Belanja Daerah Loyo !

* Masyarakat Diajak Awasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

193 view
Belanja Daerah Loyo !
Foto: Tangkapan Layar KemenkeuRI
BERBICARA: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti berbicara tentang pola belanja pemerintah daerah dalam acara Final Lomba Bedah APBD secara virtual, Selasa (8/6).
Jakarta (SIB)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) prihatin dengan pola belanja pemerintah daerah. Pasalnya, belanja daerah masih minim.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan rata-rata belanja daerah pada April 2021 baru mencapai 12,7%.

"Dan ini dibandingkan dengan yang ada di Pemerintah Pusat yang kisarannya sudah mencapai 40% saya rasa perlu menjadi perhatian kita," katanya dalam acara Final Lomba Bedah APBD secara virtual, Selasa (8/6).

Astera menilai yang juga menjadi sorotan adalah komposisi belanja daerah yang ada. Sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.

"Dan juga akun-akun lainnya yang muaranya kepada belanja pegawai ini terus terang menjadi perhatian kita semua," jelasnya.

Astera memahami karena ada Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 proporsinya menjadi tinggi. Jika dilihat dari belanja APBD yang sudah direalisasikan sebesar 12,7%, sekitar 58% hanya untuk belanja pegawai, sedangkan belanja modal masih sangat rendah yakni sekitar 5-6%.

"Jadi ini menjadi perhatian kita. Kita belum lihat di situ belanja modalnya apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif. Ini yang menjadi trigger kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," pungkasnya.

Awasi
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pasalnya hal itu merupakan salah satu instrumen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengatakan tidak mudah mengajak masyarakat untuk tahu mengenai TKDD. Padahal itu penting mengingat alokasi dana TKDD yang digelontorkan hampir mencapai Rp 800 triliun.

"Belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun itu rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan ikut memberikan masukan bagi pemerintah daerah bagaimana anggaran itu dibelanjakan," katanya dalam acara tersebut.

Sri Mulyani pun menyambut baik lomba Bedah Data APBD ini, yang dinilai bisa memberikan cara untuk bisa menyampaikan data-data APBD kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dicerna.

"Mereka punya ide-ide dan pemikiran luar biasa. Pertama menggunakan IT based dan data driven itu penting banget, hal yang sangat keren. Anak-anak muda sekarang semuanya kayaknya lebih terampil menggunakan teknologi di dalam teknologi digital," tuturnya.

TKDD Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp 795 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

"Data APBD luar biasa kaya. Kami di Ditjen Perimbangan punya yang namanya sistem informasi keuangan daerah yang melakukan polling dari data pemerintah daerah dan data tersebut kita olah dan dijadikan bahan untuk pusat," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti dalam kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, Lomba Bedah Data APBD diikuti oleh 122 peserta yang berasal dari 10 provinsi dengan status sebagai mahasiswa maupun ASN. Ada 6 kelompok yang masuk dalam final, di mana dipilih tiga kelompok menjadi pemenang karena dinilai sebagai yang terbaik dalam menganalisis data.

Jangan Minta Tunjangan Kinerja
Sri Mulyani Indrawati juga berkesempatan berdialog bersama para finalis lomba Bedah Data APBD yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani banyak mendengarkan masukan dari para finalis.

Salah satunya dari Agung GASPOL. Finalis yang beranggotakan tiga orang ini berasal dari lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJP Kementerian Keuangan. Ketiganya memberikan pemaparan mengenai 'Alona' atau Alokasi, Outcome dan Anomali.

Kepada Sri Mulyani, Agung meminta agar Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga lain memperbanyak diklat untuk pelatihan IT, utamanya dalam mempelajari data analitik. Sehingga dari yang dasarnya bukan IT, bisa ikut belajar data analitik.

"Usulan juga nanti di Kemenkeu atau di KL lain agar diklat-diklat diperbanyak yang mungkin basiknya tidak dari IT tapi bisa," pinta Agung kepada Sri Mulyani.

Mendengar permintaan tersebut, Bendahara Negara itu langsung mengabulkan. Sri Mulyani langsung meminta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan direksi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) menambah kurikulum terkait dengan data analitik.

Bahkan rencana penambahan kurikulum di STAN ini juga akan diawasi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Namun, Sri Mulyani tak menyebut kapan pastinya data analitik akan ditambahkan dalam kurikulum STAN.

"Permintaan kamu akan saya kabulkan langsung hari ini. Saya akan minta Pak Andin dan Direktur STAN untuk kamu diminta mikirin bagaimana kita tambah data analitik di STAN. Udah kamu bertanggungjawab saja untuk generasi yang akan datang," jelasnya.

Tugas baru yang diberikan oleh Agung tersebut menjadi pekerjaan tambahan baru. Atas dasar itu, Sri Mulyani berkelakar kepada Agung agar tidak meminta tunjangan kinerja tambahan atas tugas baru tersebut.

"Jadi kamu tambah kerjaan jangan minta tukin (tunjangan kinerja) lagi ya," tandasnya. (detikFinance/Merdeka.com/d
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com