Jumat, 24 Mei 2024 WIB

Benny Harman Cecar PPATK soal Mahfud Ungkap Rp 300 T: Motif Politik?

Redaksi - Jumat, 24 Maret 2023 11:12 WIB
314 view
Benny Harman Cecar PPATK soal Mahfud Ungkap Rp 300 T: Motif Politik?
(Foto: Antara/Galih Pradipta)
RAKER: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana  (3 kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). 
Jakarta (SIB)
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mempertanyakan motif Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan isu Rp 300 triliun terkait Kemenkeu yang diduga TPPU. Benny ingin tahu adakah motif politik Mahfud Md untuk memojokkan orang di Kemenkeu.
Hal itu dilontarkan Benny saat rapat bersama PPATK di Komisi III DPR, kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). Benny dalam interupsinya bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ada atau tidaknya motif memojokkan orang di balik narasi tersebut.
"Supaya jelas dia punya narasi jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa? Tidak ada? Maka saya tanya lebih lanjut, setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan Saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden? Apakah Saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu? Pernah kah?" kata Benny.
Ivan lantas menjawab narasi transaksi janggal itu diawali saat Mahfud meminta hasil analisis keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Isu bergulir, Mahfud disebutkan meminta laporan analisis kasus lainnya.
"Dalam kerangka di awalnya itu terkait dengan RAT, beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum, karena ada isu mengenai apakah LHKPN yang besar itu, saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, isu-isu flexing lainnya. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya lalu beliau minta list secara umum," ujar Ivan.
Benny lagi-lagi kembali menekankan ke Ivan terkait permintaan Mahfud Md soal kasus dugaan TPPU Rp 300 triliun itu.
"Pertanyaan saya, tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya, jangan ke mana-mana kita bingung. Jadi saya tanya apakah Menko Polhukam dalam jabatannya itu meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana 'ilegal' di Kemenkeu itu?" ujar Benny.
"Ya meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua," jawab Ivan.
"Apa jawaban Saudara ketika dia tanya?" kata Benny menimpali.
"Kami buat agregatnya dan menyampaikan kepada beliau," ujar Ivan menjawab.
Benny lantas mempersoalkan buka-bukaan Mahfud Md ke publik soal transaksi janggal Rp 300 triliun itu. Benny bertanya kepada Ivan dasar yang membolehkan Mahfud Md membuka data tersebut. Jika tidak ada, Benny menduga adanya motif politik di balik buka-bukaan data itu.
"Lalu beliau mengumumkan kepada publik, Anda tahu?" kata Benny.
"Saya tahu," jawab Ivan.
"Apakah itu boleh?" tanya Benny lagi.
"Menurut saya boleh," ujar Ivan.
Benny kemudian meminta penjelasan kepada Ivan tentang aturan hukum yang membolehkan Mahfud Md mengungkapkan isu transaksi janggal Rp 300 triliun. Benny menilai ada motif buruk di balik aksi ini.
"Saya tanya lebih lanjut, kalau Anda jawab itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa di undang-undang ini, coba tunjukkan. Sebab, kalau tidak ada, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebenarnya punya niat politik yang tidak sehat, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang Saudara lakukan, coba Anda tunjukkan pasal mana," ujar Benny.
"Yang jadi referensi kami adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012, turunan dari pasal 92 ayat 2," ujar Ivan yang kemudian melempar ke direktur hukum untuk memberikan penjelasan.
"Jadi di pasal 2 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres," jawab direktur hukum tersebut.
Benny lantas membacakan isi pasal 92 ayat 2 yang dimaksud. Menurut Benny tidak ada penjelasan PPATK ataupun Menko Polhukam berhak membuka data keuangan.
"Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan, 'Pembentukan komite koordinasi nasional pencegahan dan pembatasan TPPU diatur dengan perpres'. Saya baca dari awal sampai selesai tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan kepala PPATK, Kepala Komite apalagi Menko Polhukam boleh membuka data itu kepada publik sesuka-sukanya selain punya motif politik. Betul tidak itu motif politik?" ujar Benny.
"Tidak ada sama sekali," jawab Ivan.
Benny lantas meminta Mahfud untuk dihadirkan dalam rapat bersama Komisi III DPR.
"Anda tahu dan pastikan itu tidak sesuai aturan? ya tahu dong," ujarnya.
"Oleh karena itu Pak Ketua saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, terima kasih," kata Benny.
Benny menanyakan apakah Ivan telah menyampaikan data PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan itu kepada Presiden Jokowi. Ivan mengatakan laporan itu disampaikan ke Jokowi melalui Pramono Anung.
"Seingat saya dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah Saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden?" tanya Benny.
"Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkab. Pak Seskab, Pramono Anung," kata Ivan.
"Nggak ke presiden?" terdengar suara pria dalam ruangan rapat itu menyahut.
"Nggak, karena beliau yang telepon," jawab Ivan.
Benny terkejut dengan jawaban Ivan. Dia menanyakan apa maksud Pramono menelepon Ivan terkait data Rp 300 triliun itu.
"Hah? Siapa yang telepon?" tanya Benny.
"Pak Seskab-nya," jawab Ivan.
"Pak Seskab yang telepon saudara atau sebaliknya?" tanya Benny lagi.
"Beliau yang telepon saya. Saya kan minta waktu," kata Ivan.
"Pelan-pelan, jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu independen. Dalam kaitan apa Menseskab menelepon Saudara?" tanya Benny.
Ivan menjelaskan saat itu dirinya meminta waktu dulu sebelum menyampaikan data tersebut ke Jokowi. Benny pun menanyakan lagi apakah Ivan meyakini laporan PPATK yang disampaikan ke Pramono itu betul sampai ke Jokowi.
"Sebetulnya saya minta waktu untuk menyampaikan karena Pak Mensetneg lagi sakit mau menyampaikan data terkait ini kepada Pak Presiden," kata Ivan.
"Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden?" tanya Benny.
"Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko" ?kata Ivan.
"Loh saya, tidak tanya, Anda Kepala PPATK. Saudara tadi menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Seskab dan atas inisiatif beliau," kata Benny.
Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni sebagai pimpinan sidang lalu mengusulkan kepada forum soal forum rapat digelar secara tertutup. Namun forum menginginkan rapat itu digelar terbuka untuk publik.
"Pak Benny, sebentar, kalau ini agak sensitif bagaimana rapatnya tertutup? Ini usul," kata Sahroni.
"Nggak, nggak, jangan tertutup, Ketua," ujar peserta rapat.[br]


