Bertemu Mendes PDTT, Kapolri Wanti-wanti Kades Tak Selewengkan Dana Desa


163 view
Bertemu Mendes PDTT, Kapolri Wanti-wanti Kades Tak Selewengkan Dana Desa
Foto: Liputan6
BERTEMU: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berjalan keluar bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai bertemu di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).
Jakarta (SIB)
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di kantornya. Dalam pertemuan itu, Sigit menyampaikan anggota Polri siap melakukan pendampingan kepada para kepala desa (kades) terkait penggunaan dana desa.

"Ada edukasi oleh Polri kepada para kades berkaitan dengan kegunaan dana desa. Dan kalau ada penyimpangan ada sanksinya," ujar Sigit melalui keterangan tertulis," Selasa (25/5).

Sigit mengatakan, pendampingan dan edukasi terkait penggunaan dana desa tersebut dilakukan oleh kepolisian guna memastikan penggunaan anggaran dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, dana itu bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

"Kami akan memberikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. Perlu sosialisasi kepada para kades melalui video conference, silakan dimanfaatkan dan kami akan mendampingi," katanya.

Kemudian, Sigit menuturkan pendampingan tersebut dilakukan demi meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana desa. Menurutnya, seluruh pihak terkait juga bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa.

"Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silakan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas," jelas Sigit.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang selama ini sudah terlibat aktif. Abdul berpendapat TNI-Polri membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan dalam pengawasan dan pendampingan penyaluran BLT (bantuan langsung Tunai) oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penyaluran BLT jadi percaya diri dan tidak khawatir dengan adanya pendampingan oleh Polri dan TNI," terang Abdul.

Abdul juga meminta dukungan pendampingan dan pengawasan dana desa tahun 2022 di 74.841 desa. Bahkan, Abdul menyatakan ada desa yang memiliki potensi wisata yang memerlukan pendampingan dan pengawasan oleh Polri.

"Mohon dukungan pendampingan dan pengawasan tahun 2022, dana desa untuk penggunaan dana desa. Ada desa wisata yang perlu dikoordinasikan dengan Polri," imbuhnya.

Menurut Plt. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati kunjungan itu bertujuan untuk mengajak Polri mendampingi dan mendukung Kemendes PDTT dalam mengawal dana desa.

"Gus Menteri meminta Kapolri beserta jajarannya untuk tetap memberikan dukungan dan pengawalan terhadap Kemendes PDTT utamanya dana desa," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/5).

Selain itu, lanjut Rosyidah, dalam pertemuan tersebut, Mendes menjelaskan prioritas penggunaan dana desa 2021 yang diarahkan untuk pencapaian SDGS Desa.

"Gus Menteri juga menyampaikan terkait dengan badan hukum BUMDes yang sekarang secara aspek legal, badan hukumnya sudah diakui sebagai badan hukum dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja," ungkapnya.

Dia menuturkan selain akan mendukung program-program Kemendes PDTT sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dan desa, Polri juga akan meluncurkan program Restorasi Justice.

Dalam program ini, Polri akan melakukan pendampingan ke masyarakat. Program Restorasi Justice lebih mengutamakan pencegahan daripada penanganan kasus sehingga bagaimana suatu kasus tidak terjadi di jalur hukum.

Program Restorasi Justice lebih mengedepankan keadilan kedua belah pihak yang bermasalah daripada dibawa ke jalur hukum. Misalnya, jika ada pencurian ayam di desa maka akan diupayakan selesai secara adat, tanpa harus berlanjut ke jalur hukum

"Gus Menteri menyambut baik program Restorasi Justice Polri dan akan menyosialisasikannya di desa-desa, karena program ini sesuai dengan SDGs Desa goals ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif," pungkas Rosyidah. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com