Presiden Jokowi :

Bupati Harus Buat Skala Prioritas yang Bermanfaat untuk Masyarakat

* Anggaran Harus Terkonsentrasi, Jangan Diecer

213 view
Foto: Humas Setkab Agung
BUKA MUNAS: Presiden Jokowi membuka Munas V APKASI Tahun 2021, di Istana Negara, Jumat (26/3) pagi.
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. Jokowi meminta agar anggaran di kabupaten tidak dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Konsolidasi anggaran artinya rencana APBD harus dilihat betul-betul! Yang biasa nggak buka secara detail, sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung. Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, kita nggak punya skala prioritas, kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Jumat (26/3).

Jokowi meminta para bupati memiliki skala prioritas dalam menggunakan APBD. Menurut dia, dua prioritas saja cukup untuk skala kabupaten. Namun, lanjut Jokowi, skala prioritas tersebut harus yang memiliki manfaat langsung untuk rakyat, tegasnya seraya memberi kilasan, “Saya pengen semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan. Ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, ya sudah konsentrasikan di sana. 60-70 persen anggaran konsentrasikan sana. Rakyat akan ingat, ‘Waduh, ini besar-besaran membuat sawah’, ‘Wah ini rampung ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang’.”

“Jadi dibangun semuanya. Jangan, sekali lagi, semua uang diberikan dinas semuanya. Sini nanti naik, tahun depan naik, anggaran naik 10%, semuanya diberi tambahan lagi 10% lagi, 10% lagi, 10% lagi. Nggak akan jadi barang. Percaya saya, nggak akan jadi barang,” sambung dia.

“Sekali lagi, jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, nggak akan jadi. Setahun hilang, 2 tahun hilang, itu nggak kelihatan. Tahu-tahu sudah 5 tahun, nggak kepilih (lagi bupatinya) karena nggak jelas, ‘Ini Bupati ini kok udah 5 tahun nggak kelihatan, nggak bangun apa-apa’. Ya karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” kata Jokowi.

“Sekali lagi, anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas. Ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Ini saya ingatkan balik, ini jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada kabupaten,” imbuh dia.

MISMANAJEMEN
Lebih lanjut, Jokowi meminta para bupati melakukan perencanaan yang matang. Sehingga ke depannya, tidak akan terjadi mismanajemen dalam pemerintahan yang mengakibatkan program untuk rakyat tidak maksimal.

Kalau sudah direncanakan, manajemen perencanaan baik, organisasi ada, pelaksanaan, tapi paling penting manajemen pengawasan. Manajemen kontrol harus dilaksanakan, yang banyak tidak dilakukan. Banyak bukti di lapangan, manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik. Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga tidak tepat waktu, kualitas tidak baik, sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat. Ini yang harus kita hindari,” kata Jokowi.

TAK LENGAH
Dalam munas itu, Jokowi juga mengingatkan para bupati bahwa penanganan pandemi COVID-19 belum berakhir.

“Saya ingatkan, tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada dan juga aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati risiko penyebaran Covid,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku selalu mengecek angka penyebaran Covid-19 di dunia. Dia meminta para bupati untuk terus waspada agar angka Covid-19 di daerahnya tidak tiba-tiba melonjak seperti beberapa negara.

“Pagi tadi, saya setiap pagi selalu mendapatkan briefing angka seperti ini, di Eropa, di India yang sudah turun tahu-tahu melompatnya sampai tiga kali, empat kali lipat Covidnya. Kita alhamdulillah, di Januari kita pernah berada di angka 13.000 kasus harian, 14.000, bahkan pernah 15.000. Sekarang kita sudah turun dan berada di antara 5.000-6.000 dan akan terus kita turunkan,” tuturnya.

“Coba lihat India 59.000 kasus harian ini berhasil turun dari 90.500 kasus harian. Amerika Serikat 66.000. Ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Jangan merasa sudah 5.000 langsung kewaspadaan kita lengah,” sambung Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta para bupati untuk selalu waspada. Sebab, waspada dan tidak lengah adalah satu-satunya jalan untuk terus menekan laju penyebaran Covid-19.

“Hati-hati ini barang ini nggak kelihatan. Di mana kita juga nggak tahu, lewatnya apa kita juga nggak tahu, medianya untuk penularan nggak (tahu). Nggak bisa. Sebab itu satu-satunya jalan adalah harus waspada dan tidak lengah,” ujar dia. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com