Bertemu Menko Polhukam, Sekjen Parpol Sepakat Tak Galang Massa di Pilkada

* Mendagri: Konser Musik Saat Kampanye Bakal Dibubarkan

261 view
Bertemu Menko Polhukam, Sekjen Parpol Sepakat Tak Galang Massa di Pilkada
Foto: Grandyos Zafna/detikcom
Sekjen NasDem Johnny G Plate 
Jakarta (SIB)
Menko Polhukam Mahfud Md bersama Mendagri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan para sekjen partai politik untuk membahas Pilkada 2020. Ada sejumlah hal yang disepakati dalam pertemuan itu.

Sejumlah hal yang disepakati di antaranya terkait penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU yang akan dilakukan melalui situs resmi KPU dan di masing-masing KPUD. Para sekjen sepakat untuk tidak ada penggalangan massa saat penetapan.
"Besok KPU KPUD akan melakukan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Paslon Pilkada. Diharapkan Parpol dan Peserta agar tidak menggerakkan massa," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada wartawan, Selasa (22/9).

Selain itu, Menko Polhukam dan Mendagri bersama para sekjen parpol juga menyepakati perihal pengambilan nomor urut. Pengambilan nomor urut, kata Johnny, hanya akan dihadiri oleh paslon dan 1 orang tim. "Pengambilan nomor urut hanya diikuti paslon dan satu orang tim. Para sekjen diharapkan mengimbau agar Paslon tidak menggerakan massa saat penetapan calon," ujarnya.

Johnny mengatakan, para sekjen juga sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu guna mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). "Materi di atas sepakat untuk ditindak lanjuti. Pilkada tanggal 9 Desember dengan syarat imperative pengetatan protokol kesehatan," kata Menkominfo itu.

Johnny mengungkapkan, parpol-parpol peserta Pilkada 2020 enggan klaster baru muncul akibat Pilkada 2020. Karena itu, kata dia, mereka sepakat untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada. "Pilkada jangan sampai menjadi klaster baru Covid-19, menghindarkan penggalangan massa, arak arakan dan kerumunan yang tidak sesuai PKPU. Kampanye diusahakan lebih banyak dilakukan secara daring," ujar Johnny.

PKPU Akan Direvisi
Mahfud Md memastikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pilkada 2020 akan direvisi. Dalam merevisi PKPU tersebut, pemerintah mempertimbangkan untuk melarang kegiatan yang menyebabkan kerumunan, seperti arak-arakan.

"Untuk memastikan penegakan hukum protokol kesehatan, akan dilakukan perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, yang antara lain akan mempertimbangkan larangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang langsung yang melebihi jumlah tertentu, juga akan ada revisi terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017," kata Mahfud saat rapat virtual koordinasi persiapan Pilkada serentak tahun 2020, Selasa (22/9).

"Atau mungkin tidak ada direvisi, atau mungkin akan diolah kembali untuk kemudian disatukan ke mana isi-isinya yang perlu diselesaikan atau disesuaikan," lanjutnya.

Mahfud menuturkan revisi PKPU akan dilakukan secepatnya. Pemerintah berharap revisi dapat diselesaikan sebelum masuk masa kampanye Pilkada 2020.

"Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 akan diselesaikan, tentu dalam waktu cepat, diharapkan sebelum tanggal 26 (September 2020), karena pada saat itu sudah ada kampanye, mulai kampanye-kampanye pilkada," tuturnya.

Kurang Baik
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan permintaan penundaan Pilkada terjadi lantaran kerumunan pada pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) pada tanggal 4-6 September lalu. Tito kemudian menjelaskan alasan terjadinya kerumunan itu.

"Pada tanggal 4-6 September terjadi kerumunan besar yang berpotensi menjadi media penularan, itu pada saat pendaftaran pasangan calon dan ini membuat brand atau image yang kurang baik terhadap pelaksanaan Pilkada sekaligus juga adanya suara ingin agar Pilkada ditunda kembali," kata Tito dalam Rakor Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Pilkada 2020 secara virtual, Selasa (22/9).

Tito mengatakan usai terjadi kerumunan itu, Kemendagri melakukan evaluasi. Dia mengatakan kerumunan itu tak seharusnya terjadi. "Dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri kenapa terjadi kerumunan tanggal 4-6 September ini, ada yang deklarasi ada yang arak-arakan. Jelas sesuatu yang tidak kita harapkan, aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan Covid kegiatan seperti ini tentu tidak kita inginkan," tuturnya.

