MA Tolak Permohonan PK

Bunuh 3 Pengawal Mobil Uang, Mantan Anggota Brimob Dihukum Mati


472 view
Bunuh 3 Pengawal Mobil Uang, Mantan Anggota Brimob Dihukum Mati
Ari Saputra/detikcom
Ilustrasi Palu Hakim
Jakarta (SIB)
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan anggota Brimob Kusdarmanto. Alhasil, Kusdarmanto tetap harus menjalani eksekusi mati karena membunuh tiga pengawal mobil pembawa uang pada 2009.

Aksi pembunuhan berlatar belakang perampokan itu terjadi pada September 2009. Aksi Kusdarmando dilakukan bersama Syamsul Bahri.

Keduanya merampok mobil pembawa uang milik PT Kelola Jasa Artha (Kejar) di Jalan Magelang-Yogyakarta KM 27. Tepatnya di sekitar jembatan Sungai Senowo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

Perampokan terjadi bak di film action karena terjadi pengejaran antara pelaku dan korban. Korban akhirnya menyerah setelah mobilnya menabrak tiang listrik.

Kusdarmanto menembak kepala ketiga pengawal mobil pengangkut uang itu. Ketiga korban itu adalah Brigadir Murdiono dan dua karyawan PT Kejar, Agus Sutrisno dan Arif Wirahadi. Kekejaman Kusdarmanto sangat biadab.

Dia menembak kepala ketiga korban dari jarak dekat hingga isi kepala terburai. Meskipun berhasil membunuh para korban, kedua terdakwa gagal membawa uang Rp 2 miliar karena terburu didatangi warga yang hendak memberi pertolongan.

Polisi kemudian mengejar para pelaku. Kusdarmanto dan Syamsul Bahri diadili secara terpisah di PN Mungkid, Kabupaten Magelang.

Pada 1 April 2020, PN Mungkid menyatakan terdakwa Kusdarmanto bin Ngatman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. PN Mungkid menjatuhkan pidana terhadap Kusdarmanto dengan pidana mati.

Hukuman mati itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang pada 14 Juni 2010 dan kasasi pada 21 September 2010. Kusdarmanto pun mengajukan permohonan PK berharap hukuman matinya dianulir. Tapi apa kata majelis PK?

"Tolak," demikian amar singkat PK yang dilansir website MA, Senin (15/2).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Sri Murwahyuni dan Desnayeti. Putusan itu diketok pada 8 Februari 2021. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com