PAPARKAN
Awalnya Ketua PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan data PPATK periode 2002-2022. Ivan menyampaikan PPATK telah mengungkap perkara TPPU dengan total angka ratusan triliun.
"PPATK telah mengungkapkan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal, LHA dan LHP terkait tindak pidana korupsi Rp 81,3 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana perjudian Rp 81 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana GFC Rp 4,8 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana narkotika Rp 3,4 triliun, LHA dan LHP terkait penggelapan dana yayasan Rp 1,7 triliun," ujar Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, Selasa (21/3).
Desmond Mahesa mempertanyakan apakah ada yang tidak beres secara kelembagaan di Kemenkeu sehingga muncul tudingan transaksi janggal Rp 300 triliun lebih.
"Dalam konteks kebocoran ini saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau memang tidak beres ada tikus-tikus seperti Alun (Rafael Alun Trisambodo) itu," ujar Desmond.
Menjawab hal itu, Ivan mengatakan dugaan TPPU Rp 300 triliun itu tidak semua dilakukan di lingkungan Kemenkeu. Ivan menyinggung sektor ekspor-impor dan perpajakan.
Temuan itu lantas dilaporkan ke Kemenkeu karena menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.
"Jadi Rp 349.874.187.502.987, (tiga ratus empat puluh sembilan triliun, delapan ratus tujuh puluh empat miliar, seratus delapan puluh tujuh juta, lima ratus dua ribu, sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) ini tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kemenkeu, bukan di Kemenkeu, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terjadi dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari Rp 100 triliun, lebih dari Rp 40 triliun, itu bisa melibatkan," kata Ivan.
Ivan lantas membeberkan laporan hasil analisis (LHA) PPATK. Dia menyebut ada 3 jenis temuannya.
"LHA yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan oknum itu pertama. Kedua ada LHA terkait dengan oknum dan institusinya, misal kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan tapi kita ketemu oknumnya. Ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya tapi kita temukan tindak pidana asalnya misalnya kepabeanan atau perpajakan," ujar Ivan.
Ivan mengatakan dugaan TPPU Rp 300 triliun itu tidak bisa diterjemahkan terjadi di Kemenkeu. Dia lantas mengakui adanya kesalahan dalam literasi atau penyampaian ke masyarakat.
"Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidana itu di Kemenkeu, jadi kalimat di Kemenkeu itu kalimat yang salah, itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenkeu. Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian," ucapnya.
"Itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana pencucian uang tindak pidananya asalnya adalah KPK. Pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN itu berarti ada tindak pidana narkotika di BNN bukan itu karena institusi BNN," lanjut Ivan.
Desmond J Mahesa juga mencecar Ivan soal Rp 300 triliun lebih yang akhir-akhir ini heboh. Apa katanya?
"PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? Yang 300 (triliun) itu TPPU?" tanya Desmond.
"TPPU, pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan," tegas Ivan.
"Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan) gitu?" tanya Desmond lagi.
"Bukan, dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8/2010 disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU, dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal adalah penyidik tindak pidana asal," jawab Ivan.(detikcom/c



Baca Juga:
Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Mahfud Santai soal Instagramnya Sempat Diretas
AMPK Gelar Demo di PPATK, Desak Pejabat Tak Tertib LHKPN Mundur
PPATK Temukan Transaksi Peserta Pemilu Meningkat di Luar Kebiasaan
KPU Akui Tak Punya Wewenang Usut Temuan PPATK Rp 195 M ke Bendahara Parpol
Bendahara 21 Parpol Terima Dana Luar Negeri Rp 195 M
Datangi Mahfud Md, Petisi 100 Minta Pemakzulan Presiden Jokowi
komentar
beritaTerbaru