Ditilang, Jenderal Kekaisaran Sunda Nusantara Ngotot SIM dan STNK-nya Sah

Berpotensi Makar, Negara Kekaisaran Sunda Nusantara Harus Diusut


269 view
(Dok Polda Metro Jaya)
Kendaraan Mitsubishi Pajero bernomor polisi SN-45-RSD yang dikendarai oleh pria bernama Rusdi Karepesina (55) di Tol Cawang. Pria tersebut mengaku sebagai Jenderal Muda di 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara' 
Jakarta (SIB)
Ditlantas Polda Metro Jaya menilang pengemudi Mitsubishi Pajero SN-45-RSD, Rusdi Karepesina (55), pria yang mengaku Jenderal Kekaisaran Sunda Nusantara. Saat ditilang, Rusdi bersikap tidak kooperatif.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan Rusdi hanya menunjukkan SIM dan STNK yang diakui dikeluarkan oleh Kekaisaran Sunda Nusantara. Berbekal surat-surat itu, Rusdi disebut ngotot merasa tidak bersalah.

"Kalau menurut petugas yang menangkap, yang mengamankan, pada saat diperiksa pengemudi ngotot bahwa dia menggunakan STNK dan SIM yang sah menurut kerajaan nusantara," kata Sambodo di Gedung Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (5/5).

Rusdi diketahui ditilang polisi di Jalan Tol Cawang pukul 11.00 WIB. Saat itu petugas melihat kendaraan yang dikemudikan Rusdi menggunakan pelat nomor polisi berwarna biru dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat diperiksa, Rusdi tidak mampu menunjukkan SIM dan STNK resmi. Kepada petugas, dia justru menunjukkan surat dari Kekaisaran Sunda Nusantara.

"Saudara RK ini mengaku bagian dari seorang jenderal dari Kekaisaran Sunda Nusantara dan merupakan bagian anggota Kekaisaran Sunda ini," ungkap Sambodo.

Rusdi kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Polisi kini masih mendalami asal-usul surat-surat serta Kekaisaran Sunda Nusantara itu sendiri.

"Perkara ini kita koordinasikan juga dengan pihak reserse untuk berkoordinasi apakah ada pelanggaran pidana dengan adanya surat-surat seperti ini," ungkap Sambodo.

Hingga saat ini Sambodo mengaku belum mengetahui asal-usul Kekaisaran Sunda Nusantara yang didengungkan oleh Rusdi tersebut.

"Saya nggak tahu (Kekaisaran Sunda Nusantara) itu ibu kota kerajaan di mana, siapa rajanya siapa Dirlantas-nya saya juga nggak tahu," katanya.

Untuk diketahui, polisi menilang kendaraan Rusdi di Tol Cawang kemarin. Kasat PJR Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengatakan pihaknya memberhentikan mobil pelaku karena melihat nomor kendaraan tidak sesuai aturan yang berlaku.
"Nomor polisinya nggak sesuai aturan," kata Akmal.

Polisi pun tidak menemukan surat kendaraan resmi dari pelaku. Akmal mengatakan, saat diperiksa, Rusdi mengaku sebagai warga dari Kekaisaran Sunda Nusantara.

"Surat kendaraan (resmi) nggak ada. Cuman bawa STNK terbitan negara Kekaisaran Sunda Nusantara," ungkap Akmal.
Akmal mengatakan, saat diamankan, ada dua pria di dalam kendaraan itu.

Menurut Akmal, pihaknya belum dapat memastikan adanya gangguan jiwa pada kedua pria tersebut. Dia mengatakan keduanya masih menjalani pemeriksaan.

"Itu belum dipastikan (gangguan jiwa). Yang jelas kita amankan dua orang semuanya mengaku warga negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Dua pria. Ini kan ada semacam KTP-nya, nih," pungkas Akmal.

Harus Diusut
Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR RI meminta 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara' diusut tuntas.
"Harus diusut asal-usul kekaisaran aneh ini," kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman kepada wartawan.

Habiburokhman prihatin kasus negara-negara aneh di dalam negara ini bermunculan lagi. Habiburokhman mengungkit kasus Sunda Empire.

Lebih jauh Habiburokhman mencatat sejumlah pelanggaran kasus Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Pelanggaran itu dari lalu lintas hingga dugaan makar.

"Kalau sekilas saya melihat beberapa dimensi pelanggaran, mulai lalu lintas, dugaan pemalsuan dokumen, sampai dugaan makar ingin memisahkan diri dari NKRI," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman meminta penegak hukum berani dan tegas menertibkan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Kasus ini diminta tak disepelekan walaupun logikanya agak lucu. "Setiap bentuk pelanggaran hukum harus dideteksi dan ditindak sedini mungkin," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Senada, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Dimyati Natakusumah meminta Negara Kekaisaran Sunda Nusantara diusut. Dia yakin ada pidana dalam kasus ini.

"Itu sama saja itu negara dalam negara, kita kan NKRI, jelas itu nggak, pidanalah itu, harus pidana. Karena terkait dengan UU Kewarganegaraan, UU Penduduk, UU Lalu Lintas pelanggarannya," ucapnya.

Dimyati menyebut kasus ini bentuk orang yang tidak mencintai negara dan bangsanya sendiri. Dia ingin kasus Negara Kekaisaran Sunda Nusantara jadi perhatian semua orang.

"Jangan sampai orang ingin merdeka, ingin membuat negara sendiri. Sekarang ini pemerintah eksekutif dan legislatif harus kerja keras terhadap hal-hal seperti ini, jangan sampai terjadi banyak WNI atau masyarakat yang tidak merasa adanya pemerintah, tidak merasa adanya pelayanan dan lain sebagainya," kata Dimyati.

"Ini harus memang jadi perhatian kita, ini kritiklah, kalau ada hal-hal begini harus dimasukkan dalam sebuah, pidananya diusut. Kita harus introspeksi terhadap hal-hal kejadian begini, apa yang harus dilakukan oleh elite-elite pemimpin, terutama eksekutif dan legislatif wabilkhusus pemerintah," ujarnya. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:SIM
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com