Budaya Mundur Belum Terbangun, Sekda Sumut Harus Dinonaktifkan


566 view
Budaya Mundur Belum Terbangun, Sekda Sumut Harus Dinonaktifkan
Hasban Ritonga
Jakarta (SIB)- Sebaiknya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, secepatnya mengirimkan surat usulan penonaktifan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Hasban Ritonga, kepada Presiden.

Itu mesti dilakukan karena Hasban sudah jelas berstatus terdakwa dan itu sudah cukup syarat untuk mencopot Hasban.

"Penonaktifan itu untuk mempermudah proses hukum yang dijalani Sekda Sumut itu. Harusnya pejabat yang mengangkatnya segera menonaktifkannya agar tidak ada alasan pekerjaan atau jabatan untuk memperlambat penyidikan," kata staf pengajar ilmu hukum tata negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, di Jakarta, Rabu (21/1).

Hal tersebut harus dilakukan karena memang budaya mundur di Indonesia belum terbangun. Banyak pejabat publik yang sudah berstatus tersangka atau terdakwa tak mau melepaskan jabatannya.

Padahal secara etis, pejabat yang sudah menyandang status hukum, misal telah jadi tersangka atau terdakwa, harusnya legowo mengundurkan diri.

Permasalahannya, yang terjadi justru mereka melakukan perlawanan dengan berbagai alasan. Karena itu, tambah Andi, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah harus tegas. Kementerian Dalam Negeri punya tanggung jawab menegakkan aturan dan juga etika.

"Nah, Mendagri sebagai orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri harusnya segera mengirimkan surat permohonan untuk penonaktifan Sekda Sumut kepada Joko Widodo selaku Presiden. Karena Sekda diangkat dasarnya adalah Kepres yang dikeluarkan Presiden," katanya.

Langkah Cepat
Langkah lainnya yang harus segera ditempuh Mendagri, kata Andi, meminta Gubernur Sumut untuk segera melakukan proses pemilihan Sekda baru yang nanti akan diajukan lagi ke Presiden. Jadi, harus ada langkah cepat. Tak boleh ini berlarut karena bisa jadi bola liar. Wibawa pemerintah pun pasti akan turun di mata rakyat. (KJ/d)

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A Temenggung, mengatakan Kementerian Dalam Negeri membentuk tim investigasi guna memeriksa keabsahan administrasi pengangkatan dan pelantikan Hasban. Tim investigasi untuk mencari tahu mengenai dua hal, yakni kejelasan status hukum dan keabsahan administrasi pelantikan Hasban sebagai sekda.

"Kami sudah membentuk tim dengan dirjen, kepala Biro Hukum, dan kepala Biro Kepegawaian terkait untuk melakukan penelitian terhadap sekda Sumatra Utara ini," kata Yuswandi.

Yuswandi mengaku pihaknya telah bertemu dengan Hasban di Jakarta, Selasa, guna meminta klarifikasi terkait kasus hukum yang menyebabkan dia berstatus terdakwa dan sempat mendekam di sel tahanan Mabes Polri. (KJ)

Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com