Salah satu faktor terjadinya kerumunan itu, menurut Tito karena kurangnya sosialisasi. Sehingga masyarakat masih merasa Pilkada di masa normal. "Ini terjadi karena memang belum tersosialisasi baik masalah kepatuhan terhadap protokol Covid-19 sehingga terjadi pengerumunan dan akhirnya pendaftaran pasangan calon seperti cara lama sebelum adanya Covid, rame-rame datang, deklarasi, buka panggung dan lain-lain," kata dia.

Selain itu, Tito menyebut para calon tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan. Serta pengamanan tidak dilakukan secara maksimal.

Guna mencegah terjadinya kerumunan pada tahapan Pilkada selanjutnya, Tito mengatakan penyelenggara pemilu telah melakukan pencegahan. Hal itu dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPR RI Senin (21/9) kemarin.

Bakal Dibubarkan
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan tahapan-tahapan dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang harus diwaspadai karena rawan kerumunan warga.

"Tanggal 23 besok, itu hari penetaapan calon lulus atau tidak lulus oleh KPUD. Kemudian tanggal 24 pengambilan nomor urut undian pasangan calon. Setelah itu Sabtu akan dimulai kampanye selama 71 hari,” kata Tito.

Tito mengingatkan tidak boleh ada kampanye dalam bentuk konser, perlombaan dan kegiatan apapun yang mengumpulkan massa. "Konser dan lain-lain saya minta tidak ada. Boleh konser, boleh musik virtual. Fisik tidak. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti perlombaan, pengumpulan masa baik berbentuk apapun juga tidak boleh. Kecuali ada yang namanya rapat terbatas yang ditentukan sesuai aturan KPU,” tegasnya.

Bagi paslon yang terbukti melanggar protokol tersebut, Tito menyebut ada ancaman dipidanakan.
"Kalau terjadi pengumpulan masa di luar, arak-arakan, terjadi kemudian konvosi ini harus dibubarkan. Bahkan bisa dipidana dengan UU lain. Bisa perda, bisa perkada, bisa aturan KUHP, bisa UU Karantina Kesehatan oleh Polri,” ucapnya.

Koordinasi dengan Kapolri
Untuk menegakkan aturan itu, Tito mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk mengamankan tahapan Pilkada terutama kampanye.

"Maka koordinasi sudah dilaksanakan juga dengan kepolisian. Tadi malam sudah komunikasi dengan Kapolri, ikut rapat dipimpin oleh Menkoplhukam,” tandasnya.

Rekomendasi
Secara terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memberi dua rekomendasi untuk mencegah kerumunan saat pilkada berlangsung. Doni mengatakan pihaknya saat ini terus mematangkan aturan protokol kesehatan di Pilkada.

"Beberapa rekomendasi yang bisa kami bisa sampaikan di sini untuk mengurangi terjadinya kerumunan antara lain, pertama untuk menggunakan kampanye dengan metode secara virtual," kata Doni saat raker bersama Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Selain itu, Doni mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan kementerian mengenai tata pelaksanaan kampanye. Opsi yang sedang didiskusikan adalah kampanye melalui siaran di media televisi dan radio daerah. "Kedua pemanfaatan fasilitas yang ada di daerah yang dimiliki pemerintah pusat. Seperti halnya TVRI dan RRI sehingga calon diberikan kesempatan sebanyak mungkin untuk bisa menyampaikan program-programnya menggunakan fasilitas TVRI dan RRI yang ada di daerah," ungkap Doni.

Doni mengatakan usulan itu sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri. Dia berharap media nasional memfasilitasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya kerumunan. "Dan kami sudah lapor juga kepada Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam, serta Mendagri, seandainya ini bisa difasilitasi mungkin RRI dan TVRI bisa diberikan dukungan dari aspek operasional, maka ini akan mengurang terjadinya kerumunan," katanya.

"Kira-kira itu tahapan-tahapan yang nanti bisa kami sampaikan. Kami akan mematangkan lagi manajemen terkait masalah pelaksanaan pilkada ini, sehingga semua risiko yang akan terjadi bisa kita minimalisir," imbuh Doni. (detikcom/d)
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com