pilkada dan penyelenggara pemilu;

7. Memastikan update data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan warga negara potensial yang memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan (perempuan, masyarakat adat, disabilitas, dan lain-lain).

Terbitkan Perppu

Sementara itu, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Lewat Perppu tersebut, Jokowi memutuskan pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke Desember 2020.

"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020," tulis pasal 201A ayat (2) Perppu sebagaimana dikutip, Selasa (5/5).

Pemungutan suara awalnya akan digelar pada September. Namun situasi pandemi virus corona (Covid-19) membuat pelaksanaan harus ditunda.

Masih dalam Perppu. Jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada Desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam Covid-19 berakhir.

"Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanismesebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A," tulis pasal 201A ayat (3) Perppu.

Adapun mekanismenya diatur dalam pasal 122A yang berbunyi:

Pasal 122A

(1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini diteken Jokowi pada Senin (4/5). (detikcom/c)

Penulis
: redaksisib
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com