Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Didakwa Terima Suap Rp72 Miliar


156 view
Jakarta (SIB) -Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan didakwa menerima suap sebesar Rp 72 miliar yang bersumber dari rekanan proyek di Dinas PUPR setempat. Duit itu merupakan komitmen berkaitan dengan pelelangan pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR tersebut sejak 2016 hingga 2018.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji, yaitu terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 72.742.792.145," demikian tertulis dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Lampung, Senin (17/12).

Zainudin didakwa melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Hermansyah Hamidi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2016-2017, Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018, serta Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni sebagai pejabat di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan.

Zainudin disebut jaksa selalu melakukan perencanaan atau plotting proyek di Dinas PUPR. Dari perencanaan itu, Zainudin memerintahkan jajaran anak buahnya untuk mengumpulkan uang dari para rekanan. Jaksa membagi penerimaan suap Zainudin menjadi tiga bagian sesuai tahun anggarannya, yaitu sebagai berikut:
1.Pada 2016 dari Syahroni sebesar Rp 26.073.771.210 dan dari Ahmad Bastian sebesar Rp 9,6 miliar;

2.Pada 2017 dari Syahroni sebesar Rp 23.669.020.935 dan dari Rusman Effendi sebesar Rp 5 miliar;

3.Pada 2018 dari Anjar Asmara sebesar Rp 8,4 miliar.
Zainudin pun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Terima Gratifikasi Rp 7 M
Jaksa KPK juga membongkar adanya gratifikasi yang diterima Bupati Lampung Selatan Zainudin. Dia diduga menerima gratifikasi menggunakan rekening bank atas nama orang lain.

"Menerima uang melalui rekening milik Gatoet Soeseno sebesar Rp 3.162.500.000 dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Johnlin serta rekening atas nama Sudarman dari PT Estari Cipta Persada sebesar Rp 4 miliar," demikian tertulis dalam surat dakwaan.

Awalnya Zainudin menemui dua orang bernama Sudarman dan Sujono. Keduanya diminta menandatangani dokumen perusahaan dan menyerahkan fotokopi KTP untuk digunakan sebagai pengurus perusahaan pada perusahaan yang dimiliki Zainudin yaitu PT Ariatama Sukses Mandiri dan PT Borneo Lintas Khatulistiwa.

Zainudin kemudian mengubah struktur pengurus PT Ariatma Sukses Mandiri dengan memasukkan Sarjono sebagai komisaris sekaligus pemegang saham dan Sudarman sebagai direktur. Selain itu, Sarjono juga dimasukkan sebagai komisaris PT Borneo Lintas Khatulistiwa dengan Sudarman sebagai direktur.

"Bahwa pada tahun 2010, PT Baramega Citra Mulia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan permohonan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya seluas 490,56 hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan kepada Kementerian Kehutanan dan atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan yang dijabat oleh Zulkifli Hasan memberikan persetujuan," lanjutnya.

Kemudian Zainudin lagi-lagi menempatkan Gatoet Soeseno sebagai komisaris PT Baramega Citra Mulia. Gatoet lalu diminta membuat rekening dan ATM-nya diserahkan pada Zainudin. Dari situlah, Zainudin menerima gratifikasi dengan nilai total Rp 7.162.500.000. (detikcom/d)
Penulis
: Admin
Editor
: Admin
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com